Jakarta | Pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan tambahan kuota Pertalite menyusul peningkatan konsumsi bahan bakar tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dapat mengikuti kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan apakah kuota yang telah ditetapkan perlu disesuaikan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan pada 24 Oktober 2026 bahwa proses penghitungan masih berjalan. Pemerintah belum menetapkan besaran tambahan yang mungkin diperlukan karena data konsumsi dan kebutuhan pasokan masih ditelaah. Dengan demikian, pembahasan ini belum menghasilkan keputusan final mengenai perubahan kuota Pertalite.
Menurut Yuliot, evaluasi tersebut berlangsung hingga akhir Oktober. Rentang waktu itu digunakan untuk menghimpun dan mencermati perhitungan yang relevan sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya. Kenaikan konsumsi menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kecukupan kuota dalam memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah. Namun, peningkatan penggunaan saja belum otomatis berarti tambahan kuota langsung disetujui. Pemerintah perlu menyelesaikan analisis kebutuhan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil memiliki dasar perhitungan. Pernyataan bahwa evaluasi masih berjalan menunjukkan proses peninjauan belum selesai, sehingga angka tambahan, jika diperlukan, belum dapat dipastikan pada saat ini.
Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha masih perlu menunggu hasil evaluasi resmi. Pemerintah belum mengumumkan keputusan mengenai penambahan kuota, termasuk jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Selama perhitungan berlangsung, fokusnya adalah menilai kebutuhan secara cermat sebelum menentukan apakah kuota yang tersedia perlu ditambah. Keputusan akhir baru dapat disampaikan setelah proses evaluasi yang disebut berlangsung sampai penghujung Oktober selesai. Penegasan ini penting agar informasi tentang kemungkinan tambahan pasokan tidak disalahartikan sebagai kebijakan yang sudah berlaku. Untuk sementara, rencana penyesuaian masih berupa hal yang sedang dipertimbangkan, bukan keputusan yang telah disahkan pemerintah.
Besaran tambahan kuota Pertalite untuk 2026 belum dapat dipastikan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menyatakan belum bisa memastikan apakah penambahan yang dibutuhkan akan mencapai 10 persen dari alokasi tahun tersebut. Karena itu, angka tersebut masih sebatas kemungkinan yang belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Alokasi Pertalite pada 2026 tercatat sebesar 29,27 juta kiloliter. Jika dihitung sebagai gambaran, tambahan 10 persen dari angka itu setara dengan sekitar 2,93 juta kiloliter. Namun, perhitungan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kuota tambahan yang telah disetujui. Besaran akhir masih menunggu pembahasan dan penetapan lebih lanjut, sehingga angka alokasi dapat berubah sesuai hasil evaluasi pemerintah.
Laode juga menjelaskan bahwa proses yang sedang ditangani saat itu berfokus pada tambahan kuota solar. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebutuhan solar tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan kuota Pertalite dalam proporsi tertentu. Kedua jenis bahan bakar tersebut memiliki pembahasan dan pertimbangan alokasi yang perlu dibedakan.
Ketidakpastian ini penting diperhatikan di tengah meningkatnya konsumsi Pertalite dan wacana penghitungan ulang kuota. Kenaikan permintaan dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi keputusan mengenai tambahan pasokan memerlukan proses tersendiri. Pemerintah perlu mencermati realisasi penyaluran, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan anggaran sebelum menentukan angka yang akan diberlakukan.
Selama belum ada penetapan resmi, publik sebaiknya memandang angka 10 persen sebagai perkiraan yang masih dipertanyakan, bukan sebagai kepastian. Pernyataan bahwa tambahan kuota mungkin berada pada kisaran tersebut berbeda dari keputusan final mengenai jumlah dan waktu penyalurannya. Informasi lanjutan dari Kementerian ESDM diperlukan untuk menjelaskan apakah alokasi 29,27 juta kiloliter akan disesuaikan, berapa besar perubahannya, dan bagaimana penyesuaian itu akan diterapkan. Dengan menjaga pembedaan proyeksi dan keputusan, pembahasan kuota dapat dipahami secara lebih akurat tanpa menimbulkan anggapan bahwa tambahan Pertalite sudah disahkan.Kenaikan konsumsi Pertalite belakangan ini berkaitan dengan perubahan pilihan sebagian pengguna bahan bakar minyak. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, beralih ke Pertalite. Perubahan tersebut mendorong permintaan terhadap bahan bakar bersubsidi itu meningkat. Situasi ini menjadi perhatian pemerintah karena besarnya konsumsi berpengaruh terhadap kecukupan kuota dan upaya menjaga pasokan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Peralihan pilihan konsumen itu berlangsung di tengah gejolak geopolitik global yang turut memengaruhi pasar energi. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran serta penutupan Selat Hormuz berdampak pada kenaikan harga minyak internasional. Perkembangan tersebut dapat menambah tekanan pada harga BBM non-subsidi, sehingga sebagian pengguna mempertimbangkan bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam konteks itu, peningkatan penggunaan Pertalite tidak hanya berkaitan dengan permintaan domestik, tetapi juga perubahan situasi internasional yang memengaruhi perhitungan biaya dan keputusan konsumen.
Pada 23 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan bahwa penyesuaian kuota Pertalite masih dikaji. Pemerintah perlu mencermati perkembangan konsumsi sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia, sehingga keputusan mengenai kuota memerlukan perhitungan yang hati-hati. Kajian tersebut mencakup kebutuhan masyarakat dan dampak perubahan pola pembelian, termasuk peralihan dari Pertamax maupun BBM non-subsidi lainnya. Pemerintah juga harus memperhatikan dinamika harga minyak dunia yang dapat terus berubah seiring perkembangan geopolitik. Dengan demikian, peningkatan permintaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kecukupan alokasi, tanpa mengabaikan pentingnya menjaga distribusi dan ketersediaan bahan bakar. Penyesuaian kuota, jika diperlukan, diarahkan untuk merespons kebutuhan aktual serta menjaga pasokan tetap terkelola di tengah ketidakpastian pasar energi.
Data BPH Migas menunjukkan bahwa konsumsi Pertalite mulai meningkat signifikan sejak pertengahan tahun ini. Catatan distribusi harian menjadi salah satu dasar pemerintah menilai kembali kecukupan pasokan bahan bakar bersubsidi tersebut. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut rata-rata penyaluran sebelumnya mencapai 75.795 kiloliter per hari. Angka itu menggambarkan tingkat distribusi sebelum terjadi perubahan pola permintaan yang mendorong konsumsi meningkat.
Perubahan situasi berkaitan dengan kenaikan harga Pertamax yang berlaku pada 10 Juni 2026. Harga bahan bakar nonsubsidi itu naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Setelah perubahan harga tersebut, permintaan terhadap Pertalite melonjak tajam, sehingga penyaluran harian tidak lagi hanya mengikuti pola rata-rata sebelumnya. Perkembangan ini menjadi perhatian karena kenaikan kebutuhan dapat berpengaruh pada kecukupan kuota yang telah disiapkan untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
Data distribusi membantu pemerintah memantau besarnya pergeseran permintaan sekaligus membandingkan realisasi penyaluran dengan alokasi yang tersedia. BPH Migas menggunakan catatan tersebut untuk melihat laju konsumsi dari waktu ke waktu dan memperkirakan kebutuhan sampai penghujung tahun. Perhitungan ulang diperlukan agar kebijakan pasokan dan anggaran dapat disesuaikan dengan perkembangan aktual, bukan semata-mata berdasarkan asumsi kebutuhan yang dibuat sebelum lonjakan permintaan terjadi.
Di sisi lain, penyesuaian kuota perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran serta upaya menjaga ketersediaan Pertalite bagi masyarakat. Pemerintah karena itu menghitung kembali kebutuhan anggaran dan kuota dengan merujuk pada data penyaluran terkini. Evaluasi terhadap kemungkinan kebutuhan tambahan dijadwalkan difinalisasi pada akhir Oktober. Hasilnya diharapkan menjadi dasar untuk memastikan pasokan tetap tersedia hingga akhir tahun, sekaligus memberi gambaran lebih akurat mengenai kebutuhan yang harus ditanggung pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Kaji Tambahan Kuota Pertalite di Tengah Peralihan Konsumen | Kampung Mrican Ditata Ulang, Warga dan Pemerintah Hadirkan Nilai Tambah | Empat Agenda Pemerintah dan Politik yang Menjadi Sorotan pada 22 Oktober
