Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 miliar kepada Tigonis Capital Pte Ltd terkait penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Besaran denda dan dasar penerbitan sanksi tersebut tercantum dalam surat OJK nomor S-48/PM.2/2026, yang bertanggal 16 Oktober 2026. Informasi ini menjadi bagian dari penanganan regulator atas kasus penawaran umum saham CUAN.
Menurut rincian sanksi administratif yang dipublikasikan OJK, tindakan tersebut merujuk pada Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal. Ketentuan itu telah diubah melalui Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rujukan terhadap aturan tersebut menjelaskan landasan hukum yang digunakan OJK dalam menjatuhkan denda administratif kepada pihak yang disebut dalam dokumen.
Dokumen rincian sanksi administratif kasus penawaran umum saham CUAN tahun 2026 itu dipublikasikan OJK pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Dengan demikian, informasi mengenai nilai denda, pihak yang dikenai sanksi, nomor surat, serta ketentuan hukum yang dirujuk dapat ditelusuri melalui publikasi resmi regulator tersebut. Penyebutan sanksi dalam dokumen merupakan informasi mengenai tindakan administratif OJK, bukan uraian tambahan mengenai dugaan atau fakta lain di luar yang dicantumkan.
Penjatuhan denda Rp100 miliar menandai langkah pengawasan OJK dalam konteks proses penawaran umum perdana saham CUAN. Sanksi administratif seperti ini berada dalam lingkup kewenangan regulator pasar modal berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi pelaku pasar, rincian resmi tersebut menyediakan informasi mengenai respons OJK dan dasar hukum yang dinyatakan dalam keputusan, sekaligus menjadi bahan untuk memahami perkembangan penanganan kasus.
Dalam membaca informasi tersebut, penting untuk membedakan fakta yang tercantum dalam dokumen dan penafsiran atas dampaknya. Publikasi OJK menyebut Tigonis Capital Pte Ltd sebagai pihak yang dikenai denda, mencantumkan nilai Rp100 miliar, serta merujuk pada surat tertanggal 16 Oktober 2026 dan ketentuan Pasal 107 sebagaimana diubah. Rincian itu merupakan pokok informasi yang dapat dipastikan dari pengumuman sanksi administratif regulator.
Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pihak lain dalam penanganan kasus penawaran umum perdana saham CUAN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengenakan denda administratif kepada dua perusahaan sekuritas. PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp1,7 miliar. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK turut mencakup peran perusahaan perantara perdagangan efek dalam kegiatan di pasar modal.
Keputusan mengenai PT Henan Putihrai Sekuritas tercantum dalam surat OJK nomor S-62/PM.2/2026. Sementara itu, sanksi untuk PT BRI Danareksa Sekuritas dicantumkan dalam surat nomor S-64/PM.2/2026. Kedua surat tersebut memiliki tanggal yang sama, yaitu 16 Oktober 2026. Dengan demikian, setiap perusahaan menerima keputusan sanksi tersendiri, meskipun nilai denda yang dikenakan kepada keduanya sama.
Dalam surat sanksi tersebut, OJK mencantumkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 sebagai dasar aturan. Peraturan ini berkaitan dengan perubahan atas ketentuan mengenai penerapan program antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka kewajiban kepatuhan bagi pelaku usaha jasa keuangan.
Pengenaan denda kepada dua perusahaan itu menegaskan pentingnya penerapan prosedur kepatuhan yang memadai, termasuk dalam upaya mengenali dan mengelola risiko terkait nasabah serta transaksi. Namun, rincian mengenai bentuk pelanggaran masing-masing perusahaan tidak dapat disimpulkan hanya dari nilai denda dan rujukan pasal tersebut. Informasi mengenai sanksi ini perlu dibaca sesuai isi keputusan OJK, tanpa menganggap bahwa kedua perusahaan dikenai tindakan tambahan yang tidak disebutkan dalam surat.
Dalam konteks kasus IPO CUAN, sanksi terhadap perusahaan sekuritas memperlihatkan bahwa evaluasi regulator dapat menyentuh lebih dari satu pelaku di pasar modal. OJK menggunakan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan tindakan administratif, dengan surat resmi sebagai rujukan keputusan bagi masing-masing pihak. Denda Rp1,7 miliar per perusahaan menjadi unsur sanksi yang secara spesifik dicantumkan dalam informasi tersebut.
Selain menjatuhkan denda kepada sejumlah pihak dalam perkara penawaran umum perdana saham CUAN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin kepada Jurgantara Usman. Ia merupakan direktur PT Henan Putihrai Sekuritas sekaligus berstatus sebagai wakil penjamin emisi efek. Berdasarkan informasi yang tersedia, pembekuan izin tersebut berlaku selama tiga bulan dan ditetapkan melalui surat OJK nomor S-65/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Sanksi ini menyasar kapasitas profesional yang bersangkutan dalam kegiatan pasar modal, bukan semata-mata kedudukannya sebagai direktur perusahaan sekuritas.
Dasar hukum pembekuan itu merujuk pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017. Peraturan tersebut mengatur penerapan tata kelola perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Dengan demikian, tindakan OJK ditempatkan dalam kerangka pengawasan atas tata kelola dan kepatuhan pihak yang memiliki izin untuk menjalankan fungsi di sektor jasa keuangan. Periode tiga bulan menunjukkan jangka waktu pembatasan izin sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut; informasi yang disampaikan tidak menyebut adanya durasi tambahan ataupun ketentuan lain terkait pemulihan izin setelah masa pembekuan berakhir.
Meski demikian, rincian sanksi yang tersedia tidak menjelaskan secara spesifik tindakan masing-masing pihak yang dikenai sanksi, termasuk peran Jurgantara dalam rangkaian peristiwa terkait IPO CUAN. Informasi tersebut juga tidak menguraikan mekanisme pelanggaran yang menjadi dasar setiap sanksi secara terpisah. Karena itu, pembekuan izin sebaiknya dipahami sesuai keterangan resmi mengenai jenis sanksi, penerima, jangka waktu, dan rujukan peraturannya, tanpa menyimpulkan bentuk tindakan atau tingkat keterlibatan yang tidak diterangkan. Pemisahan fakta sanksi dan rincian yang belum tersedia penting agar pemberitaan tetap akurat serta tidak mengaitkan tanggung jawab individual melampaui penjelasan regulator. Kejelasan lebih lanjut mengenai alasan khusus bagi setiap penerima sanksi hanya dapat dipastikan apabila OJK atau dokumen resmi terkait memuat uraian tambahan yang dapat diverifikasi.
Dalam penjelasan yang disampaikan pada 21 Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguraikan hasil pemeriksaan atas proses penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Pemeriksaan tersebut menemukan tindakan dalam pemesanan saham yang dinilai menyesatkan. Pihak-pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan disebut memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar, sementara identitas mereka dikaburkan. Temuan ini menjadi bagian penting dari penilaian OJK terhadap kepatuhan dalam proses penawaran umum dan distribusi saham kepada investor.
Menurut OJK, pengaburan identitas dalam pemesanan membuat keterkaitan para penerima penjatahan dengan kelompok pengendali tidak tampak secara jelas. Akibatnya, kepemilikan saham CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Konsentrasi tersebut juga berdampak pada jumlah saham yang benar-benar beredar dan dapat diperdagangkan di pasar, sehingga porsi saham yang tersedia bagi investor publik menjadi terbatas. Dalam konteks pasar modal, informasi mengenai pemesan, alokasi, dan kepemilikan saham merupakan hal penting agar proses pembentukan harga berlangsung secara terbuka dan pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan dasar yang memadai. Karena itu, pemeriksaan OJK tidak hanya menyoroti besarnya penjatahan, tetapi juga cara identitas dan hubungan pihak terkait ditampilkan dalam proses pemesanan.
OJK menyatakan bahwa penetapan sanksi dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat integritas pasar modal dan menegakkan hukum.
Baca juga: OJK Jatuhkan Denda Rp1,5 Triliun kepada Sinar Mas Tunggal dalam Kasus Saham DSSA | OJK Jatuhkan Denda Rp500 Miliar kepada Anbo Holdings dalam Perkara IPO BREN | Kasus Beras SPHP di Jakarta Timur Berujung Sanksi bagi Pejabat Bulog
