JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Grup Bank Pembangunan Islam (ISDB) menyepakati dukungan pendanaan senilai 2,56 miliar dolar AS, atau sekitar Rp45,7 triliun, untuk membantu pembangunan Indonesia hingga 2030. Kesepakatan tersebut disampaikan pada Kamis (8/10) sebagai bagian dari penguatan kerja sama ISDB dan pemerintah Indonesia. Dana itu akan diarahkan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang dinilai strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi ekonomi nasional.
Komitmen pendanaan tersebut berada dalam kerangka Strategi Kemitraan Negara Anggota atau Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk periode 2026–2030. Dokumen ini disusun secara bersama oleh Grup ISDB dan pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, prioritas nasional, serta potensi kerja sama yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Penyusunan strategi kemitraan menjadi tahap penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dan program ISDB selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
Melalui MCPS 2026–2030, Grup ISDB memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan bentuk dukungan kepada Indonesia selama lima tahun ke depan. Kerangka tersebut tidak hanya mencakup pembiayaan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program, penguatan kapasitas, serta kerja sama teknis sesuai dengan kebutuhan negara. Dengan nilai dukungan yang mencapai sekitar Rp45,7 triliun, kesepakatan ini menunjukkan peran ISDB sebagai mitra pembangunan dalam membantu Indonesia mencapai sasaran pembangunan hingga 2030.
Prioritas yang ditetapkan dalam strategi kemitraan akan menjadi rujukan bagi penyaluran bantuan pembangunan agar berlangsung secara terarah dan terukur. Pemerintah Indonesia dan Grup ISDB diharapkan dapat menggunakan kerangka tersebut untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek, serta memastikan manfaat pendanaan dirasakan oleh sektor dan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.
Strategi kemitraan bertajuk “Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Indonesia yang Makmur dan Tangguh” disusun untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Kerangka ini menempatkan dukungan jangka panjang pada dua pilar utama, yaitu pembinaan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Keduanya saling melengkapi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga menghasilkan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pilar pertama berfokus pada pembinaan infrastruktur sebagai dasar bagi peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Dukungan diarahkan pada pengembangan transportasi dan konektivitas, termasuk penguatan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, kawasan produksi, serta wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Konektivitas yang lebih baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.
Selain transportasi, pilar ini mencakup penguatan ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pendukung produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya pertanian. Sistem yang lebih kuat membantu menjaga ketersediaan pangan, mengurangi kerentanan terhadap gangguan, serta mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah transisi energi. Dukungan pembangunan diarahkan untuk mendorong sistem energi yang lebih bersih, efisien, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Peralihan tersebut juga penting untuk menekan dampak lingkungan serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Pilar kedua menitikberatkan pembangunan manusia melalui penguatan sistem kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sistem kesehatan yang tangguh diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses layanan, serta menjaga produktivitas masyarakat.
Di bidang pendidikan, kemitraan diarahkan pada perluasan akses dan peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Investasi pada kompetensi membantu tenaga kerja beradaptasi terhadap perubahan teknologi, memperbesar peluang kerja yang layak, dan memastikan transformasi ekonomi berlangsung inklusif.
Di samping dua pilar utama kemitraan, terdapat bidang lintas sektoral yang memperkuat keterkaitan agenda pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Bidang tersebut mencakup keuangan Islam, aksi iklim, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi unsur yang mendukung pencapaian sasaran kemitraan hingga 2030 secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Keuangan Islam menjadi salah satu bidang penting karena berkaitan dengan penguatan ekosistem pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kerangka kemitraan, bidang ini ditempatkan bersama aksi iklim dan pemberdayaan kelompok masyarakat sebagai bagian dari pendekatan lintas sektoral. Aksi iklim mencerminkan perhatian terhadap tantangan lingkungan yang dapat memengaruhi ketahanan pembangunan, sedangkan pemberdayaan perempuan dan pemuda menegaskan pentingnya partisipasi yang lebih luas dalam proses pembangunan.
Seluruh bidang tersebut terhubung dengan tujuan kemitraan yang berlangsung hingga 2030. Salah satu sasaran utamanya adalah meningkatkan konektivitas dan integrasi, sehingga hubungan antarsektor dan antarpelaku pembangunan dapat berkembang secara lebih terpadu. Sasaran lainnya ialah memperkuat ketahanan pangan dan energi, dua aspek yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta menghadapi berbagai tekanan di masa mendatang.
Kemitraan ini juga diarahkan untuk memperluas peluang bagi perempuan dan pemuda. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa keduanya dipandang sebagai bagian penting dari upaya pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan memasukkan pemberdayaan perempuan dan pemuda ke dalam bidang lintas sektoral, sasaran kemitraan hingga 2030 mencakup dimensi inklusivitas sekaligus penguatan kapasitas masyarakat. Keterkaitan keuangan Islam, aksi iklim, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda pada akhirnya membantu membentuk kerangka kerja yang menghubungkan integrasi, ketahanan, dan perluasan kesempatan dalam satu agenda kemitraan.
Strategi kemitraan yang disiapkan Islamic Development Bank (ISDB) bersama Indonesia dinilai selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029. Keselarasan tersebut terlihat dari fokus kerja sama pada bidang-bidang yang mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif, ketahanan pangan, energi, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan kemitraan, dukungan ISDB diarahkan untuk melengkapi kebijakan dan program pemerintah, bukan menggantikannya. Pembiayaan, pengetahuan, penguatan kelembagaan, serta mobilisasi sumber daya dapat dipadukan dengan prioritas nasional agar pelaksanaan proyek memiliki dampak yang lebih luas. Kerangka ini juga memberi ruang bagi koordinasi pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan dalam mendukung target Indonesia hingga 2030.
Rencana tersebut juga memiliki keterkaitan dengan Kerangka Strategis 10 Tahun Grup ISDB untuk periode 2026–2035. Kerangka strategis itu menjadi acuan jangka menengah dan panjang bagi penguatan pembangunan negara anggota melalui pembiayaan yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas, pengembangan ekonomi, dan penguatan ketahanan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, arah tersebut diterjemahkan melalui kerja sama yang mempertimbangkan kebutuhan nasional serta peluang untuk memperbesar manfaat pembangunan di berbagai wilayah.
Dengan demikian, Country Partnership and Cooperation Strategy (MCPS) berfungsi sebagai kerangka kerja sama pembangunan Indonesia dan ISDB sampai 2030. Dokumen ini menempatkan kemitraan dalam jalur yang konsisten dengan RPJMN 2025–2029 sekaligus mendukung penerapan Kerangka Strategis 10 Tahun Grup ISDB 2026–2035. Pelaksanaannya diarahkan untuk memperkuat prioritas pembangunan Indonesia melalui dukungan pembiayaan dan kolaborasi yang terencana.
