Jakarta | BPI Danantara mengungkapkan bahwa kerugian dialami oleh lebih dari separuh perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya. Dari total 1.074 perusahaan, sebanyak 52 persen tercatat merugi. Jika persentase tersebut diterapkan pada jumlah keseluruhan, perkiraannya mencapai sekitar 558 perusahaan. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kerugian tidak terbatas pada sebagian kecil entitas dalam portofolio Danantara, melainkan mencakup bagian yang cukup besar dari perusahaan kelolaan.
COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan angka tersebut di Jakarta pada Senin, 26 Oktober. Menurut pengungkapan yang disampaikan, nilai kerugian perusahaan-perusahaan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun setiap tahun, atau setara dengan US$1,5 miliar. Dengan demikian, pernyataan Dony mencakup dua ukuran utama: jumlah perusahaan yang mengalami kerugian dan perkiraan nilai kerugian tahunan. Kedua angka tersebut memberikan gambaran mengenai skala kerugian dalam kelompok perusahaan yang dikelola lembaga tersebut.
Perkiraan sekitar 558 perusahaan merupakan penghitungan dari porsi 52 persen atas 1.074 perusahaan, sehingga angka itu sebaiknya dipahami sebagai jumlah perkiraan, bukan hitungan terpisah yang dinyatakan secara pasti. Demikian pula, nilai Rp20 triliun atau US$1,5 miliar merujuk pada kerugian tahunan yang diungkapkan, bukan angka untuk satu perusahaan. Pengungkapan ini menempatkan kondisi keuangan perusahaan kelolaan sebagai salah satu data penting dalam melihat keseluruhan portofolio Danantara. Namun, angka agregat tersebut tidak merinci besaran kerugian masing-masing perusahaan ataupun pembagiannya di seluruh entitas. Pernyataan Dony menjadi dasar bagi penyebutan angka tersebut, sementara informasi yang disampaikan pada kesempatan itu menekankan besarnya cakupan kerugian di dalam perusahaan yang berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.
Danantara menyoroti adanya transaksi berlapis di badan usaha milik negara yang terlibat dalam satu rangkaian kegiatan operasional. Menurut penjelasan Dony, sejumlah pekerjaan atau layanan dapat melewati beberapa entitas sebelum akhirnya sampai kepada pengguna atau tahap akhir proses. Setiap perusahaan dalam rantai tersebut menjalankan perannya sendiri, tetapi hubungan transaksi antarbadan usaha itu dinilai dapat menambah lapisan biaya. Temuan ini disampaikan sebagai perhatian terhadap cara kerja dan struktur transaksi, bukan sebagai kesimpulan bahwa setiap kerja sama antarperusahaan BUMN selalu tidak efisien.
Dony menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang rantai operasional mengambil keuntungan masing-masing. Ketika suatu entitas menyediakan barang, jasa, atau dukungan kepada entitas berikutnya, nilai transaksi dapat mencakup biaya dan margin yang ditetapkan oleh penyedia tersebut. Entitas penerima kemudian dapat memasukkan pengeluaran itu ke dalam biaya untuk layanan atau kegiatan berikutnya. Dengan demikian, biaya yang berkaitan dengan proses yang sama berpotensi terbentuk berulang, seiring perpindahan pekerjaan maupun layanan dari satu badan usaha ke badan usaha lain. Penjelasan ini menggambarkan mekanisme yang, menurut narasumber, dapat mendorong kenaikan beban operasional.
Dalam penilaian Danantara, rangkaian transaksi tersebut perlu dicermati karena biaya pada satu tahap dapat menjadi bagian dari dasar penghitungan biaya pada tahap selanjutnya. Jika setiap perusahaan menambahkan biaya dan keuntungan dalam hubungan antarbadan usaha, total pengeluaran di ujung rantai dapat lebih tinggi dibandingkan apabila proses berlangsung dengan lebih sedikit lapisan. Dony memaparkan praktik ini sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap mahalnya operasional, terutama ketika beberapa entitas menjalankan fungsi yang saling berkaitan. Besarnya dampak pada masing-masing perusahaan tentu bergantung pada susunan transaksi dan layanan yang digunakan, sehingga uraian tersebut merupakan pandangan atas pola yang ditemukan, bukan pengukuran seragam untuk seluruh BUMN.
Dony memberikan contoh dari Telkom Indonesia untuk menunjukkan bagaimana rantai perusahaan dapat menambah biaya dalam penyediaan layanan. Pembangunan serat optik yang digunakan untuk layanan IndiHome, menurut penjelasannya, harus melewati empat perusahaan berbeda. Pada setiap tahap, perusahaan yang terlibat mengambil keuntungan. Dengan demikian, biaya terbentuk melalui beberapa lapisan sebelum pekerjaan tersebut menjadi bagian dari layanan Telkom. Contoh ini menggambarkan bahwa struktur hubungan ant perusahaan dalam suatu grup dapat berpengaruh langsung terhadap besarnya pengeluaran, meskipun aktivitas yang dibicarakan berada dalam satu rangkaian penyediaan layanan.
Dalam perbandingan yang disampaikan Dony, biaya Telkom untuk pembangunan serat optik itu menjadi 150 persen lebih tinggi daripada biaya pesaing. Angka tersebut memperlihatkan besarnya selisih yang muncul ketika pekerjaan melewati beberapa perusahaan dan masing-masing mengambil keuntungan. Perbandingan ini menjadi ilustrasi mengenai biaya berlapis yang dapat terbentuk di dalam perusahaan BUMN. Fokusnya bukan hanya pada satu pengeluaran, melainkan juga pada susunan proses yang melibatkan sejumlah entitas sebelum pekerjaan selesai. Contoh Telkom tersebut memperlihatkan bagaimana perantara dalam rantai usaha dapat membawa konsekuensi terhadap biaya yang ditanggung perusahaan.
Dony juga menyampaikan contoh dari Pertamina dengan urutan peran perusahaan yang berbeda. Patra Niaga memegang kepemilikan produk. Setelah itu, perusahaan pelayaran di dalam grup bertugas mengangkut produk tersebut. Namun, perusahaan pelayaran itu kemudian menyewa pihak swasta untuk membawa produk. Rangkaian ini menunjukkan bahwa produk berpindah melalui beberapa pihak dengan fungsi yang berurutan: Patra Niaga memiliki produk, perusahaan pelayaran grup mengurus pengangkutan, dan pihak swasta menjalankan pengangkutan setelah disewa. Contoh tersebut menyoroti struktur biaya dan keterlibatan beberapa entitas dalam satu rangkaian, tanpa mengubah urutan peran yang dijelaskan.
Danantara menyebut penggabungan sejumlah entitas hilir Pertamina sebagai salah satu langkah untuk menangani biaya berlapis dan transaksi yang dinilai tidak efisien. Entitas yang disebut dalam rencana tersebut mencakup Patra Niaga, PIS, serta satu perusahaan internasional. Dengan menyatukan ketiganya, Danantara ingin mengurangi tumpang tindih proses dan biaya yang muncul ketika kegiatan usaha dijalankan melalui beberapa badan usaha. Uraian ini merujuk pada langkah penggabungan yang disampaikan Danantara, bukan perubahan yang sudah dinyatakan selesai sepenuhnya.
Menurut sumber, manfaat penghematan dari penggabungan itu sudah mulai terlihat dalam enam bulan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Danantara telah mengamati hasil awal setelah langkah konsolidasi dijalankan. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci besaran penghematan, komponen biaya yang berkurang, ataupun metode pengukurannya. Karena itu, penghematan yang disebut sudah tampak dalam periode enam bulan sebaiknya dipahami sesuai batas keterangan sumber: sebagai perkembangan yang dilaporkan, bukan angka terperinci atau jaminan mengenai hasil pada masa mendatang.
Langkah konsolidasi tersebut juga ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai transaksi berlapis di perusahaan BUMN. Danantara memperkirakan bahwa inefisiensi secara agregat yang timbul dari transaksi berlapis mencapai US$2 miliar per tahun. Angka itu merupakan estimasi yang disampaikan dalam sumber, sehingga tidak perlu dibaca sebagai hasil audit atau nilai kerugian yang telah dipastikan secara independen. Perkiraan tersebut menggambarkan skala persoalan menurut Danantara, sementara penggabungan Patra Niaga, PIS, dan satu entitas internasional disebut sebagai salah satu langkah yang telah menunjukkan penghematan dalam enam bulan. Sumber tidak menyatakan dampak lanjutan yang dapat dipastikan dari langkah tersebut, sehingga pembahasan ini terbatas pada rencana penggabungan, penghematan awal yang dilaporkan, dan estimasi agregat tersebut.
Baca juga: Danantara Siapkan Perampingan Besar atas Ratusan Perusahaan Terkait BUMN | Danantara Batasi Ajudan dan Patwal bagi Manajemen BUMN | Di Balik Perampingan BUMN: Strategi Danantara Menuju 2030
