Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah menembus US0 per barel. Ia menyebut angka yang berada di kisaran US5–US6 per barel setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Oktober.
Keterangan tersebut disampaikan ketika Bahlil ditanya mengenai perkembangan harga minyak dan situasi energi terkini. Menurutnya, angka ICP yang dibicarakan telah melampaui ambang US$100 per barel, dengan kisaran sekitar US$105 hingga US$106. Ia juga menekankan bahwa keadaan global hingga saat itu semakin tidak menentu, sehingga perkembangan harga komoditas energi perlu terus dicermati.
Lonjakan harga minyak mentah dapat menjadi perhatian bagi pemerintah karena perubahan pasar internasional berhubungan dengan perencanaan energi dan pengelolaan anggaran. Namun, angka yang disampaikan Bahlil dalam kesempatan tersebut merupakan keterangan mengenai kisaran harga yang sedang menjadi sorotan. Perkembangan lebih lanjut tetap bergantung pada dinamika pasar minyak dunia dan penetapan harga yang berlaku.
Rapat di Istana Kepresidenan berlangsung bersama Presiden Prabowo, tetapi keterangan yang disampaikan kepada awak media berfokus pada situasi harga minyak serta ketidakpastian global. Bahlil tidak merinci dalam pernyataan itu faktor-faktor khusus yang mendorong kenaikan hingga kisaran tersebut. Karena itu, angka US$105–US$106 per barel perlu dibaca sesuai konteks keterangannya, yakni gambaran harga yang ia paparkan setelah rapat.
Pemerintah menghadapi situasi ketika kondisi internasional dapat berubah dan berdampak pada harga energi. Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa ICP telah berada di atas US$100 per barel, sementara ketidakpastian global masih membayangi pasar. Informasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan yang dipantau pemerintah dalam melihat kondisi energi nasional. Seiring perubahan situasi, perhatian juga tertuju pada dampaknya terhadap kebutuhan minyak dan kebijakan pengelolaan energi di dalam negeri. Bahlil menyampaikan kisaran harga itu pada Senin, 19 Oktober, usai pertemuan dengan Presiden di Jakarta.
Meski harga Indonesian Crude Price (ICP) disebut telah melampaui US$100 per barel, angka tersebut perlu dibaca bersama pergerakan harga sepanjang tahun. Rata-rata ICP sejak awal tahun hingga Oktober masih berada di kisaran US$91–US$92 per barel. Dengan demikian, harga yang menembus US$100 menggambarkan kondisi pada periode tertentu, sementara rata-rata kumulatif menunjukkan tingkat harga yang lebih luas dalam rentang waktu tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ICP untuk September sebesar US$112,81 per barel. Nilai bulanan itu berada di atas rata-rata sejak awal tahun hingga Oktober, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan harga pada satu bulan dan rerata selama beberapa bulan. Perbedaan ini penting dalam membaca perkembangan pasar minyak, sebab angka bulanan dapat berubah mengikuti dinamika harga minyak mentah global.
ICP juga memiliki fungsi dalam perencanaan fiskal pemerintah. Indikator ini menjadi salah satu asumsi makro yang digunakan saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkiraan harga minyak membantu pemerintah memperhitungkan penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi, termasuk penerimaan yang dipengaruhi oleh penjualan minyak mentah. Asumsi tersebut juga berkaitan dengan perhitungan subsidi, sehingga perubahan harga minyak dapat memengaruhi kebutuhan anggaran.
Di luar perannya dalam perencanaan APBN, ICP mencerminkan perkembangan harga minyak mentah di pasar global. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Karena itu, ketika ICP naik atau turun, dampaknya dapat relevan bagi penerimaan negara maupun perkembangan harga BBM yang tidak memperoleh subsidi. Namun, angka ICP tidak serta-merta berarti harga seluruh jenis BBM berubah dengan besaran yang sama, karena ICP merupakan indikator harga minyak mentah dan bukan harga eceran BBM.
Dengan melihat angka bulanan dan rata-rata kumulatif secara bersamaan, publik dapat memperoleh gambaran yang lebih proporsional mengenai kondisi harga minyak. Nilai September yang mencapai US$112,81 per barel menunjukkan tingginya harga pada bulan tersebut, sedangkan rata-rata US$91–US$92 per barel sejak awal tahun hingga Oktober memberikan konteks untuk membaca perkembangan secara keseluruhan.
Ketersediaan bahan bakar minyak nasional menjadi perhatian di tengah kenaikan harga minyak mentah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM jenis RON 90, yang dikenal sebagai Pertalite, berada pada kisaran 16 hingga 20 hari. Sementara itu, cadangan untuk jenis BBM lainnya rata-rata berada di atas 20 hari. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pasokan yang tersedia, tetapi perlu dipahami sebagai ukuran pada suatu waktu, bukan jumlah yang selalu tetap.
Cadangan BBM bergerak seiring kegiatan distribusi dan pengadaan. Bahan bakar yang tersimpan disalurkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagai kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, pasokan baru masuk melalui produksi kilang. Karena penyaluran dan penerimaan berlangsung bersamaan, jumlah stok dapat berubah dari hari ke hari. Dengan demikian, durasi cadangan merupakan gambaran dinamis yang dipengaruhi oleh arus keluar dan masuk BBM, bukan hitungan mundur yang menunjukkan kapan pasokan akan habis.
Perbedaan kisaran Pertalite dan jenis BBM lain juga menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan tidak seragam untuk setiap produk. Pemerintah memantau kondisi stok dan pasokan agar penyaluran dapat terus berlangsung. Angka 16–20 hari untuk Pertalite maupun rata-rata di atas 20 hari untuk produk lain sebaiknya dibaca sesuai konteks pernyataan tersebut, bukan sebagai jaminan bahwa stok akan bertahan persis selama jumlah hari itu tanpa perubahan. Masuknya pasokan dari kilang dan distribusi kepada konsumen terus memengaruhi perhitungan. Karena itu, informasi mengenai cadangan lebih tepat dipahami sebagai potret kondisi yang diperbarui mengikuti pergerakan pasokan nasional.
Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali sempat menghadapi kendala, terutama karena kapal pengangkut dari Jawa terlambat tiba. Keterlambatan kapal tersebut menghambat pengiriman BBM yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah itu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi sebelumnya berkaitan dengan jadwal kapal yang tidak sesuai rencana, bukan karena pasokan nasional tidak tersedia. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kelancaran distribusi antarpulau, selain ketersediaan stok di tingkat nasional. Ketika kapal terlambat masuk, penyaluran ke Bali dapat terganggu dan cadangan setempat perlu mendapat perhatian lebih agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Dalam menanggapi kondisi itu, Bahlil meminta operator meningkatkan cadangan BBM di Bali. Stok yang berada pada kisaran 11–12 hari diminta dinaikkan menjadi 15 hari. Dengan cadangan yang lebih besar, wilayah tersebut diharapkan memiliki penyangga yang memadai apabila terjadi hambatan distribusi, termasuk keterlambatan kapal dari Jawa. Permintaan ini juga menjadi langkah untuk mengurangi risiko gangguan pasokan ketika pengiriman menghadapi kendala operasional. Bahlil menekankan bahwa operator perlu mengupayakan tambahan stok, sekaligus menjaga agar distribusi berjalan lancar. Kecukupan cadangan penting bukan hanya untuk menghadapi keterlambatan sesaat, melainkan juga untuk memberi ruang bagi penyesuaian logistik tanpa langsung menimbulkan tekanan terhadap pasokan di lapangan.
Target yang disampaikan pemerintah ialah agar cadangan BBM Bali mencapai 15 hari dalam satu minggu ke depan. Angka tersebut diharapkan membuat posisi stok Bali setara dengan standar nasional.
Baca juga: BI Paparkan Kondisi Inflasi dan Rupiah kepada Prabowo | Dudung: Pemerintah Masih Mampu Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan | Survei Poltracking: Bansos dan MBG Menjadi Alasan Utama Kepuasan terhadap Pemerintah
