Jakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Agenda utamanya adalah membahas penanganan kejahatan digital yang semakin beragam dan berdampak pada masyarakat, termasuk judi online serta penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam. Pertemuan ini mempertemukan kepolisian dengan kementerian yang menangani urusan komunikasi dan ruang digital.
Judi online dan love scam memiliki pola serta dampak yang berbeda, tetapi sama-sama memanfaatkan teknologi untuk menjangkau korban. Praktik judi online dapat beroperasi melalui situs, aplikasi, maupun kanal komunikasi digital, sementara love scam biasanya menggunakan identitas dan hubungan yang dibangun secara daring untuk mendapatkan uang atau informasi pribadi. Penanganan kedua jenis kejahatan itu dapat melibatkan langkah penegakan hukum sekaligus upaya pada ranah digital, seperti pengawasan terhadap konten dan layanan yang digunakan pelaku.
Karena itu, koordinasi Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu pokok penting dalam pembahasan. Kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan dan penindakan perkara, sedangkan kementerian mempunyai kewenangan serta instrumen terkait pengelolaan ruang digital. Kerja sama lintas lembaga dapat mendukung pertukaran informasi, penelusuran aktivitas yang diduga melanggar hukum, dan respons terhadap laporan masyarakat. Namun, penanganan setiap perkara tetap memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tertutup tersebut menandai pembahasan bersama mengenai tantangan keamanan digital yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Selain penindakan, perlindungan masyarakat juga bergantung pada kewaspadaan pengguna internet. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran perjudian, tautan mencurigakan, dan permintaan uang dari seseorang yang baru dikenal melalui internet, termasuk ketika komunikasi terasa meyakinkan atau emosional. Informasi pribadi dan data keuangan sebaiknya tidak dibagikan sembarangan. Dengan koordinasi antarlembaga dan perilaku digital yang lebih aman, risiko menjadi korban kejahatan daring dapat ditekan, sementara laporan yang disampaikan melalui kanal resmi dapat membantu aparat menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara tepat.
Perkembangan teknologi digital berlangsung sangat pesat dan menghadirkan beragam kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kini dapat berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, serta memperoleh informasi melalui perangkat yang terhubung ke internet. Namun, menurut Suyudi, laju perubahan tersebut belum diimbangi oleh tingkat literasi digital yang memadai. Kesenjangan ini membuat sebagian warga belum sepenuhnya memahami risiko ketika beraktivitas di ruang digital, termasuk cara mengenali modus kejahatan dan melindungi data pribadi.
Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi atau perangkat. Aspek penting lainnya adalah kecakapan menilai kebenaran informasi, menjaga kerahasiaan identitas dan kredensial akun, serta mempertimbangkan risiko sebelum mengklik tautan atau mengirim uang. Tanpa pemahaman tersebut, seseorang dapat lebih mudah percaya pada tawaran yang tampak meyakinkan, pesan yang mendesak, ataupun komunikasi yang mengatasnamakan pihak lain. Situasi ini dapat membuka peluang bagi pelaku untuk menjalankan penipuan, pencurian data, dan berbagai bentuk kejahatan siber.
Kerentanan itu juga dapat muncul dalam kasus judi online maupun love scam. Pelaku bisa memanfaatkan rasa percaya, tekanan emosional, atau harapan memperoleh keuntungan untuk mendorong korban mengambil keputusan secara terburu-buru. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa identitas pihak yang berkomunikasi, memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi, dan tidak membagikan kata sandi maupun kode verifikasi. Sikap berhati-hati menjadi penting, terutama ketika diminta mentransfer dana atau memberikan data sensitif.
Suyudi menegaskan bahwa dampak kejahatan digital tidak berhenti pada kerugian finansial atau hilangnya akses terhadap akun. Korban juga dapat mengalami tekanan psikologis, rasa malu, dan terganggunya hubungan sosial. Ia menyebut masalah ini “sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.” Pandangan tersebut menekankan pentingnya pencegahan yang berjalan seiring dengan penindakan. Peningkatan edukasi dan literasi digital dapat membantu warga mengenali tanda-tanda bahaya lebih awal, sementara pelaporan kepada pihak berwenang memungkinkan dugaan tindak pidana ditangani. Dengan pemahaman yang lebih kuat, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus mengurangi risiko menjadi korban kejahatan di ruang digital.
Suyudi menegaskan bahwa Polri berkomitmen menindak tegas berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat. Pernyataan tersebut mencakup penipuan daring, judi online, dan love scam, yang disebut sebagai jenis kejahatan yang perlu mendapat perhatian. Dengan menegaskan komitmen itu, Polri menyampaikan bahwa ruang digital bukan tempat yang bebas dari penindakan ketika digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan kejahatan digital menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari kerugian. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa pelaku berbagai kejahatan tersebut akan ditindak tegas, tanpa merinci bentuk tindakan atau kebijakan tertentu.
Penipuan daring dapat membuat masyarakat mengalami kerugian melalui interaksi yang berlangsung secara digital. Sementara itu, judi online dan love scam juga termasuk dalam bentuk kejahatan yang secara khusus disebutkan Suyudi. Ketiganya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi sama-sama dapat membawa dampak buruk bagi orang yang menjadi korban. Karena itu, penindakan terhadap kategori-kategori tersebut diharapkan menjadi langkah untuk menekan risiko yang dihadapi masyarakat. Komitmen Polri ini menekankan pentingnya menghadapi kejahatan digital secara serius, terutama agar masyarakat tidak terus terpapar pada praktik yang merugikan. Pernyataan tersebut tetap berfokus pada penindakan dan pencegahan bertambahnya korban, bukan pada uraian teknis pelaksanaannya.
Harapan dari penindakan tegas itu adalah mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Penekanan ini penting karena dampak penipuan daring, judi online, maupun love scam dapat dirasakan oleh orang-orang yang beraktivitas di ruang digital. Dengan menyatakan komitmen untuk bertindak tegas, Polri menegaskan perhatian terhadap perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan tersebut. Pernyataan Suyudi sekaligus menjadi pengingat bahwa penipuan daring, judi online, dan love scam bukan persoalan yang diabaikan. Meski tidak memaparkan rincian kebijakan atau langkah operasional, arah yang disampaikan jelas: penindakan ditujukan untuk merespons kejahatan digital dan mengurangi kemungkinan bertambahnya jumlah korban di tengah masyarakat.
Selain berbagai bentuk kejahatan digital yang menjadi perhatian kepolisian, penyebaran berita bohong atau hoaks juga mendapat sorotan dari Suyudi. Isu ini dinilai penting karena informasi yang tidak benar dapat beredar luas melalui ruang digital dan memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Dalam lingkungan komunikasi yang serba cepat, sebuah klaim dapat diteruskan berkali-kali sebelum kebenarannya diperiksa secara cermat.
Peredaran hoaks bukan hanya berkaitan dengan ketepatan informasi. Dampaknya dapat menjangkau hubungan sosial, terutama ketika isi pesan menyentuh persoalan yang sensitif atau membangun prasangka terhadap kelompok tertentu. Jika diterima sebagai fakta, informasi keliru berpotensi mendorong kesalahpahaman, memperbesar ketegangan, dan menyulitkan masyarakat membedakan informasi yang dapat dipercaya dari kabar yang belum terverifikasi.
Karena itu, perhatian terhadap hoaks menjadi bagian dari pembahasan mengenai tantangan keamanan di ruang digital. Masyarakat berhadapan dengan arus pesan yang beragam, sementara konteks dan sumber suatu informasi tidak selalu terlihat jelas. Sikap kritis, termasuk memeriksa asal kabar dan mempertimbangkan kebenarannya sebelum membagikannya, dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru. Namun, perhatian terhadap persoalan ini tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk penanganan tertentu.
Suyudi menilai penyebaran berita bohong berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Risiko tersebut membuat hoaks perlu dicermati sebagai persoalan yang dapat mengganggu kerukunan, bukan semata-mata sebagai kabar yang tidak akurat.
Baca juga: Meutya Hafid Dorong Polri Tangani Kejahatan Digital dan Pencurian Kabel Internet | Gandung Pardiman Wafat, Keluarga Siapkan Pemakaman di Gunungkidul | BSI Siapkan Buyback Saham hingga Rp500 Miliar saat Pasar Berfluktuasi
