Defisit APBN Tembus Rp319 Triliun hingga September 2026

JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp319 triliun hingga September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa angka tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Perkembangan ini menjadi gambaran posisi keuangan negara setelah pelaksanaan APBN berjalan hingga tiga kuartal pertama tahun ini.

Defisit tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang terkumpul sampai September 2026 masih lebih rendah dibandingkan belanja negara. Dengan demikian, jumlah penerimaan yang masuk ke kas negara belum mampu menutup seluruh pengeluaran yang telah direalisasikan dalam periode pelaporan. Selisih pendapatan dan belanja itulah yang membentuk defisit APBN sebesar Rp319 triliun.

Penyampaian data ini menempatkan capaian defisit sebagai salah satu indikator utama kondisi APBN hingga September 2026. Rasio 1,24 persen terhadap PDB memberikan ukuran mengenai besarnya defisit jika dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Sementara itu, nilai nominal Rp319 triliun memperlihatkan besaran selisih pendapatan negara dan belanja negara secara langsung.

Keterangan Menteri Keuangan tersebut menjadi pembaruan mengenai pelaksanaan anggaran sebelum memasuki periode akhir tahun. Data hingga September menunjukkan bahwa keseimbangan APBN masih berada dalam posisi defisit, karena realisasi pendapatan belum menyamai realisasi belanja. Angka yang disampaikan mencakup kondisi anggaran sampai dengan akhir September 2026, sehingga menjadi dasar untuk melihat perkembangan keuangan negara pada periode berikutnya.

Kinerja fiskal hingga September 2026 menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja negara sama-sama mengalami pertumbuhan, tetapi peningkatan pengeluaran masih lebih besar daripada kenaikan pemasukan. Pendapatan negara sampai September 2026 tercatat sebesar Rp2.314,5 triliun. Nilai tersebut tumbuh 25,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy), yang mencerminkan penguatan penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pendapatan tersebut menjadi salah satu penopang utama kapasitas fiskal pemerintah. Namun, besarnya penerimaan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja negara. Pada periode yang sama, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun. Angka ini meningkat 19% secara tahunan atau yoy, seiring pelaksanaan berbagai program dan kewajiban pemerintah sepanjang tahun berjalan.

Perbandingan kedua komponen tersebut memperlihatkan bahwa pengeluaran negara berada di atas pemasukan. Secara nominal, belanja negara lebih tinggi Rp346 triliun dibandingkan pendapatan negara, berdasarkan perbandingan Rp2.660,5 triliun dan Rp2.314,5 triliun. Selisih ini menggambarkan tekanan pembiayaan yang perlu dikelola pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan anggaran.

Meski pendapatan tumbuh lebih cepat, yakni 25,5% yoy, dibandingkan pertumbuhan belanja sebesar 19% yoy, basis nominal belanja yang lebih besar tetap membuat posisi anggaran berada dalam kondisi defisit. Perbedaan selisih aritmetika pendapatan dan belanja dengan angka defisit APBN yang dilaporkan, yaitu Rp319 triliun hingga September 2026, dapat berkaitan dengan komponen pencatatan dan perkembangan transaksi fiskal lainnya dalam laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, data sampai September 2026 memperlihatkan adanya peningkatan kinerja penerimaan sekaligus ekspansi belanja. Pendapatan negara sebesar Rp2.314,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun menjadi dasar penting untuk memahami terbentuknya defisit APBN sebesar Rp319 triliun pada periode tersebut.

Pemerintah menilai realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2026 masih berada dalam jalur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut defisit sekitar 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tekanan pada posisi anggaran belum dipandang sebagai penyimpangan dari rencana APBN.

Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi APBNKita di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa perkembangan defisit perlu dilihat berdasarkan keseluruhan desain anggaran, termasuk target pendapatan negara, belanja negara, serta kebutuhan pembiayaan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, angka defisit yang tercatat sampai September tidak dapat dilepaskan dari proyeksi dan strategi fiskal yang telah disusun sejak awal.

Suahasil menegaskan bahwa APBN memang dirancang untuk mengalami defisit. Defisit merupakan bagian dari kebijakan anggaran ketika belanja negara direncanakan lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan program prioritas. Oleh karena itu, keberadaan defisit bukan berarti pemerintah tiba-tiba mengubah rancangan anggaran atau kehilangan kendali atas pelaksanaannya.

Dalam kerangka tersebut, defisit sekitar 1,2 persen dari PDB dipandang sebagai bagian dari proses pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan bersama. Pemerintah tetap memantau realisasi pendapatan dan belanja, sekaligus menjaga agar pembiayaan berlangsung secara terukur. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebutuhan fiskal dapat dipenuhi tanpa mengganggu kesinambungan anggaran. Penjelasan ini juga menekankan bahwa penilaian terhadap kesehatan APBN tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya defisit pada satu periode, melainkan pada kesesuaiannya dengan target tahunan, kapasitas pembiayaan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Perkembangan defisit APBN hingga akhir September 2026 menunjukkan posisi sebesar Rp319 triliun. Angka tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun berjalan, sebelum memasuki sasaran fiskal yang telah ditetapkan untuk akhir tahun.

Sebelumnya, pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Perubahan posisi defisit dari Agustus ke September mencerminkan perkembangan realisasi APBN pada periode tersebut.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa posisi defisit pada akhir September yang mencapai 1,2 persen dari PDB merupakan bagian dari perjalanan pelaksanaan APBN menuju target akhir tahun. Dengan demikian, angka tersebut ditempatkan dalam kerangka pencapaian sasaran fiskal yang sudah ditetapkan pemerintah untuk 2026.

Target defisit APBN pada akhir 2026 dipatok sebesar 2,8 persen dari PDB. Sasaran ini menjadi batas defisit yang hendak dicapai dalam pelaksanaan anggaran hingga penutupan tahun. Keterangan mengenai posisi 1,2 persen pada akhir September menegaskan bahwa pelaksanaan APBN masih berlangsung menuju target defisit akhir tahun tersebut.