Jakarta | Kementerian Kesehatan merencanakan perluasan vaksinasi HPV gratis bagi anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar ke tiga provinsi pada 2027, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan program imunisasi yang sebelumnya telah dimulai di sejumlah wilayah. Dengan cakupan baru ini, lebih banyak murid laki-laki usia sekolah dasar diharapkan dapat memperoleh perlindungan melalui vaksinasi HPV tanpa biaya, sesuai dengan sasaran program pemerintah.
Perluasan pada 2027 akan melanjutkan pelaksanaan yang berjalan sejak 2026 di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Ketiga wilayah tersebut menjadi lokasi awal pemberian vaksin HPV gratis kepada anak laki-laki kelas 5 SD. Rencana memasukkan Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunjukkan upaya Kemenkes memperluas jangkauan layanan secara bertahap, setelah program diterapkan di provinsi perintis. Pelaksanaan di wilayah tambahan tetap ditujukan kepada kelompok kelas yang sama.
Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogaswari, menyampaikan rencana perluasan tersebut dalam diskusi media daring pada 29 Oktober 2026. Pernyataannya menjelaskan bahwa tiga provinsi baru akan menyusul lokasi program yang telah berjalan sejak 2026, bukan menggantikan wilayah awal. Informasi ini menegaskan tahapan pengembangan vaksinasi HPV gratis bagi anak laki-laki: dimulai di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali, kemudian direncanakan mencakup Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah pada tahun berikutnya. Perluasan ini penting untuk diketahui keluarga dan pihak sekolah, terutama dalam memahami sasaran penerima dan wilayah pelaksanaan. Jadwal serta mekanisme pelaksanaan di setiap provinsi dapat mengikuti pengaturan program Kemenkes, sehingga masyarakat sebaiknya merujuk pada informasi resmi dari dinas kesehatan setempat. Dengan demikian, rencana 2027 memperluas cakupan geografis program, sementara sasaran yang disebutkan tetap anak laki-laki kelas 5 SD.Pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak laki-laki di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali menunjukkan capaian yang mendekati target program. Indri menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi di tiga provinsi tersebut telah mencapai 88 persen, sementara sasaran yang ditetapkan adalah 90 persen. Dengan demikian, capaian yang dilaporkan berada dua poin persentase di bawah target. Angka ini menggambarkan kemajuan program di wilayah yang telah lebih dahulu menjalankannya, sekaligus menunjukkan masih adanya ruang untuk memperluas jangkauan imunisasi kepada anak-anak yang memenuhi kriteria.
Ketiga provinsi itu menjadi pelaksana awal vaksin HPV untuk anak laki-laki sebelum program diperluas ke wilayah tambahan. Karena itu, angka 88 persen tidak merujuk pada capaian nasional maupun pada provinsi yang baru dimasukkan ke dalam program. Batasan konteks ini penting ketika membaca data: persentase tersebut hanya menggambarkan pelaksanaan di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Perluasan program ke provinsi lain merupakan tahap berikutnya, sehingga capaian di wilayah baru tidak dapat disimpulkan dari angka yang disampaikan untuk tiga provinsi awal.
Target cakupan sebesar 90 persen menandai tingkat partisipasi yang ingin dicapai agar lebih banyak anak memperoleh perlindungan melalui imunisasi. Untuk mendekati sasaran tersebut, pelaksanaan perlu menjangkau anak yang belum divaksin, disertai penyampaian informasi yang jelas kepada keluarga dan dukungan layanan kesehatan setempat. Namun, angka capaian yang tersedia tetap perlu dipahami sesuai waktu pelaporan dan wilayah yang disebutkan. Dengan demikian, laporan 88 persen dapat dibaca sebagai capaian program vaksinasi HPV anak laki-laki di tiga provinsi pelaksana awal, bukan sebagai ukuran keberhasilan seluruh perluasan program. Perbandingan dengan capaian provinsi lain baru dapat dilakukan ketika data masing-masing wilayah tersedia dan dilaporkan dengan cakupan serta periode yang sebanding.
Program vaksinasi HPV di Indonesia mencakup anak perempuan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemberian vaksin ini ditujukan kepada anak perempuan berusia sekitar 11 tahun atau yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Dengan demikian, BIAS menjadi jalur pelaksanaan vaksinasi HPV bagi kelompok usia sekolah tersebut, sekaligus bagian dari upaya perlindungan kesehatan sejak dini. Informasi mengenai penambahan provinsi dalam program untuk anak laki-laki perlu dipahami dalam konteks perluasan cakupan sasaran vaksinasi, bukan sebagai perubahan terhadap pelaksanaan bagi anak perempuan.
Untuk anak laki-laki, vaksinasi HPV juga diberikan ketika mereka berada di kelas 5 SD atau berusia sekitar 11 tahun. Kesamaan kelompok usia ini menempatkan anak perempuan dan anak laki-laki dalam rentang usia sasaran yang sebanding, meskipun jalur pelaksanaan dan cakupan program dapat dijelaskan secara terpisah. Perluasan pemberian vaksin kepada anak laki-laki di sejumlah provinsi menambah kelompok yang memperoleh perlindungan, sementara program vaksinasi anak perempuan melalui BIAS tetap berlangsung secara nasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Karena itu, penyebutan BIAS dalam pembahasan program HPV berfungsi sebagai konteks mengenai bagaimana vaksinasi anak perempuan diberikan di sekolah. Hal tersebut tidak berarti jadwal, usia sasaran, atau cakupan nasional untuk anak perempuan mengalami perubahan akibat penambahan provinsi dalam program bagi anak laki-laki. Orang tua dapat memperhatikan informasi dari sekolah, fasilitas kesehatan, atau dinas kesehatan setempat mengenai pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing. Secara umum, sasaran yang dibahas untuk kedua kelompok adalah anak sekitar usia 11 tahun atau kelas 5 SD, dengan vaksinasi anak perempuan tetap melalui BIAS di seluruh Indonesia dan pemberian kepada anak laki-laki berlangsung sesuai cakupan program yang diterapkan. Penjelasan ini membantu membedakan perluasan sasaran berdasarkan jenis kelamin dari perubahan pada jadwal yang sudah ada, sehingga informasi tentang program dapat dipahami secara tepat oleh keluarga dan pihak sekolah.
Infeksi human papillomavirus (HPV) kerap dikaitkan dengan kanker leher rahim, tetapi risikonya tidak hanya dialami perempuan. Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropis, menjelaskan bahwa HPV dapat menimbulkan sejumlah jenis kanker pada kedua jenis kelamin. Pada perempuan, infeksi ini dapat menyebabkan kanker leher rahim. Sementara itu, laki-laki juga berisiko mengalami kanker penis dan kanker orofaring, yaitu kanker yang tumbuh di bagian belakang tenggorokan, termasuk area amandel dan pangkal lidah. Karena itu, upaya pencegahan HPV penting bagi anak perempuan maupun anak laki-laki, bukan hanya untuk melindungi satu kelompok.
Pemberian vaksin pada usia anak berkaitan dengan waktu paparan terhadap virus. Risiko terpapar dapat mulai muncul ketika anak beranjak remaja, sehingga vaksinasi sebelum masa tersebut menjadi langkah pencegahan yang relevan. Vaksin diberikan ketika anak masih sehat dan belum mengalami paparan yang berisiko, agar perlindungan dapat terbentuk lebih awal. Pendekatan ini juga memungkinkan perlindungan diberikan sebelum virus masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, vaksinasi tidak perlu menunggu seseorang dewasa atau memiliki faktor risiko tertentu. Pemberian sesuai jadwal program imunisasi membantu memastikan anak memperoleh perlindungan pada usia yang dianjurkan.
Alasan lain vaksinasi perlu dilakukan dini adalah karena infeksi HPV dapat berlangsung selama 10–15 tahun tanpa menunjukkan gejala. Seseorang mungkin tidak menyadari dirinya terinfeksi, sementara perubahan pada jaringan dapat berkembang secara perlahan. Dalam sebagian kasus, infeksi baru diketahui ketika kanker telah berkembang, sehingga kesempatan untuk mencegah dampak lebih berat sudah terlewat. Hinky menjelaskan bahwa vaksinasi dini merupakan tindakan pencegahan sebelum gejala muncul atau virus telanjur menginfeksi. Dengan mencegah infeksi sejak awal, vaksin diharapkan mengurangi risiko kanker terkait HPV di kemudian hari.
Baca juga: Perluasan Vaksin HPV Gratis bagi Anak Laki-Laki Menjangkau Enam Provinsi pada 2027 | Kemenkes Pertimbangkan Vaksin HPV Gratis bagi Perempuan Usia 21–25 Tahun | Pemda Diminta Perketat Pemeriksaan Dapur Program Makan Bergizi Gratis
