Kota Administrasi Jakarta Selatan | Tujuh pedagang di kawasan Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, masih menunggu kepastian mengenai status aset pada lokasi tempat mereka berjualan. Proses penanganan terhadap mereka belum dapat dilanjutkan karena pemerintah perlu memverifikasi terlebih dahulu kepemilikan atau status aset tersebut. Kepastian itu menjadi hal penting sebelum langkah berikutnya ditetapkan, sehingga penataan di kawasan tersebut belum sepenuhnya tuntas.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menyampaikan bahwa dari total 216 pedagang yang berada di kawasan Setu Babakan, penanganan pada prinsipnya telah dilakukan. Namun, terdapat tujuh pedagang yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait status aset di lokasi usaha mereka. Pemerintah belum bisa memproses bagian tersebut sebelum memperoleh kejelasan mengenai aset yang digunakan.
Syafrin menyampaikan keterangan itu pada Jumat. Ia menjelaskan bahwa verifikasi diperlukan agar penanganan dilakukan berdasarkan status aset yang jelas. Dengan demikian, proses untuk tujuh pedagang tersebut berbeda dari penanganan terhadap pedagang lainnya yang pada prinsipnya telah berjalan. Pemeriksaan status lokasi menjadi tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum pemerintah dapat menentukan tindak lanjut bagi mereka.
Kondisi ini membuat para pedagang terkait masih menanti kepastian, sementara proses penataan kawasan belum dapat disebut selesai seluruhnya. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu informasi mengenai aset yang berada di lokasi berjualan, sebelum memutuskan langkah lanjutan. Hingga verifikasi itu dilakukan, belum ada kelanjutan penanganan untuk tujuh pedagang tersebut. Sementara itu, keterangan wali kota menegaskan bahwa persoalan yang tersisa bukan mencakup seluruh pedagang, melainkan hanya kelompok yang status asetnya masih harus dipastikan.
Perhatian kini tertuju pada proses pemeriksaan tersebut, sebab hasilnya akan menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan terhadap tujuh pedagang. Pemerintah menyatakan penanganan bagi 216 pedagang pada dasarnya telah dilakukan, tetapi verifikasi khusus ini masih diperlukan. Karena itu, kepastian status aset menjadi prasyarat agar tindak lanjut dapat ditetapkan secara jelas dan proses penataan Setu Babakan dapat bergerak menuju penyelesaian.
Pemerintah kota masih memerlukan informasi mengenai status aset dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum menentukan tindak lanjut atas penataan di Setu Babakan. Keterangan tersebut dibutuhkan untuk memberikan dasar yang jelas bagi proses berikutnya, termasuk dalam menilai lokasi yang digunakan untuk kegiatan berdagang. Karena itu, langkah penertiban lanjutan belum dapat dilakukan sebelum data mengenai aset diperoleh dan ditelaah oleh pihak terkait.
Setelah informasi status aset dipastikan, pemerintah akan melanjutkan proses dengan memverifikasi lokasi yang ditempati atau digunakan oleh tujuh pedagang. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mencocokkan kondisi di lapangan dengan informasi yang tersedia, sekaligus memastikan titik-titik yang perlu ditindaklanjuti. Proses tersebut mencakup peninjauan terhadap lokasi masing-masing pedagang, sehingga data yang digunakan dalam pengambilan keputusan tidak hanya bersumber dari keterangan administratif.
Verifikasi terhadap ketujuh pedagang masih menjadi tahapan yang harus diselesaikan. Pemerintah perlu memperoleh dan memastikan informasi dari OPD terlebih dahulu, kemudian menjadikannya acuan untuk memeriksa lokasi yang digunakan. Dengan urutan tersebut, pembahasan mengenai langkah selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diklarifikasi. Hingga proses itu berjalan, belum ada hasil verifikasi yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan kondisi atau status lokasi yang ditempati para pedagang.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa penataan belum memasuki tahap penyelesaian. Informasi aset dari OPD menjadi kebutuhan awal, sedangkan verifikasi lapangan terhadap lokasi tujuh pedagang merupakan tahapan lanjutan yang masih menunggu. Pemerintah perlu menuntaskan kedua proses tersebut sebelum menetapkan tindak lanjut penertiban. Dengan demikian, perkembangan penataan Setu Babakan tetap bergantung pada kelengkapan informasi dan hasil pemeriksaan lokasi, tanpa mendahului kesimpulan mengenai hasil yang akan diperoleh.
Tenggat penataan kawasan Setu Babakan yang sebelumnya telah ditetapkan pada dasarnya sudah terlewati. Meski demikian, berakhirnya jadwal tersebut belum berarti seluruh persoalan di lapangan telah diselesaikan. Masih ada tujuh pedagang yang penanganannya belum dapat dipastikan karena pemerintah perlu mengonfirmasi terlebih dahulu status aset yang berkaitan dengan keberadaan mereka. Verifikasi itu menjadi tahapan penting sebelum keputusan lanjutan diambil, sehingga penyelesaian bagi para pedagang belum bisa dinyatakan tuntas. Kondisi ini membuat pelaksanaan penataan memiliki dua sisi: pekerjaan perbaikan kawasan tetap berlangsung, sementara kepastian terkait tujuh pedagang masih menunggu pemeriksaan administrasi dan konfirmasi status aset.
Syafrin menyatakan proses perbaikan kawasan berjalan secara paralel dengan penanganan persoalan yang masih tersisa. Artinya, pekerjaan untuk membenahi Setu Babakan tidak harus berhenti hanya karena verifikasi terhadap pedagang belum rampung. Pemerintah tetap melanjutkan upaya perbaikan sesuai tahapan yang berjalan, sedangkan konfirmasi aset dilakukan sebagai proses tersendiri. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan di kawasan dan keputusan mengenai para pedagang berada pada jalur tindak lanjut yang berbeda, meskipun keduanya merupakan bagian dari penataan. Belum adanya kepastian bagi tujuh pedagang, karena itu, tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan di Setu Babakan terhenti.
Di sisi lain, berlangsungnya perbaikan tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa persoalan pedagang telah selesai. Pemerintah masih perlu memastikan status aset sebelum menetapkan langkah yang dapat diterapkan kepada mereka. Selama konfirmasi belum diperoleh, proses tersebut tetap menjadi pekerjaan yang belum tuntas, meskipun tenggat penataan sebelumnya telah lewat. Pemisahan progres perbaikan dan verifikasi penting agar perkembangan di lapangan dipahami secara tepat: pembenahan kawasan terus berjalan, sementara tindak lanjut bagi tujuh pedagang masih menunggu dasar informasi yang diperlukan. Dengan demikian, penataan Setu Babakan bergerak maju pada aspek perbaikan, tetapi penyelesaian menyeluruh masih bergantung pada kepastian status aset dan keputusan setelahnya.
Penataan kawasan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Jagakarsa merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai sentra wisata budaya dan kuliner Betawi. Karena itu, pembenahan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan ruang dan aktivitas di sekitar lokasi, tetapi juga dengan upaya menjaga agar kawasan dapat digunakan sesuai peruntukannya. Setu Babakan memiliki peran penting dalam memperkenalkan kehidupan dan tradisi Betawi kepada pengunjung, sekaligus menjadi ruang bagi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya lokal. Penataan yang terarah diharapkan mendukung fungsi tersebut tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan kawasan.
Setu Babakan dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya Betawi di Jakarta Selatan. Keberadaan kawasan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal budaya Betawi melalui suasana perkampungan, sajian kuliner, serta berbagai unsur tradisi yang ditampilkan. Sebagai destinasi wisata, kawasan tersebut juga menjadi tempat yang dikunjungi warga maupun wisatawan. Pengelolaan ruang yang tertib diperlukan agar fungsi budaya dan wisata dapat berjalan beriringan. Dalam konteks itu, penataan mencakup pula penyesuaian terhadap pemanfaatan area oleh para pelaku usaha. Persoalan tujuh pedagang yang masih menunggu verifikasi aset menjadi salah satu hal yang perlu diproses sebelum kepastian pemanfaatan aset dapat diberikan.
Verifikasi aset diperlukan untuk memastikan status dan pemanfaatan area yang terkait dengan para pedagang dapat ditetapkan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku. Proses tersebut menjadi bagian dari penataan yang lebih luas, bukan terlepas dari tujuan menghidupkan kembali kawasan sebagai pusat kegiatan budaya dan kuliner Betawi. Kepastian mengenai aset dapat membantu pengelola menata penggunaan ruang secara lebih teratur, sekaligus memberi kejelasan bagi pihak yang berkegiatan di dalam kawasan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menata Setu Babakan agar perannya sebagai tujuan wisata budaya tetap terjaga.
Baca juga: Dua Saudara Belum Ditemukan, Ayah Bertahan Menunggu di Pelabuhan Trisakti | Bank Jakarta Dorong Pedagang Pasar Memanfaatkan Layanan Keuangan Digital | Penataan Kabel di Pekanbaru, Upaya Merapikan Kota dan Mengurangi Risiko di Jalan
