Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung secara hybrid di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan respons terhadap situasi karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Dalam rapat itu, Presiden mengarahkan agar upaya penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terukur. Pemerintah menempatkan percepatan pemadaman sebagai salah satu prioritas utama, sekaligus memastikan api tidak meluas ke area lainnya. Arahan tersebut mencakup penguatan kerja bersama antarlembaga dan pemanfaatan seluruh kapasitas yang tersedia dalam merespons kebakaran.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Permintaan itu menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam melaksanakan pemadaman serta mengendalikan perkembangan kebakaran di lapangan.
Rapat terbatas tersebut juga diarahkan untuk memastikan setiap unsur yang terlibat dapat menjalankan perannya secara efektif. Dengan koordinasi yang diperkuat, pemerintah berupaya mempercepat tindakan pemadaman dan mencegah api meluas. Arahan Presiden menjadi dasar bagi pelaksanaan respons yang lebih terpadu, sehingga penanganan di wilayah terdampak dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas.
Pelaksanaan rapat secara hybrid memungkinkan pembahasan melibatkan pihak-pihak terkait melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Format ini mendukung penyampaian perkembangan serta penguatan koordinasi dalam waktu yang sama. Pemerintah kemudian menyiapkan pengerahan sumber daya secara optimal sebagai bagian dari respons terhadap karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, dengan fokus pada percepatan pemadaman dan pencegahan perluasan api.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya selesai karena sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menggambarkan luas area yang pada saat laporan disampaikan masih memerlukan tindakan di lapangan, baik untuk mengendalikan titik api maupun memastikan api tidak kembali meluas.
Enam provinsi terdampak menjadi cakupan pemantauan dan penanganan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Setiap perkembangan di wilayah terdampak dilaporkan untuk mendukung koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur penanggulangan bencana. Informasi mengenai luas lahan yang masih dipadamkan juga menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan operasi dan perkembangan pengendalian kebakaran secara menyeluruh.
Dari enam provinsi tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan. Penetapan kedua provinsi itu didasarkan pada laporan yang disampaikan dalam rapat. Dengan demikian, arah penguatan penanganan dipusatkan pada perkembangan kondisi di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, tanpa mengesampingkan pemantauan terhadap empat provinsi terdampak lainnya.
Prioritas tersebut menempatkan pelaporan kondisi lapangan sebagai dasar koordinasi lanjutan. Pemerintah dapat menggunakan pembaruan mengenai luasan lahan yang masih terbakar, kemajuan pemadaman, dan kebutuhan dukungan untuk menyelaraskan langkah antarlembaga. Dalam konteks ini, penanganan karhutla mencakup upaya pemadaman pada area yang masih terbakar serta pemantauan terhadap wilayah yang telah ditangani.
Ruang lingkup masalah yang dilaporkan memperlihatkan bahwa operasi penanganan harus berjalan di beberapa provinsi secara bersamaan. Namun, perhatian lebih besar diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sesuai hasil rapat. Perkembangan di dua wilayah prioritas itu akan menjadi bagian penting dari evaluasi penanganan karhutla, sementara kondisi di provinsi lain tetap dipantau melalui laporan kebencanaan yang diperbarui.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan diperkuat melalui pengerahan lebih dari 60.177 personel gabungan. Kekuatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, serta berbagai pihak pendukung lainnya. Kehadiran personel di lapangan diarahkan untuk mempercepat deteksi titik api, melakukan pemadaman, mengamankan wilayah terdampak, dan mencegah munculnya kembali api di area yang telah ditangani.
Menurut Teddy, operasi darat menjadi salah satu unsur utama dalam strategi tersebut. Berdasarkan evaluasi yang disampaikan, pemadaman darat mencatat tingkat keberhasilan rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka ini menggambarkan capaian penanganan terhadap area kebakaran yang teridentifikasi dan ditangani pada hari yang bersangkutan. Dengan demikian, keterangan tersebut tidak berarti seluruh karhutla di kedua provinsi telah sepenuhnya padam atau terkendali.
Operasi darat dilakukan melalui patroli, pemantauan kawasan rawan, pembuatan sekat bakar, serta pemadaman langsung pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap atau api. Personel juga terus memeriksa lahan gambut dan wilayah yang sulit dijangkau untuk mengantisipasi bara api di bawah permukaan. Langkah ini penting karena kebakaran pada lahan gambut dapat kembali muncul meskipun api yang terlihat telah berhasil dipadamkan.
Upaya dari darat berjalan bersamaan dengan operasi udara melalui penggunaan pesawat untuk water bombing di sejumlah wilayah. Pengerahan tersebut ditujukan untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi melalui jalur darat serta mempercepat penurunan intensitas api. Pelaksanaan water bombing disesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti luas area terbakar, arah angin, ketersediaan sumber air, dan tingkat aksesibilitas. Kombinasi operasi darat dan udara diharapkan memperkuat respons terhadap karhutla, sementara pemantauan tetap diperlukan untuk menilai perkembangan api dan potensi penyebarannya.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan arah yang membaik di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan tersebut tercermin dari berkurangnya titik panas dan melandainya potensi penyebaran api di beberapa kawasan, meskipun pemantauan tetap dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi perubahan cuaca serta munculnya titik api baru.
Pemerintah tetap menempatkan pencegahan dan respons cepat sebagai prioritas. Tim di lapangan terus memperkuat patroli, pemantauan wilayah rawan, serta kesiapan pemadaman darat dan udara. Perbaikan situasi di sejumlah provinsi tidak menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan, terutama di kawasan gambut dan wilayah yang masih menghadapi kondisi kering. Evaluasi berkala diperlukan agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Di sisi lain, operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di berbagai wilayah. Upaya ini diarahkan untuk mendorong turunnya hujan di daerah yang membutuhkan, sehingga kelembapan lahan meningkat dan risiko kebakaran dapat ditekan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu bersama pemadaman langsung, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan perkiraan awal musim hujan yang diproyeksikan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Koordinasi penguatan penanganan karhutla dibahas dalam rapat yang dihadiri secara langsung dan virtual oleh sejumlah pejabat terkait. Unsur pemerintah pusat, TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah turut mengikuti pembahasan. Kehadiran lintas sektor tersebut mendukung penyelarasan operasi, distribusi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang cepat, dengan fokus utama tetap pada pengendalian karhutla dan perlindungan masyarakat.
Baca juga: Arahan Prabowo Percepat Penanganan Karhutla, Kalteng dan Sumsel Jadi Fokus | Penanganan Karhutla Enam Provinsi Jadi Perhatian Presiden Prabowo | Prabowo Bahas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap dalam Rapat Terbatas
