Jakarta | Moeldoko mengusulkan agar insentif nonfiskal untuk mobil listrik dievaluasi dan dapat dihentikan ketika pangsa pasarnya mencapai 30 persen. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki peran penting terutama pada tahap awal perkembangan pasar, saat kendaraan listrik masih perlu didorong agar semakin dikenal dan diminati masyarakat. Usulan itu ia sampaikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Ambang 30 persen menjadi titik yang diajukan untuk menilai kembali kebutuhan terhadap fasilitas nonfiskal. Gagasan tersebut menempatkan insentif sebagai instrumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan pasar, bukan dukungan yang harus berlangsung tanpa batas waktu. Selama minat dan pangsa pasar belum mencapai tingkat tersebut, fasilitas dinilai masih diperlukan untuk membantu memperkenalkan pilihan kendaraan listrik kepada konsumen.
Dalam pandangan Moeldoko, kebijakan pada fase awal dapat membantu mendorong masyarakat mempertimbangkan mobil listrik sebagai alternatif kendaraan. Namun, ketika pangsanya sudah mencapai 30 persen, pemerintah dapat mengevaluasi apakah dorongan khusus masih dibutuhkan. Dengan demikian, perkembangan penjualan dan penerimaan pasar menjadi ukuran dalam menentukan keberlanjutan fasilitas yang diberikan.
Usulan ini menekankan pentingnya melihat insentif sesuai tahapan pertumbuhan industri. Pada tahap pengenalan, kebijakan nonfiskal dapat membantu meningkatkan daya tarik kendaraan listrik tanpa semata-mata bertumpu pada bantuan finansial. Setelah pasar berkembang dan pangsanya mencapai ambang yang diusulkan, evaluasi dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Pernyataan tersebut belum berarti fasilitas langsung dihapus pada saat ini, melainkan mengajukan batas sebagai pemicu peninjauan kebijakan.
Dengan pendekatan itu, dukungan terhadap kendaraan listrik dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pasar pada masa awal, sekaligus membuka ruang penyesuaian ketika penerimaannya semakin luas. Pokok usulan Moeldoko adalah menjadikan pangsa pasar 30 persen sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan mengakhiri insentif nonfiskal. Seberapa jauh gagasan tersebut akan diterapkan bergantung pada proses evaluasi serta keputusan kebijakan selanjutnya.
Insentif nonfiskal menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu kendaraan listrik memperoleh tempat di tengah persaingan pasar otomotif. Contoh fasilitas yang masih dinikmati pengguna kendaraan listrik adalah pembebasan dari aturan ganjil-genap dan penyediaan parkir khusus di sejumlah lokasi ramai. Kedua fasilitas tersebut memberi kemudahan dalam penggunaan sehari-hari, tanpa secara langsung mengubah harga kendaraan. Bagi calon konsumen, manfaat praktis seperti kelancaran perjalanan dan kemudahan mencari tempat parkir dapat menjadi pertimbangan ketika menilai apakah kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kebijakan tersebut juga memiliki tujuan lebih luas, yaitu menggairahkan pasar kendaraan listrik ketika penetrasinya masih berkembang. Pada tahap ini, ketersediaan pilihan kendaraan saja belum tentu cukup untuk mendorong masyarakat beralih. Dukungan yang terasa dalam kegiatan sehari-hari dapat meningkatkan daya tarik penggunaan, sekaligus membantu masyarakat mengenal kendaraan listrik melalui pengalaman langsung. Pembebasan aturan ganjil-genap dan fasilitas parkir khusus menjadi contoh kemudahan yang dapat memperlihatkan manfaat kepemilikan kendaraan listrik di luar aspek teknologi dan lingkungan. Dengan demikian, insentif nonfiskal berperan sebagai salah satu unsur dalam membangun minat pasar.
Namun, manfaat fasilitas tersebut perlu dipahami sesuai fungsi dan konteksnya. Kebijakan itu bukan pengganti evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap perkembangan pasar, melainkan bentuk kemudahan yang dapat mendukung pertumbuhan pada masa penetrasi belum matang. Ketika pangsa pasar kendaraan listrik meningkat, pemerintah dapat menilai kembali apakah fasilitas yang tersedia masih tepat untuk mendorong penggunaan dan bagaimana penerapannya sejalan dengan perkembangan tersebut. Evaluasi menjadi penting agar dukungan tetap relevan, sementara arah kebijakan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar. Untuk saat ini, pembebasan ganjil-genap dan parkir khusus menggambarkan jenis insentif yang membantu menarik minat konsumen tanpa perlu menambahkan bentuk dukungan lain.
Moeldoko menilai fasilitas khusus bagi kendaraan listrik perlu dievaluasi seiring terbentuknya pasar dan meningkatnya laju pertumbuhan. Menurutnya, dukungan nonfiskal dapat berperan pada tahap awal untuk mendorong masyarakat mencoba teknologi baru dan membantu membangun ekosistem. Namun, ketika pasar sudah terbentuk dan penjualan berkembang pesat, perlakuan khusus tersebut dinilai tidak lagi perlu dipertahankan. Pandangan ini menempatkan evaluasi sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan terhadap perubahan kondisi pasar, bukan sebagai penolakan terhadap pengembangan mobil listrik.
Salah satu pertimbangan yang disampaikan Moeldoko adalah potensi kecemburuan di pengguna kendaraan. Jika pemilik mobil listrik terus memperoleh keistimewaan, sementara pengguna kendaraan konvensional tidak menerima perlakuan serupa, perbedaan itu dapat dipersepsikan tidak adil. Kekhawatiran tersebut, menurutnya, menjadi semakin relevan ketika kendaraan listrik bukan lagi produk yang hanya digunakan oleh kelompok kecil. Pada tahap itu, kebijakan fasilitas khusus berhadapan dengan kepentingan konsumen yang lebih luas, termasuk masyarakat yang masih mengandalkan kendaraan bermesin konvensional.
Moeldoko mengaitkan pertimbangan tersebut dengan kemungkinan pangsa pasar mobil listrik mencapai 30 persen. Ia menyebut angka itu sebagai ambang yang menunjukkan bahwa keberadaan kendaraan listrik sudah cukup signifikan dalam pasar otomotif. Apabila pangsa tersebut tercapai bersamaan dengan akselerasi pertumbuhan yang dinilainya luar biasa, alasan untuk terus memberikan keistimewaan nonfiskal, menurut pandangannya, menjadi lebih lemah. Pernyataan mengenai angka dan laju pertumbuhan itu merupakan dasar argumentasi Moeldoko, bukan ukuran yang dengan sendirinya menentukan kebijakan.
Dengan demikian, gagasan evaluasi yang ia kemukakan bertumpu pada dua hal: tingkat kematangan pasar dan persepsi keadilan kelompok pengguna kendaraan. Moeldoko tidak menyatakan bahwa transisi menuju kendaraan listrik harus dihentikan; yang dipersoalkan adalah apakah bentuk dukungan tertentu masih sesuai ketika pasar telah berkembang. Perubahan kebijakan, dalam kerangka pandangannya, dapat mempertimbangkan perkembangan pangsa pasar, kecepatan adopsi, serta dampak fasilitas terhadap hubungan antarpengguna. Penilaian tersebut tetap menjadi pendapat narasumber yang dapat menjadi bahan pembahasan dalam meninjau dukungan bagi industri otomotif.
Setelah pangsa pasar kendaraan listrik mencapai 30 persen, pemerintah dapat mulai menilai kembali hubungan aturan bagi mobil listrik dan kendaraan konvensional. Gagasan ini tidak berarti bahwa seluruh kebijakan khusus harus langsung dihentikan. Sebaliknya, capaian tersebut dapat menjadi titik untuk menguji apakah keistimewaan yang sebelumnya diberikan masih relevan ketika penggunaan kendaraan listrik sudah semakin luas. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, dampak terhadap mobilitas masyarakat, serta tujuan kebijakan lingkungan yang ingin dicapai.
Moeldoko secara khusus menyinggung kemungkinan menghapus pengecualian ganjil-genap bagi mobil listrik pada tahap tersebut. Saat ini, fasilitas bebas ganjil-genap dapat menjadi salah satu insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih rendah emisi. Namun, jika jumlah mobil listrik telah meningkat hingga mencapai sasaran pangsa pasar, pemerintah mungkin perlu menimbang kembali apakah pengecualian itu tetap diperlukan. Penyamaan perlakuan dapat dipertimbangkan agar kendaraan listrik dan kendaraan konvensional mengikuti norma lalu lintas yang lebih seragam, dengan tetap memperhatikan kondisi yang berlaku.
Usulan tersebut masih berupa bahan pemikiran dan evaluasi, bukan keputusan bahwa aturan bebas ganjil-genap akan segera dicabut. Pemerintah perlu mengkaji berbagai kebijakan yang memberi keistimewaan kepada kendaraan listrik, termasuk manfaat, biaya, dan konsekuensinya bagi pengguna maupun pengelolaan jalan. Peninjauan sebaiknya dilakukan secara terukur, dengan data mengenai pertumbuhan pasar, tingkat kemacetan, dan perkembangan fasilitas pengisian daya. Masukan dari pemerintah daerah, pelaku industri, serta masyarakat juga dapat membantu menentukan waktu dan cara penerapan perubahan. Dengan demikian, pencapaian target 30 persen dapat menjadi momentum untuk menyesuaikan kebijakan secara bertahap, bukan alasan untuk mengubah aturan tanpa pertimbangan.
Baca juga: Polda Metro Jaya Evaluasi Penghalangan Jurnalis Saat Liputan Demo di Bundaran HI | Polda Metro Jaya Evaluasi Pengamanan Setelah Jurnalis Terhambat Meliput Demo di Bundaran HI | Legislator Gerindra Husein Fadlulloh Dorong Potensi Toba Mendunia, Buka Peluang UMKM Tembus Pasar Global
