Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Ia meminta setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan program tersebut ditangani secara tegas, agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam arahannya kepada jajaran kabinet, Prabowo menekankan bahwa berbagai kendala dan penyimpangan tidak boleh diabaikan. Pengakuan mengenai kekurangan, menurut pesan yang disampaikannya, perlu diikuti langkah perbaikan dan penegakan ketentuan. Penanganan yang tegas juga menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan program tetap tertib, sehingga masalah yang muncul dapat ditanggapi secara bertanggung jawab.
Prabowo menyebut MBG sebagai program strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Kecukupan gizi pada masa pertumbuhan dinilai berhubungan dengan kondisi kesehatan dan peluang anak untuk berkembang. Atas dasar itu, pelaksanaan program tidak hanya dipandang sebagai penyediaan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda.
Penekanan terhadap tujuan tersebut membuat kualitas pelaksanaan menjadi hal penting. Program berskala luas memerlukan pengawasan, koordinasi, dan kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika terdapat pelanggaran, penindakan perlu dilakukan secara konsisten, sementara kekurangan dalam layanan perlu menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, perhatian pemerintah diarahkan sekaligus pada perbaikan proses dan perlindungan terhadap tujuan utama MBG.
Pernyataan dalam sidang kabinet itu menempatkan dua pesan secara berdampingan: pemerintah mengakui masih adanya persoalan, dan penyelenggara diminta menanganinya dengan serius. Prabowo menegaskan pentingnya memastikan program strategis tersebut dijalankan dengan baik karena manfaat yang diharapkan menyangkut kebutuhan gizi serta masa depan anak-anak Indonesia. Arahan itu menjadi pengingat bagi jajaran terkait untuk menempatkan kepatuhan, pengawasan, dan mutu layanan sebagai perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Dalam keterangannya mengenai penindakan atas pelanggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo menyebutkan bahwa 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Angka tersebut merupakan salah satu data yang disampaikan secara khusus terkait penanganan dugaan pelanggaran. Penyebutan jumlah tersangka tidak dengan sendirinya menjelaskan identitas, peran, ataupun perkara masing-masing orang. Informasi yang tersedia juga tidak merinci jenis pelanggaran yang dikaitkan dengan setiap penetapan tersebut. Karena itu, angka 13 perlu dibaca sebatas jumlah orang yang disebut telah berstatus tersangka dalam keterangan Prabowo, tanpa menambahkan rincian yang tidak disampaikan.
Prabowo juga menyampaikan bahwa 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Keterangan itu menunjukkan jumlah orang yang disebut menjalani pemeriksaan oleh lembaga tersebut, tetapi tidak memberikan rincian mengenai waktu pemeriksaan, materi yang ditanyakan, atau hasilnya. Selain itu, disebutkan bahwa 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tersebut merupakan data kepegawaian yang disampaikan dalam konteks penindakan pelanggaran program MBG. Namun, keterangan itu tidak merinci hubungan orang-orang yang diberhentikan dan mereka yang diperiksa ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, ketiga angka tersebut sebaiknya disajikan secara terpisah.
Di luar angka-angka tersebut, sebanyak 2.600 orang disebut sedang dalam proses pemeriksaan Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN). Keterangan ini menggambarkan pemeriksaan yang masih berlangsung pada saat data disampaikan, bukan hasil akhir pemeriksaan. Tidak ada rincian tambahan mengenai identitas, jabatan, dugaan pelanggaran, maupun kemungkinan tindak lanjut terhadap kelompok tersebut. Jumlah 2.600 orang juga tidak dapat langsung dijumlahkan dengan angka 13, 203, atau 353 untuk memperoleh total orang yang ditindak, sebab keterangan yang tersedia tidak menjelaskan apakah terdapat orang yang tercatat dalam lebih dari satu kelompok. Pemaparan terpisah menjaga agar data tidak ditafsirkan melampaui informasi yang disampaikan Prabowo.
Dalam membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mengakui bahwa program tersebut masih memiliki kekurangan. Ia menyampaikan, “Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui,” sebagai pengakuan atas persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pernyataan itu menjadi pengantar bagi arahan agar pelaksanaan program diperbaiki dan pelanggaran ditangani secara tegas. Prabowo meminta pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tidak dipertahankan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, langkah penindakan diarahkan kepada pelanggaran yang terbukti, bukan sekadar dugaan. Arahan tersebut menempatkan kebersihan pelaksanaan sebagai hal yang perlu dijaga seiring program berjalan.
Prabowo menegaskan perintahnya dengan mengatakan, “jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya.” Ia meminta agar pihak yang terbukti melanggar diberhentikan dan agar pelaksanaan MBG dibersihkan dari pelanggaran. Penegasan ini menunjukkan bahwa menurut arahan tersebut, penindakan tidak seharusnya berhenti pada pengakuan adanya kekurangan. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dikenai tindakan, termasuk pemberhentian, sementara pelaksanaan program harus dibenahi hingga bersih dari pelanggaran. Pernyataan itu disampaikan sebagai arahan untuk menindak secara tegas, dengan dasar bahwa pelanggaran telah terbukti. Karena itu, pesan yang ditekankan adalah tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar dan memastikan persoalan serupa ditangani dalam pelaksanaan program.
Penindakan tersebut ditekankan karena Prabowo menyebut MBG penting bagi masa depan anak-anak. Kepentingan itu menjadi alasan yang ia sampaikan untuk menjaga pelaksanaan program dari pelanggaran, sekaligus menindak pihak yang terbukti melakukannya. Dalam konteks tersebut, pengakuan atas kekurangan dan perintah untuk membersihkan pelaksanaan program merupakan bagian dari arahan yang sama: kekurangan diakui, sementara pelanggaran harus ditangani dengan tegas. Prabowo meminta agar tidak ada keraguan untuk memberhentikan pihak yang terbukti melanggar. Arahan itu berfokus pada penegakan tindakan terhadap pelanggaran dan upaya membersihkan pelaksanaan MBG, karena program tersebut dinilai penting bagi masa depan anak-anak. Dengan demikian, penekanan pernyataannya tetap pada pengakuan kekurangan, ketegasan penindakan, dan pentingnya menjaga pelaksanaan program dari pelanggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah di luar pembahasan mengenai kekurangan dan penindakan pelanggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian-capaian tersebut mencakup koperasi desa, perbaikan rumah, pembangunan jembatan, serta pengembangan fasilitas kesehatan. Angka-angka ini merupakan informasi tersendiri yang disampaikan dalam sidang kabinet, bukan bagian dari jumlah kasus atau tindakan terhadap pelanggaran MBG.
Prabowo menyebut sebanyak 10.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi. Pemerintah juga mencatat 440.000 rumah telah mengikuti program bedah rumah. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi hunian masyarakat melalui penanganan rumah yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, hampir 5.000 jembatan disebut telah ditangani dalam satu tahun kerja. Menurut paparan tersebut, pekerjaan jembatan itu membantu menghubungkan lebih dari 12.000 desa, sehingga menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan konektivitas antarwilayah.
Di bidang kesehatan, Prabowo menyampaikan adanya anggaran untuk pembangunan atau pengembangan 66 rumah sakit daerah. Dari jumlah itu, 22 rumah sakit disebut telah selesai dibangun. Keterangan tersebut menunjukkan salah satu fokus pemerintah pada peningkatan fasilitas layanan kesehatan di daerah, meski paparan yang disampaikan tidak merinci lokasi seluruh proyek, tahapan pekerjaan untuk setiap rumah sakit, maupun besaran anggarannya. Dengan demikian, data mengenai koperasi, rumah, jembatan, dan rumah sakit dapat dipahami sebagai rangkaian capaian lintas program yang turut disampaikan dalam sidang kabinet. Penyebutan capaian tersebut melengkapi pokok pemberitaan tentang evaluasi MBG, tetapi tidak semestinya dicampuradukkan dengan angka penindakan atau evaluasi pelaksanaan program makanan bergizi. Masing-masing angka merujuk pada kegiatan dan sasaran yang berbeda, sehingga konteksnya perlu tetap dijelaskan secara terpisah ketika merangkum pernyataan presiden.
Baca juga: Prabowo Minta Kontrak Distribusi Energi Ditinjau Usai Pasokan BBM Bali Terlambat | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Pergeseran Prioritas, Kesejahteraan, dan Pengelolaan Kekayaan Publik | IUP Emas Kristalin Ekalestari di Nabire Dicabut, Pemerintah Sebut Pelanggaran Kawasan Hutan
