Jakarta | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan tambahan kuota Pertalite. Langkah ini dilakukan setelah konsumsi bahan bakar tersebut meningkat, sehingga perkiraan kuota yang tersedia perlu ditinjau kembali. Pemerintah menghitung kebutuhan berdasarkan perkembangan pemakaian dan kondisi penyaluran, bukan langsung menetapkan angka tambahan. Dengan demikian, pembahasan saat ini masih berupa evaluasi atas kebutuhan, sementara keputusan mengenai besaran kuota belum diambil.
Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Rentang waktu itu memberi pemerintah kesempatan untuk mengamati pola konsumsi serta menilai apakah kenaikan permintaan berlangsung secara konsisten. Hasil pengamatan akan menjadi bahan dalam menentukan apakah kuota Pertalite perlu ditambah dan, jika diperlukan, berapa besar tambahan yang sesuai. Yuliot belum menyampaikan angka pasti karena proses penghitungan masih berjalan. Karena itu, usulan tambahan kuota belum dapat dipahami sebagai keputusan final ataupun kepastian bahwa volume pasokan akan segera berubah.
Kenaikan konsumsi dikaitkan dengan peralihan sebagian masyarakat dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Perubahan pilihan tersebut dapat mendorong permintaan terhadap bahan bakar yang harganya lebih terjangkau, terutama ketika konsumen menyesuaikan pengeluaran. Namun, kaitan itu masih menjadi bagian dari penilaian pemerintah terhadap dinamika konsumsi. Peralihan konsumen tidak serta-merta menetapkan kebutuhan kuota baru, karena pemerintah tetap perlu menghitung skala peningkatan dan dampaknya terhadap penyaluran. Dengan demikian, angka permintaan aktual menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi.
Sampai proses kajian selesai, besaran tambahan kuota Pertalite masih belum ditetapkan. Pemerintah perlu menuntaskan perhitungan sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah penambahan memang diperlukan. Masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya membedakan evaluasi yang sedang berlangsung dengan keputusan resmi mengenai kuota. Pernyataan bahwa kebutuhan sedang dihitung menunjukkan adanya respons terhadap kenaikan konsumsi, tetapi belum mengonfirmasi jumlah tambahan atau waktu penerapannya. Perkembangan setelah evaluasi hingga akhir Oktober 2026 akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai keputusan pemerintah dan dasar pertimbangannya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa pemerintah belum menetapkan besaran tambahan kuota Pertalite untuk 2026. Karena itu, belum ada kepastian apakah kenaikannya akan mencapai 10 persen dari alokasi yang telah ditetapkan, yakni 29,27 juta kiloliter. Angka 10 persen masih menjadi kemungkinan yang dikaji, bukan keputusan resmi pemerintah. Penetapan besaran tambahan perlu menunggu proses pembahasan lebih lanjut, sehingga jumlah akhir alokasi dapat diketahui setelah pemerintah menyelesaikan kajian dan menentukan kebutuhan penyaluran.
Untuk saat ini, pekerjaan pemerintah terkait tambahan kuota lebih dahulu berfokus pada solar. Laode menjelaskan bahwa proses tambahan yang sedang dikerjakan belum menyangkut Pertalite, meskipun rencana penambahan untuk jenis BBM tersebut sebelumnya telah disampaikan. Perbedaan tahap ini menunjukkan bahwa pembahasan alokasi setiap jenis bahan bakar berjalan secara terpisah. Dengan demikian, perkembangan mengenai kuota solar tidak serta-merta menjadi tanda bahwa kuota Pertalite telah diputuskan atau akan segera bertambah. Pemerintah masih perlu memastikan kebutuhan dan besaran penyesuaian sebelum menetapkan alokasi baru.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan berencana menambah alokasi Pertalite untuk merespons perpindahan pengguna BBM nonsubsidi. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kecukupan pasokan Pertalite, karena perubahan pilihan bahan bakar dapat memengaruhi kebutuhan terhadap produk bersubsidi. Namun, rencana itu belum menjawab berapa banyak tambahan yang akan diberikan. Masyarakat dan pelaku usaha masih perlu menunggu keputusan resmi, termasuk kepastian apakah kenaikannya mencapai 10 persen dari alokasi 2026. Sampai keputusan tersebut diumumkan, angka 29,27 juta kiloliter tetap menjadi alokasi yang telah disebutkan, sedangkan tambahan kuota masih dalam tahap kajian pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa konsumsi Pertalite meningkat seiring perubahan pilihan sebagian konsumen. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendorong pengguna yang sebelumnya membeli BBM beroktan 92, seperti Pertamax, beralih ke Pertalite. Perpindahan tersebut menambah tekanan terhadap kebutuhan BBM bersubsidi dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam meninjau kuota yang tersedia.
Perubahan pola pembelian itu berlangsung ketika harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian. Harga tersebut turut dipengaruhi perkembangan pasar minyak internasional, yang bergerak mengikuti kondisi pasokan dan risiko geopolitik. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran, misalnya, dikaitkan dengan kekhawatiran atas kelancaran distribusi energi, termasuk setelah muncul kabar penutupan Selat Hormuz. Jalur pelayaran ini penting bagi perdagangan minyak dunia, sehingga gangguan atau ancaman terhadap lalu lintas di kawasan tersebut dapat memicu kecemasan pasar dan mendorong kenaikan harga.
Dalam konteks itu, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan perhitungan kuota Pertalite agar pasokan nasional tetap mencukupi. Kajian tersebut mempertimbangkan perkembangan konsumsi, termasuk kemungkinan bertambahnya pengguna yang berpindah dari BBM nonsubsidi, serta kebutuhan menjaga ketersediaan di berbagai wilayah. Penyesuaian kuota bukan sekadar merespons lonjakan permintaan sesaat, melainkan bagian dari upaya memastikan distribusi dapat mengikuti kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu mencermati perkembangan harga minyak dan dinamika konsumsi sebelum menetapkan keputusan akhir.
Bahlil menyebut pembahasan mengenai tambahan kuota masih dikaji dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober. Setelah kajian difinalisasi, pemerintah dapat menentukan kebutuhan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi pasokan serta realisasi konsumsi. Waktu finalisasi itu memberi ruang untuk menghimpun data dan menilai dampak perpindahan konsumen terhadap kebutuhan Pertalite. Bagi masyarakat, ketersediaan yang memadai menjadi penting, terutama ketika perbedaan harga membuat sebagian pengguna mengubah pilihan BBM. Namun, besaran tambahan kuota belum dipastikan sebelum proses evaluasi pemerintah rampung.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa rata-rata distribusi harian Pertalite sebelumnya tercatat sebesar 75.795 kiloliter per hari. Angka tersebut menjadi salah satu acuan dalam memantau penyaluran bahan bakar bersubsidi dan menilai perubahan kebutuhan masyarakat. Data distribusi harian membantu pemerintah melihat pola permintaan, terutama ketika terjadi perubahan harga pada jenis bahan bakar lain yang digunakan konsumen. Dalam situasi demikian, pergeseran pilihan pembelian dapat berdampak pada kebutuhan Pertalite di berbagai wilayah. Karena itu, catatan penyaluran sebelumnya perlu dibandingkan dengan perkembangan terbaru sebelum keputusan mengenai tambahan kuota diambil. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hingga penghujung tahun, bukan hanya perubahan dalam periode singkat.
Menurut data yang disampaikan, permintaan Pertalite meningkat setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter berubah menjadi Rp16.250 per liter. Perubahan harga tersebut menjadi konteks penting dalam membaca kenaikan kebutuhan Pertalite, sebab sebagian konsumen dapat mempertimbangkan kembali jenis bahan bakar yang mereka beli. Namun, keterangan yang tersedia tidak memuat besaran kenaikan konsumsi dalam angka tertentu. Oleh sebab itu, besarnya perubahan permintaan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan informasi tersebut. Rincian angka distribusi sebelumnya tetap memberikan gambaran awal, sementara pengaruh perubahan harga perlu dinilai melalui pemantauan penyaluran yang lebih mutakhir. Dengan demikian, informasi mengenai rata-rata harian dan perubahan harga dapat dipahami sebagai dasar evaluasi, bukan sebagai kepastian mengenai jumlah tambahan kebutuhan.
Peningkatan permintaan yang teramati mendorong pemerintah meninjau kecukupan pasokan Pertalite. Evaluasi diperlukan agar keputusan penyaluran mengikuti kebutuhan aktual dan tetap memperhitungkan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Dalam proses tersebut, pemerintah menghitung kembali anggaran yang diperlukan serta kuota penyaluran yang dapat disediakan.
Baca juga: Hasil Pemeriksaan Pastikan Paus Leo XIV Tak Memerlukan Terapi Tambahan | Empat Agenda Pemerintah dan Politik yang Menjadi Sorotan pada 22 Oktober | Kampung Mrican Ditata Ulang, Warga dan Pemerintah Hadirkan Nilai Tambah
