Kabupaten Papua Selatan Terapkan Belajar Daring Kabut | Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti sejumlah wilayah di Papua Selatan dan berdampak langsung pada kegiatan belajar-mengajar. Pemerintah daerah di tiga kabupaten, yaitu Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, mengambil kebijakan untuk mengalihkan pembelajaran dari sekolah ke sistem daring. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kondisi udara yang menurun akibat sebaran asap di wilayah masing-masing.
Peralihan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan yang dapat dihadapi pelajar ketika harus beraktivitas di tengah kabut asap. Kualitas udara yang memburuk menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dengan memindahkan proses belajar ke ruang digital, siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus berada di lingkungan sekolah yang terdampak paparan asap.
Keputusan di Boven Digoel, Mappi, dan Asmat menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga memengaruhi layanan publik, termasuk pendidikan. Pemerintah daerah masing-masing menyesuaikan kegiatan belajar-mengajar dengan situasi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Langkah ini menempatkan perlindungan pelajar sebagai prioritas ketika kabut asap menyelimuti wilayah Papua Selatan dan kualitas udara tidak lagi mendukung kegiatan belajar secara langsung di sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan terus memantau perkembangan kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap kegiatan pembelajaran. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi udara, tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat, dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar secara aman. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan langkah yang sesuai dengan situasi di masing-masing wilayah.
Wilayah pemantauan mencakup Kabupaten Boven Digoel, Mappi, Asmat, dan Merauke. Keempat kabupaten memiliki kondisi geografis, jarak antarkawasan, akses transportasi, serta tingkat paparan asap yang tidak selalu sama. Karena itu, perkembangan kualitas udara dan dampaknya terhadap sekolah perlu diperiksa secara berkala, termasuk melalui laporan dari dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya.
Perhatian utama diarahkan pada keselamatan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kabut asap dapat menurunkan jarak pandang, mengganggu pernapasan, serta mengurangi kenyamanan ketika kegiatan belajar berlangsung di ruang terbuka maupun ruang kelas dengan sirkulasi udara yang terbatas. Pemantauan juga membantu sekolah menilai kehadiran siswa, kondisi kesehatan warga sekolah, dan kebutuhan untuk menyesuaikan jadwal atau metode pembelajaran.
Perubahan sistem belajar, apabila diperlukan, dilakukan berdasarkan kondisi udara dan tingkat risiko di wilayah masing-masing. Penyesuaian dapat berupa pengurangan kegiatan luar ruangan, pengaturan waktu belajar, pembelajaran dari rumah, atau bentuk lain yang dinilai paling aman dan memungkinkan. Langkah tersebut tidak diterapkan secara seragam di seluruh Papua Selatan, sebab keputusan harus mempertimbangkan data dan keadaan setempat. Dengan pemantauan berkelanjutan, kebijakan pendidikan dapat tetap menjaga keberlangsungan pembelajaran tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah yang mengalihkan kegiatan pembelajaran ke sistem daring di wilayah terdampak kabut asap karhutla. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan sekaligus melindungi kesehatan pelajar. Pernyataan itu disampaikan di Jayapura pada 13 Oktober 2026.
Paskalis menjelaskan bahwa dinas terus melakukan monitoring terhadap perkembangan kabut asap di empat wilayah. Pemantauan tersebut diperlukan untuk melihat perubahan kondisi udara dan menilai dampaknya terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Informasi mengenai situasi di lapangan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan pola pembelajaran yang paling sesuai.
Ia menilai kegiatan belajar yang tetap dilaksanakan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan pelajar apabila kualitas udara masih terganggu oleh kabut asap. Paparan asap dapat membuat lingkungan sekolah tidak sepenuhnya aman bagi siswa dan tenaga pendidik. Karena itu, pembelajaran daring dinilai sebagai pilihan yang dapat menjaga kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengharuskan pelajar berkumpul di ruang kelas selama kondisi belum membaik.
Dukungan tersebut tidak berarti proses pemantauan dihentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tetap mengikuti perkembangan kondisi di wilayah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap situasi kabut asap akan menjadi dasar untuk menentukan apakah pembelajaran daring masih perlu dilanjutkan atau kegiatan tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Dengan langkah itu, kepentingan pendidikan dan perlindungan kesehatan pelajar dapat dipertimbangkan secara bersamaan.
Berbeda dari tiga kabupaten lain di Papua Selatan, Kabupaten Merauke masih menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut belum mengalihkan proses pembelajaran ke sistem daring karena kondisi kabut asap dinilai belum mencapai tingkat ketebalan yang mengganggu kegiatan pendidikan secara langsung. Dengan demikian, peserta didik masih mengikuti pembelajaran di ruang kelas bersama guru dan teman-temannya.
Perbedaan kebijakan ini berkaitan dengan variasi kondisi kabut asap antardaerah. Di Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, kabut asap disebut lebih tebal sehingga kegiatan belajar-mengajar dialihkan dari sekolah ke pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, situasi di Merauke dipandang belum serupa dengan kondisi di tiga kabupaten tersebut. Penilaian terhadap ketebalan kabut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menentukan bentuk pelaksanaan pembelajaran.
Paskalis Prayitno menjelaskan bahwa perbedaan ketebalan kabut asap menjadi alasan Kabupaten Merauke belum mengalihkan pembelajaran ke sistem daring. Menurut penjelasan tersebut, kebijakan setiap daerah tidak dapat disamakan karena dampak kabut asap yang dirasakan di masing-masing wilayah berbeda. Merauke masih mempertahankan pembelajaran tatap muka, sedangkan kabupaten lain mengambil langkah pembelajaran jarak jauh sebagai penyesuaian terhadap kondisi udara yang lebih terdampak.
Kondisi itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan berlangsung dengan kebijakan yang berbeda sesuai keadaan setempat. Di Merauke, kegiatan sekolah tetap dilakukan secara langsung karena kabut asap belum setebal yang terjadi di Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Perbedaan ketebalan kabut tersebut menjadi pertimbangan utama dalam mempertahankan pelaksanaan belajar-mengajar secara tatap muka di Kabupaten Merauke.
Baca juga: Kabut Asap Karhutla Ganggu Pandangan, Tiga SUV Terlibat Kecelakaan Beruntun di Barito Kuala | Kabut Asap Karhutla Selimuti Palangkaraya dan Ganggu Aktivitas Warga | Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan
