Kabupaten Samosir | Kajian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tahun 2025 mencatat Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional sebesar 54,8, yang masih berada dalam kategori rendah. Pada periode yang sama, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tercatat sebesar 52,43. Kedua indikator ini memberikan gambaran bahwa upaya meningkatkan literasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang nyata. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan pengingat bahwa akses dan kebiasaan membaca perlu terus diperkuat di berbagai wilayah.
Namun, peningkatan literasi tidak cukup ditempuh dengan menambah jumlah buku atau memperluas koleksi bacaan. Bahan bacaan yang tersedia perlu disertai layanan yang relevan, ruang belajar yang mudah dijangkau, kegiatan yang mendorong partisipasi, serta pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Perpustakaan dapat berperan sebagai penghubung sumber pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, mulai dari mendukung pembelajaran anak hingga menyediakan informasi praktis bagi keluarga dan komunitas. Karena itu, penguatan ekosistem literasi mencakup mutu layanan, keterlibatan warga, kompetensi pengelola, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Konteks nasional tersebut tercermin dalam asesmen dan visitasi akreditasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam proses itu, Perpusnas menyampaikan pentingnya menilai manfaat perpustakaan bagi masyarakat, bukan hanya memeriksa kelengkapan fasilitas atau koleksi. Penilaian semacam ini mengarahkan perhatian pada bagaimana layanan digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah perpustakaan menjawab kebutuhan setempat. Bagi Samosir, perpustakaan daerah dapat menjadi ruang untuk mengakses pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memperkuat kebiasaan membaca. Dengan melihat dampak layanan secara lebih luas, akreditasi dapat menjadi kesempatan untuk mengenali kekuatan sekaligus menentukan perbaikan yang diperlukan.
TKM dan IPLM dengan demikian perlu dibaca sebagai dasar untuk mendorong tindakan yang terukur, bukan sebagai tujuan akhir. Pemerintah daerah, pengelola perpustakaan, sekolah, komunitas, dan warga dapat bekerja bersama agar layanan semakin mudah diakses dan sesuai konteks lokal. Pengalaman di Samosir menunjukkan bahwa perhatian terhadap manfaat nyata membantu menghubungkan kebijakan literasi dengan kebutuhan masyarakat. Ketika perpustakaan hadir secara aktif dalam kehidupan warga, penguatan literasi tidak berhenti pada ketersediaan buku, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi.
Adin Bondar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, menekankan bahwa akreditasi perpustakaan semestinya menilai manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Penilaian tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan dokumen atau pemenuhan daftar persyaratan administratif. Status akreditasi akan bermakna apabila mendorong perpustakaan menjalankan perannya secara relevan, mudah dijangkau, dan memberi dampak bagi kehidupan warga. Dengan demikian, standar mutu berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki layanan, bukan sekadar tujuan akhir yang dikejar lembaga.
Kelengkapan gedung, sarana, koleksi, tenaga, dan tata kelola tetap penting sebagai fondasi penyelenggaraan perpustakaan. Namun, unsur-unsur tersebut saja belum cukup untuk menjawab persoalan rendahnya literasi. Koleksi yang tersedia, misalnya, belum tentu digunakan jika bahan bacaan tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan pengunjung, atau jika layanan sulit diakses. Begitu pula, fasilitas yang memadai tidak otomatis membentuk kebiasaan membaca. Karena itu, perpustakaan perlu berkembang dari tempat menyimpan dan meminjam buku menjadi pusat pembelajaran, pertukaran pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat.
Pengukuran keberhasilan perlu memperhatikan apakah bahan bacaan dimanfaatkan, seberapa mudah warga mengakses layanan, dan apakah kegiatan literasi menjawab kebutuhan setempat. Indikator ini dapat mencakup kunjungan dan peminjaman, tetapi juga partisipasi dalam kelas membaca, diskusi, pelatihan keterampilan, atau pendampingan belajar. Program yang dirancang bersama warga lebih berpeluang menarik kelompok yang selama ini kurang terlayani, termasuk anak-anak, keluarga, dan masyarakat di wilayah terpencil. Umpan balik pengguna pun dapat membantu perpustakaan menyesuaikan koleksi, jadwal, serta cara penyampaian kegiatan.
Pendekatan tersebut mengarahkan akreditasi pada hasil, bukan hanya masukan dan kelengkapan fasilitas. Perpustakaan dapat dinilai dari kontribusinya dalam memperluas pengetahuan, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, dan membantu warga mengembangkan kemampuan yang berguna dalam keseharian. Dampak terhadap kualitas hidup menjadi ukuran yang lebih berarti daripada banyaknya sarana semata. Ketika layanan mudah dimanfaatkan dan programnya relevan, perpustakaan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penggerak literasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Penguatan budaya baca bukan sekadar upaya menambah jumlah buku yang dibaca, melainkan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat yang terbiasa membaca memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pengetahuan, berpikir kritis, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Karena itu, kebiasaan membaca perlu dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan sesaat atau tanggung jawab satu lembaga. Perpustakaan dapat menjadi penggerak, tetapi keberhasilannya bergantung pada dukungan berbagai pihak dan lingkungan yang mendorong kegiatan membaca dalam kehidupan sehari-hari.
Adin menekankan sejumlah unsur yang perlu diperkuat secara terpadu. Pertama, perpustakaan harus menyediakan bahan bacaan bermutu, beragam, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pembaca dari berbagai usia. Kedua, kompetensi tenaga perpustakaan perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengelola koleksi, mendampingi pemustaka, serta merancang kegiatan literasi yang menarik. Ketiga, penguatan layanan diperlukan, termasuk layanan yang mudah diakses, ramah, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Keempat, kerja sama perlu diperluas dengan sekolah, komunitas, dunia usaha, dan lembaga lain agar sumber daya, gagasan, serta jangkauan program dapat berkembang.
Budaya membaca juga tumbuh melalui keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Orang tua dapat membangun kebiasaan membaca di rumah, sementara sekolah dan lembaga pendidikan menyediakan ruang belajar serta teladan literasi. Pemerintah daerah berperan mendukung kebijakan, fasilitas, dan program yang sesuai dengan kondisi setempat. Komunitas dan warga dapat menghidupkan kegiatan membaca melalui kelompok, ruang baca, maupun inisiatif lokal. Kolaborasi semacam ini membantu membentuk kebiasaan membaca sepanjang hayat, sejak anak-anak hingga usia dewasa.
Dengan dukungan tersebut, perpustakaan diharapkan berkembang menjadi ruang publik yang inklusif, tempat siapa pun dapat memperoleh pengetahuan, mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan mencari solusi atas kebutuhan sehari-hari. Perpustakaan tidak lagi terbatas pada penyimpanan dan peminjaman buku. Transformasi diperlukan agar layanan dan programnya mendukung pembelajaran, pengembangan kecakapan literasi, serta pemberdayaan masyarakat. Ketika perpustakaan hadir dekat dengan kehidupan warga dan terbuka bagi beragam latar belakang, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, baik untuk belajar, bekerja, maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial.Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom memandang akreditasi perpustakaan sebagai kesempatan untuk menilai kembali sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan. Menurutnya, proses tersebut tidak semestinya dipahami hanya sebagai kewajiban administratif atau upaya memperoleh sertifikat. Akreditasi justru dapat membantu pemerintah daerah melihat kondisi perpustakaan secara lebih terukur, mengenali aspek yang sudah berjalan baik, serta menetapkan bagian yang masih perlu dibenahi. Dengan cara pandang ini, hasil akreditasi diharapkan membawa perubahan nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada pemenuhan dokumen dan penilaian formal.
Vandiko mengakui perpustakaan daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan kepada pemustaka. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah kabupaten untuk terus memperkuat pengelolaan perpustakaan. Komitmen pembenahan mencakup peningkatan layanan, pengembangan inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan upaya mendekatkan perpustakaan kepada warga di berbagai wilayah. Perpustakaan juga diharapkan berkembang menjadi ruang yang aktif dan terbuka, dengan kegiatan berbasis inklusi sosial yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan keterampilan.
Evaluasi serta rekomendasi dari asesor Perpustakaan Nasional (Perpusnas) diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi perbaikan tersebut.
Baca juga: Empat Siswi Sekolah Rakyat Menjadi Bagian dari Kemegahan Gandrung Sewu 2026
