Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Pembaruan ini diarahkan untuk menghasilkan pemantauan yang lebih akurat, sehingga gambaran mengenai sebaran dan luasan area terbakar dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam membaca perkembangan kejadian. Penggunaan citra satelit memungkinkan kondisi wilayah diamati dari cakupan yang luas dan membantu proses identifikasi area terdampak. BNPB terus memperbaiki cara pengolahan dan penghitungan agar hasil pemantauan dapat mendukung penanganan karhutla secara lebih tepat.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan upaya tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam laporan itu, ia menjelaskan bahwa pembenahan metode penghitungan luas kebakaran merupakan bagian dari upaya memperkuat pemantauan karhutla. Informasi berbasis citra satelit perlu ditelaah dan dihitung dengan metode yang terus disempurnakan agar data luas kebakaran dapat menggambarkan kondisi lapangan secara lebih cermat. Dengan pemantauan yang lebih akurat, perkembangan kejadian dapat dipahami sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
Kristomei menyebut BNPB terus memperbaiki metode tersebut sejak ia dilantik pada 15 Oktober 2026. Rentang waktu yang relatif singkat sejak pelantikan itu menunjukkan bahwa penyempurnaan pemantauan menjadi salah satu pekerjaan yang segera dilanjutkan oleh pimpinan baru lembaga tersebut. Perbaikan dilakukan dengan menaruh perhatian pada pemanfaatan citra satelit sebagai sumber pengamatan dan pada ketepatan penghitungan luasan. Hasilnya diharapkan membantu BNPB menyusun informasi yang lebih andal mengenai karhutla, sekaligus mendukung koordinasi penanganan berdasarkan data. Langkah ini juga menegaskan pentingnya pembaruan metode pemantauan secara berkelanjutan, karena data yang tepat diperlukan untuk memahami skala kebakaran, mengikuti perubahan situasi, dan menyampaikan perkembangan kepada pemerintah. BNPB menempatkan peningkatan akurasi sebagai tujuan utama, bukan sekadar perubahan teknis dalam cara melaporkan luas area terbakar.
BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemantauan dan kesiapsiagaan yang lebih terarah di daerah-daerah yang masuk dalam fokus penanganan. Daftar prioritas ini mencakup wilayah di Kalimantan dan Sumatera, tanpa menyatakan bahwa tingkat kejadian di seluruh provinsi tersebut sama. Dengan demikian, status prioritas perlu dipahami sebagai fokus kerja BNPB, bukan sebagai keterangan bahwa setiap daerah mengalami peningkatan kejadian yang serupa.
Di lima provinsi tersebut, peningkatan kejadian karhutla tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi. Informasi mengenai kenaikan itu berbeda dari daftar wilayah prioritas: Sumatera Selatan dan Jambi memang termasuk dalam lima provinsi yang menjadi fokus, tetapi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat juga tetap tercantum sebagai wilayah prioritas. Pembedaan ini penting agar perkembangan kejadian di dua provinsi tidak ditafsirkan sebagai perubahan daftar fokus penanganan. Kelima provinsi tetap menjadi perhatian BNPB, sedangkan catatan mengenai peningkatan secara khusus merujuk pada Sumatera Selatan dan Jambi.
Kristomei menyampaikan bahwa peningkatan kejadian di Sumatera Selatan dan Jambi belum terlalu signifikan. Pernyataan tersebut memberi konteks terhadap laporan kenaikan tanpa mengubah fakta bahwa peningkatan telah tercatat di kedua provinsi. Tidak tersedia angka kejadian dalam keterangan ini, sehingga besarnya kenaikan tidak dapat dinyatakan lebih lanjut. Demikian pula, tidak ada dasar untuk menambahkan penyebab peningkatan. Penjelasan yang dapat disampaikan terbatas pada lokasi wilayah prioritas dan keterangan bahwa kenaikan di Sumatera Selatan serta Jambi masih belum terlalu signifikan menurut Kristomei. Pemantauan tetap mencakup kelima provinsi yang ditetapkan BNPB sebagai fokus penanganan karhutla.
Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya BNPB dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kegiatan ini, penyemaian es kering dilakukan untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons terhadap kondisi di lapangan, terutama ketika hujan diharapkan dapat membantu mengurangi kekeringan dan mendukung pengendalian karhutla.
Kristomei melaporkan bahwa sejak 20 Oktober, sebanyak 3.100 kilogram es kering telah disemai melalui lima sorti penerbangan. Angka tersebut menggambarkan pelaksanaan operasi yang dilakukan secara bertahap dari udara. Setiap sorti menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyemaian, dengan tujuan menjangkau wilayah sasaran yang dinilai memerlukan dukungan hujan. Pelaksanaannya juga menunjukkan bahwa modifikasi cuaca digunakan sebagai salah satu instrumen penanganan, bersama upaya lain untuk merespons ancaman karhutla.
Di Sumatera Selatan, penyemaian es kering dilaksanakan dalam satu sorti penerbangan. Pada penerbangan tersebut, petugas menggunakan 800 kilogram es kering. Informasi mengenai jumlah dan sorti ini dicatat secara terpisah dari laporan total sejak 20 Oktober, sehingga menunjukkan pelaksanaan khusus di provinsi tersebut. Penyebutan lokasi dan jumlah bahan yang digunakan membantu memberikan gambaran lebih jelas mengenai cakupan operasi BNPB di wilayah yang menjadi perhatian.
Penyemaian tidak dengan sendirinya memastikan hujan akan turun di lokasi sasaran. Karena itu, kegiatan ini perlu dipahami sebagai upaya untuk membantu memicu proses pembentukan hujan, bukan jaminan hasil tertentu. Kondisi atmosfer dan keadaan cuaca tetap berperan dalam menentukan hasilnya. Dalam konteks penanganan karhutla, informasi tentang pelaksanaan penerbangan, jumlah es kering, dan wilayah operasi menjadi bagian penting dari pemantauan serta pelaporan kegiatan. BNPB melalui operasi modifikasi cuaca berupaya mengarahkan dukungan ke kawasan yang membutuhkan, sambil terus menilai kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi yang berkembang. Rincian penerbangan tersebut juga memberi publik informasi konkret mengenai langkah yang ditempuh dalam menghadapi karhutla, tanpa mengaburkan perbedaan angka keseluruhan operasi dan kegiatan khusus di Sumatera Selatan.
Kristomei melaporkan adanya perubahan kondisi udara di Sumatera Selatan setelah upaya penyemaian dilakukan. Salah satu indikator yang disebutkan adalah jarak pandang di Palembang, yang meningkat dari 700 meter menjadi 7.000 meter. Perubahan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi atmosfer yang lebih mendukung pengamatan dan aktivitas masyarakat, meskipun pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan perkembangan kualitas udara dan situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Selain peningkatan jarak pandang, laporan itu juga menyebut kadar partikulat di udara mengalami penurunan. Kristomei menyatakan PM 2 dan PM 2,5 menurun setelah upaya penyemaian. Keterangan tersebut disampaikan sebagai hasil pemantauan yang menyertai pelaksanaan operasi, bukan sebagai alasan untuk menghentikan pengawasan. Informasi mengenai partikulat menjadi salah satu unsur penting dalam membaca perubahan kualitas udara, terutama ketika asap karhutla berpotensi memengaruhi kesehatan serta jarak pandang. Angka jarak pandang yang berubah sepuluh kali lipat juga menunjukkan besarnya perbedaan kondisi yang dilaporkan di Palembang.
Dampak yang disampaikan itu berlangsung dalam penanganan karhutla yang masih membutuhkan pemantauan berkelanjutan. BNPB tetap mengawasi wilayah prioritas dan memperbarui penghitungan kondisi karhutla berdasarkan citra satelit. Pembaruan tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai titik dan luasan kebakaran untuk mendukung penentuan langkah penanganan. Di saat yang sama, operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya di wilayah prioritas. Dengan demikian, laporan penurunan partikulat dan membaiknya jarak pandang di Palembang menjadi catatan perkembangan, sementara pemantauan berbasis satelit dan operasi modifikasi cuaca terus berjalan. Langkah lanjutan bergantung pada pembaruan informasi di lapangan dan hasil pengamatan terhadap kondisi atmosfer serta karhutla, sehingga respons dapat disesuaikan dengan situasi terkini di setiap wilayah yang menjadi perhatian.
Baca juga: Penanganan Karhutla Diperkuat, 71.878 Personel Dikerahkan di Enam Provinsi | Lima Sorotan Politik: Arah Pemerintahan Prabowo hingga Perhatian bagi Penangan Karhutla | BNPB Tinjau Ulang Penanganan Karhutla Setelah Enam Petugas Gugur di TNBTS
