Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatan terkait ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Respons tersebut menjadi perhatian seiring perkembangan proses perkara yang sebelumnya diajukan ke pengadilan.
Gibran tidak menyampaikan penilaian lebih jauh atas langkah penggugat tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pencabutan gugatan merupakan hal yang dihormati. Sikap itu disertai penyerahan kelanjutan proses kepada majelis hakim, yang berwenang menangani perkara sesuai tahapan peradilan. Dengan demikian, ia memilih menunggu proses berjalan melalui jalur hukum, bukan mendahului keputusan yang akan diambil pengadilan.
Ia juga berharap rangkaian peradilan dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kejelasan bagi masyarakat. Harapan tersebut menempatkan proses hukum sebagai ruang untuk menjelaskan perkembangan perkara secara terbuka melalui mekanisme yang berlaku. Bagi publik yang mengikuti isu ini, langkah pencabutan gugatan dan respons Gibran menjadi bagian dari perkembangan yang dapat dicermati sembari menunggu penanganan lebih lanjut oleh majelis hakim.
Peristiwa ini berpusat pada gugatan terkait ijazah Wakil Presiden yang diajukan di PTUN Jakarta. Setelah penggugat mencabut gugatan, Gibran menyampaikan sikap menghormati keputusan tersebut dan menyerahkan tindak lanjut kepada majelis hakim. Pernyataannya tidak merinci alasan pencabutan maupun tahapan berikutnya, sehingga informasi mengenai hal-hal tersebut perlu merujuk pada perkembangan resmi dalam proses peradilan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran menekankan harapan agar proses berjalan dengan baik dan memberi kejelasan kepada masyarakat. Pernyataan yang disampaikan setelah salat Jumat itu mencerminkan responsnya terhadap perkembangan perkara pada saat tersebut, tanpa menggantikan kewenangan pengadilan. Publik dapat mengikuti informasi berikutnya melalui keterangan yang disampaikan dalam proses hukum, sementara keputusan mengenai kelanjutan perkara tetap berada dalam ranah majelis hakim. Karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penanganan perkara melalui mekanisme peradilan yang berlaku di PTUN Jakarta.
Gibran menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga persoalan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, maupun kepentingan warga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam pandangannya, hukum menyediakan aturan dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menangani suatu perkara secara tertib. Karena itu, proses peradilan memiliki peran penting ketika pihak-pihak yang bersangkutan membawa persoalan ke lembaga pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pencabutan gugatan terkait ijazah di PTUN Jakarta, tanpa mengesampingkan kewenangan lembaga peradilan.
Ia juga menyebut pengadilan sebagai lembaga yang terhormat dan memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran melalui proses peradilan. Penilaian atas suatu perkara, menurut pokok pandangan tersebut, tidak semestinya dilepaskan dari tahapan dan mekanisme yang menjadi kewenangan pengadilan. Proses itu memberi ruang bagi pemeriksaan perkara sesuai ketentuan, serta memungkinkan kebenaran ditelusuri melalui prosedur yang berlaku. Dengan menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, Gibran menekankan penghormatan terhadap institusi dan proses hukum, bukan membuat penilaian di luar proses tersebut.
Gibran turut menekankan prinsip bahwa setiap penduduk dan seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan itu berlaku tanpa membedakan latar belakang seseorang, dan menjadi bagian penting dari gagasan negara hukum. Dengan demikian, setiap orang berada dalam kerangka aturan yang sama serta dapat berhadapan dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini menyampaikan pandangan mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap lembaga peradilan. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bagaimana suatu perkara harus dinilai atau menentukan akibat hukum dari pencabutan gugatan. Penanganan perkara tetap berada dalam ranah mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang, sementara prinsip kedudukan setara menjadi dasar umum dalam memandang hubungan masyarakat dengan hukum.
Gibran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tahapan pembuktian dalam perkara gugatan ijazah di PTUN Jakarta. Ia juga menyatakan kesiapan untuk membuka dokumen tersebut apabila diperlukan dalam proses persidangan. Pernyataan itu menjelaskan sikap pihaknya terhadap kebutuhan pembuktian, tetapi tidak berarti dokumen-dokumen tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim atau telah disampaikan dalam suatu tahap pembuktian.
Keterangan mengenai kesiapan dokumen itu muncul ketika penggugat telah mencabut gugatan. Dengan demikian, perkara tersebut tidak berlanjut menuju tahap pembuktian sebagaimana yang semula disiapkan oleh pihak Gibran. Kedua hal itu perlu dibedakan: dokumen disebut telah tersedia dan pihaknya bersedia membukanya, sementara pencabutan merupakan langkah penggugat. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kesiapan tersebut menjadi penyebab pencabutan atau bahwa isi dokumen telah diuji dalam persidangan.
Dalam menanggapi perkembangan itu, Gibran menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan dari sisi pihaknya. Namun, karena gugatan dicabut, pernyataannya tentang dokumen tetap sebatas kesiapan untuk membuka berkas apabila proses pembuktian berlangsung. Uraian tersebut tidak dapat dipahami sebagai konfirmasi bahwa hakim telah menilai dokumen, bahwa bukti telah diajukan secara formal, ataupun bahwa pemeriksaan atas pokok perkara telah dilakukan. Pemisahan konteks ini penting agar kabar mengenai pencabutan gugatan tidak tercampur dengan tahapan yang tidak berlangsung.
Setelah memberikan tanggapan kepada media, Gibran mengakhiri keterangannya. Ia menyatakan akan kembali menjalankan aktivitas pekerjaannya, tanpa memberikan uraian lanjutan mengenai isi dokumen yang disiapkan. Sikap tersebut menutup keterangannya pada kesempatan itu, sementara informasi yang disampaikan tetap terbatas pada persiapan berkas, kesediaan untuk membukanya, dan adanya pencabutan gugatan oleh penggugat. Tidak terdapat keterangan dalam pernyataan tersebut yang menunjukkan dokumen telah dibuka atau diperiksa oleh pengadilan.
Perkara yang menjadi perhatian ini berawal dari gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan demikian, objek yang dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta adalah keputusan administrasi pemerintah yang berhubungan dengan proses penyetaraan tersebut. Perkara ini bukan diajukan secara langsung oleh Gibran, melainkan oleh sebuah perusahaan yang menggugat instansi pemerintah terkait.
Gugatan PT Mercy Toga Kirana tercatat didaftarkan pada 15 Juli 2026. Perusahaan itu sebelumnya juga tercatat sebagai salah satu pihak yang menggugat ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Catatan tersebut menempatkan perusahaan dalam dua perkara yang berbeda, dengan forum dan objek sengketa masing-masing. Dalam perkara di PTUN Jakarta, fokusnya adalah keputusan penyetaraan pendidikan Gibran, sedangkan gugatan terdahulu di MK berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua proses itu perlu dibedakan agar kronologi dan pokok persoalannya tidak tercampur.
Perkembangan penting terjadi dalam sidang PTUN Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Agenda yang semula dijadwalkan pada hari itu adalah penyampaian jawaban dari tergugat II. Namun, ketika persidangan berlangsung, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan. Pengajuan tersebut dilakukan di ruang sidang, sehingga agenda yang direncanakan berubah menjadi pembahasan mengenai permohonan pencabutan. Setelah menyampaikan permohonan itu, Denny meninggalkan ruang sidang sebelum proses persidangan selesai. Rangkaian tersebut menjadi bagian utama dari kronologi pencabutan gugatan: perkara didaftarkan pada Juli, kemudian pencabutan diajukan saat sidang beragenda jawaban tergugat II pada akhir Oktober. Informasi ini menjelaskan siapa pihak yang menggugat, instansi yang digugat, pokok perkara, serta kapan langkah pencabutan disampaikan. Pencabutan tersebut berlangsung melalui kuasa hukum penggugat dalam persidangan, bukan melalui perubahan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: MA Kabulkan Kasasi atas Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran | Gerindra Hormati Putusan MA dan Tegaskan Komitmen Mengawal Prabowo-Gibran | Pemutihan Ijazah di Jakarta Pusat: Bantuan bagi 879 Warga dan Penyalurannya
