Kota Surakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa humas memiliki peran penting sebagai penghubung kebijakan pemerintah dan masyarakat. Peran ini tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup upaya menjelaskan alasan, tujuan, dan dampak kebijakan agar publik dapat memahami arah pembangunan. Dengan komunikasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah, mengapa program dijalankan, serta bagaimana manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026, di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10). Konvensi itu mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Tema tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam konteks itu, insan humas perlu mampu menerjemahkan informasi pemerintahan yang kompleks menjadi pesan yang mudah dipahami, tanpa mengurangi ketepatan maknanya.
Menurut Bima, humas perlu menyampaikan arah kebijakan, tujuan program, dan manfaat pembangunan secara terbuka serta relevan dengan kebutuhan publik. Informasi sebaiknya disusun dengan bahasa yang sederhana, disertai konteks yang cukup, dan disalurkan melalui media yang dapat dijangkau kelompok masyarakat yang beragam. Selain menyampaikan pesan, humas juga perlu mendengarkan pertanyaan, aspirasi, dan tanggapan warga. Komunikasi dua arah membantu pemerintah memahami persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki cara menjelaskan kebijakan. Ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh, ruang bagi kesalahpahaman dapat berkurang dan partisipasi publik dapat tumbuh. Karena itu, fungsi humas sebagai jembatan menuntut ketepatan informasi, konsistensi pesan, dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Upaya tersebut dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan warga, sehingga kebijakan tidak hanya diumumkan, tetapi juga dipahami dan mendapat dukungan berdasarkan informasi yang memadai.
Bima Arya menilai tantangan utama komunikasi pemerintah bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjaga keterhubungan pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dan program publik akan lebih mudah dipahami apabila pesan yang disampaikan menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan warga. Karena itu, komunikasi publik perlu berangkat dari realitas sosial, bukan hanya dari sudut pandang lembaga atau bahasa formal pemerintahan.
Pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi landasan penting dalam merancang pesan. Informasi tentang suatu kebijakan dapat terasa relevan ketika pemerintah memahami siapa yang terdampak, apa yang dibutuhkan, serta bagaimana kondisi di lapangan. Tanpa pemahaman tersebut, penyampaian pesan berisiko menjadi satu arah dan tidak menjawab pertanyaan warga. Insan humas perlu mendengarkan sebelum menentukan cara menjelaskan, sekaligus memastikan informasi disampaikan secara jelas, tepat, dan sesuai konteks.
Untuk membangun hubungan yang lebih kuat, Bima mendorong insan humas mengembangkan komunikasi dua arah. Media digital dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat, menyampaikan informasi secara cepat, dan membuka ruang tanggapan. Namun, komunikasi tidak seharusnya berhenti pada layar gawai. Pertemuan langsung, dialog, silaturahmi, serta interaksi di tengah masyarakat tetap penting untuk menangkap pengalaman dan aspirasi warga secara lebih utuh. Percakapan tatap muka juga membantu humas memahami nuansa yang mungkin tidak tersampaikan melalui komentar atau pesan singkat.
Dialog yang berlangsung secara terbuka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, sementara pemerintah dapat menjelaskan tujuan dan pertimbangan di balik kebijakan. Proses ini membantu mengurangi jarak, membangun kepercayaan, dan memperkuat jejaring pemerintah dengan berbagai kelompok warga. Bagi humas, jejaring tersebut bukan sekadar saluran distribusi informasi, melainkan hubungan yang perlu dipelihara melalui kehadiran dan interaksi yang konsisten. Dengan menggabungkan kanal digital dan komunikasi langsung, informasi pemerintah dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan masukan warga diterima sebagai bagian dari proses komunikasi, sehingga kebijakan dan program dapat diterangkan dengan cara yang lebih relevan terhadap keadaan setempat.Dalam menjalankan fungsi kehumasan, kepercayaan publik menjadi fondasi yang menentukan apakah komunikasi pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat. Bima Arya menegaskan bahwa kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui penyampaian informasi yang lancar atau pesan yang terdengar meyakinkan. Ia tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika melihat bahwa apa yang disampaikan pemerintah selaras dengan nilai yang dipegang dan tindakan yang dilakukan. Karena itu, humas perlu memandang komunikasi bukan sebagai pekerjaan menyusun kata-kata semata, melainkan bagian dari hubungan jangka panjang pemerintah dan warga.
Konsistensi nilai merupakan salah satu unsur penting dalam membangun hubungan tersebut. Pesan yang disampaikan perlu berangkat dari prinsip yang jelas, dijaga secara berkelanjutan, dan tidak berubah hanya untuk menyesuaikan kepentingan sesaat. Namun, nilai saja belum cukup jika tidak tercermin dalam perilaku. Keteladanan pemimpin dan aparatur memberi bukti yang dapat diamati masyarakat, sekaligus memperkuat makna dari komunikasi resmi. Dengan demikian, tindakan sehari-hari menjadi bagian dari pesan pemerintah, baik ketika mendukung maupun ketika bertentangan dengan pernyataan yang telah disampaikan.
Penekanan Bima pada keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan menggarisbawahi pentingnya integritas dalam komunikasi publik. Pikiran dan nilai menjadi dasar bagi kebijakan, perkataan mengartikulasikan maksud kebijakan itu kepada masyarakat, sedangkan perbuatan menunjukkan kesungguhannya. Ketika ketiganya sejalan, informasi memiliki landasan yang kuat dan lebih mudah memperoleh kepercayaan. Sebaliknya, ketidaksesuaian dapat menimbulkan keraguan, bahkan mengurangi dampak penjelasan yang telah disampaikan humas.
Oleh sebab itu, komunikasi pemerintah perlu didukung tindakan nyata yang konsisten dengan pesan. Humas dapat menjelaskan tujuan, konteks, dan perkembangan kebijakan secara terang, tetapi kredibilitas penjelasan juga bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan keteladanan para pelaksananya. Memimpin melalui contoh membantu menjadikan nilai bukan sekadar narasi, melainkan pedoman yang terlihat dalam keputusan dan pelayanan. Pendekatan ini memperkuat peran humas sebagai penghubung kebijakan dengan masyarakat: bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membantu memastikan komunikasi bertumpu pada integritas, konsistensi, dan bukti nyata yang dapat dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.Bima Arya mengajak insan humas dan pemangku kepentingan untuk memperkuat narasi kebangsaan dengan menghadirkan kisah inspiratif serta keteladanan tokoh dari berbagai daerah. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak figur yang menunjukkan keberanian, kepedulian, kerja keras, dan pengabdian bagi masyarakat. Kisah mereka perlu disampaikan secara lebih luas agar publik mengenal beragam kontribusi yang membentuk perjalanan bangsa, bukan hanya tokoh yang telah lama dikenal secara nasional.
Pengangkatan cerita dari berbagai wilayah juga membuat narasi kebangsaan terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengalaman tokoh lokal dapat memperlihatkan bahwa nilai persatuan dan pengabdian tumbuh dalam banyak latar budaya, profesi, serta kondisi sosial. Ketika kisah tersebut dikemas dengan cara yang relevan dan mudah dipahami, masyarakat dapat menemukan teladan yang nyata di lingkungannya sendiri. Hal ini membuka ruang bagi generasi muda untuk melihat bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat dilakukan melalui tindakan sederhana maupun peran yang lebih luas.
Bima meyakini, kisah-kisah tersebut mampu menjadi sumber inspirasi, memperkuat identitas nasional, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Dengan mengenali perjuangan serta nilai yang dijunjung para tokoh dari berbagai daerah, masyarakat dapat memahami bahwa keberagaman merupakan bagian penting dari identitas Indonesia. Cerita yang dibagikan juga dapat menghubungkan pengalaman antarkelompok dan mengingatkan publik pada tujuan bersama, tanpa menghapus kekhasan masing-masing wilayah.
Karena itu, narasi kebangsaan tidak semestinya berhenti sebagai slogan atau retorika dalam komunikasi publik. Narasi tersebut perlu dihidupkan secara berkelanjutan melalui kisah yang berakar pada pengalaman nyata, disampaikan dengan bertanggung jawab, dan memberi ruang bagi beragam suara.
Baca juga: Satgas TMMD Kodim 1808/Mansel Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Bersih | Pemerintah Perpanjang Tahapan Sertifikasi Halal Sejumlah Produk hingga 2028 | Pertasindo Tekankan Keterpaduan 5M untuk Memperkuat Ketahanan Kesehatan Nasional
