JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia–Islamic Development Bank (IsDB) untuk periode 2026–2030 resmi diluncurkan di Jakarta pada 8 Oktober 2026. Dokumen ini menjadi kerangka kerja sama yang mengarahkan dukungan IsDB terhadap prioritas pembangunan Indonesia selama lima tahun mendatang. Melalui strategi tersebut, kedua pihak menyelaraskan rencana pembiayaan dan program pembangunan agar lebih sejalan dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyiapan proyek strategis.
Dalam peluncuran itu, IsDB mengindikasikan potensi pendanaan sekitar US$2,56 miliar. Dengan menggunakan asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan kurang lebih Rp45,82 triliun. Angka ini perlu dipahami sebagai indikasi awal, bukan nilai final yang telah ditetapkan secara mengikat. Besaran pembiayaan masih dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan, kesiapan proyek, serta pemenuhan persyaratan teknis dan pembiayaan yang berlaku.
Peluang peningkatan nilai pendanaan tetap terbuka apabila proyek-proyek yang telah tercantum dalam daftar rencana atau pipeline dapat berjalan dengan baik. Kemajuan dalam penyiapan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek akan menjadi faktor penting untuk menentukan dukungan lanjutan dari IsDB. Karena itu, keberhasilan MCPS tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan di tingkat nasional maupun daerah.
Strategi kemitraan ini terutama diarahkan untuk mendukung penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dukungan terhadap infrastruktur diharapkan membantu memperbaiki konektivitas, meningkatkan akses layanan dasar, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi pada sumber daya manusia dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan layanan sosial. Dengan pendekatan tersebut, MCPS 2026–2030 dirancang sebagai instrumen kerja sama yang mendukung pembangunan Indonesia secara lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan nasional.
Kerja sama Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) diarahkan pada bidang pembangunan yang dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi hingga 2030. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai Indonesia telah mampu menjaga pertumbuhan serta stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Namun, capaian tersebut perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan semakin luas dan berkelanjutan. Penguatan itu mencakup peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas investasi, serta penciptaan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Dukungan IsDB diharapkan membantu memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk melalui pengembangan transportasi, energi, dan layanan dasar yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik dapat menurunkan biaya distribusi, memperluas akses pasar, dan mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas produktif juga penting agar dunia usaha, khususnya sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, mampu berkembang secara kompetitif dan menciptakan kesempatan kerja baru.
Prioritas pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan perlu berjalan seiring dengan investasi infrastruktur. Karena itu, kemitraan dengan IsDB diharapkan tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan. Kerja sama tersebut juga dapat menghadirkan pengetahuan, keahlian teknis, serta pengalaman pembangunan dari berbagai negara anggota. Pertukaran pengetahuan itu berpotensi membantu pemerintah merancang dan melaksanakan program nasional secara lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah. Dengan pendekatan yang menyatukan pembiayaan, konektivitas, produktivitas, dan penguatan manusia, dukungan IsDB dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Menurut Suahasil, keberhasilan kerangka kerja sama Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) tidak semestinya diukur hanya dari besarnya pendanaan yang disiapkan. Nilai kerja sama tersebut juga perlu dilihat dari kemampuan program-program yang disepakati dalam menciptakan peluang ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan secara nyata dan berkelanjutan.
Ukuran keberhasilan itu mencakup seberapa jauh dukungan IsDB dapat menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia secara tepat sasaran. Pendanaan diharapkan tidak berhenti pada pembiayaan proyek, tetapi mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, membuka kesempatan kerja, memperkuat kapasitas masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, manfaat kerja sama dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Suahasil juga menekankan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap prioritas yang dirumuskan bersama perlu mempertimbangkan pemerataan manfaat, ketahanan ekonomi, serta dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut menempatkan kerja sama pembangunan bukan semata-mata sebagai hubungan penyedia dan penerima dana, melainkan sebagai upaya bersama untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih adil dan tahan terhadap berbagai tantangan.
Dalam kerangka itu, Indonesia berharap IsDB dapat membantu memobilisasi investasi yang lebih besar, baik melalui sumber pembiayaan maupun kemitraan dengan berbagai pihak. Keahlian teknis dan pengalaman IsDB juga diharapkan mendukung penerjemahan prioritas pembangunan bersama ke dalam kebijakan dan proyek yang efektif. Sasaran akhirnya adalah memastikan bahwa peluang investasi, pengetahuan, dan pendanaan tersebut dapat diolah menjadi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia hingga 2030, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.
Hubungan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) telah berlangsung selama lebih dari lima dekade. Dalam rentang tersebut, kemitraan kedua pihak berkembang dari kerja sama pembiayaan menjadi hubungan strategis yang mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menilai Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 sebagai tonggak penting dalam perjalanan tersebut. Dokumen ini sekaligus menjadi strategi kemitraan keempat Indonesia dan IsDB, yang diharapkan mampu menyelaraskan dukungan lembaga itu dengan prioritas pembangunan Indonesia hingga 2030.
Kerja sama dengan IsDB tidak terbatas pada penyediaan dana bagi proyek pembangunan. Kemitraan ini juga membuka akses terhadap transfer pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman pembangunan dari negara-negara anggota IsDB. Pertukaran tersebut penting untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan program di Indonesia. Dengan demikian, dukungan IsDB dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas, termasuk mendorong inovasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penerapan solusi yang telah terbukti di berbagai negara.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam ekosistem IsDB sebagai salah satu anggota pendiri sekaligus pemegang saham lembaga tersebut. Karena itu, Indonesia berharap IsDB terus meningkatkan kinerjanya, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memperbesar dampak pembangunan yang dihasilkan. Harapan itu mencakup penyederhanaan akses, penguatan relevansi program, serta peningkatan efektivitas dukungan bagi kebutuhan negara anggota, termasuk Indonesia.
Indonesia juga berencana memperluas keterlibatan para profesional nasional dalam berbagai kegiatan dan peluang di lingkungan IsDB. Langkah ini dapat memperkuat kontribusi Indonesia sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme kerja lembaga tersebut. Di sisi lain, kerja sama dengan institusi dalam ekosistem IsDB akan terus diperkuat agar sinergi pembangunan semakin luas. Indonesia tidak hanya menerima manfaat kemitraan, tetapi juga memiliki pengalaman, pengetahuan, dan solusi pembangunan yang dapat dibagikan kepada negara berkembang lain melalui kerja sama Selatan-Selatan.
