Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaan program perlu dihadapi secara terbuka, bukan diabaikan, agar perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.
Prabowo meminta evaluasi dan pembenahan dijalankan secara serius. Menurutnya, MBG bukan sekadar program pemerintah yang berhubungan dengan penyaluran makanan, melainkan upaya untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan generasi muda, setiap tahap pelaksanaannya perlu mendapat perhatian, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah menyadari pelaksanaan kebijakan berskala luas dapat menghadapi beragam tantangan. Kekurangan yang ditemukan, kata Prabowo, perlu menjadi dasar untuk menilai kembali proses kerja dan memastikan program berjalan lebih baik. Evaluasi juga diperlukan agar tujuan pemenuhan gizi dapat dicapai secara konsisten, serta manfaat program benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang menjadi sasaran.
Dalam sidang kabinet itu, Presiden mendorong jajaran terkait untuk tidak bersikap lengah terhadap masalah yang muncul. Pembenahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai komitmen untuk memperbaiki hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup mutu dan tanggung jawab dalam setiap prosesnya.
Pengakuan atas kekurangan tersebut sekaligus menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dari keberlanjutan MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program selaras dengan tujuan awalnya, yakni mendukung kecukupan gizi dan perkembangan anak. Prabowo menilai keseriusan dalam memperbaiki pelaksanaan menjadi penting karena hasilnya berkaitan langsung dengan kualitas hidup serta masa depan anak-anak Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah bertindak tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut menegaskan bahwa tujuan program tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan penyimpangan, kelalaian, atau tindakan yang merugikan penerima manfaat. Pihak yang menjalankan tugas harus bekerja sesuai ketentuan dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, proses penindakan perlu dijalankan tanpa keraguan, sehingga aturan berlaku secara konsisten bagi semua pihak yang terlibat.
Prabowo juga menyoroti pentingnya menilai kemampuan dan kinerja orang-orang yang diberi tanggung jawab. Mereka yang tidak kompeten atau tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, menurut arahan tersebut, perlu ditangani agar tidak menghambat pelaksanaan MBG. Pemerintah diminta memeriksa persoalan secara cermat, membedakan kekeliruan yang perlu diperbaiki dari pelanggaran yang harus dikenai sanksi, serta memastikan keputusan didasarkan pada hasil pemeriksaan. Langkah ini diharapkan mendorong pengelolaan program yang lebih tertib dan membuat setiap pelaksana memahami tanggung jawabnya.
Dalam arahan itu, Prabowo menyatakan bahwa pelanggar harus dipecat dan dibersihkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan. Pemerintah perlu menindaklanjuti pemeriksaan dengan tindakan yang sepadan terhadap pihak yang terbukti melanggar atau tidak layak menjalankan tugas. Pembersihan dari unsur yang bermasalah juga perlu dilakukan secara terukur, dengan proses yang jelas dan berdasarkan temuan, bukan dugaan semata. Dengan demikian, penegakan aturan dapat memperkuat kepercayaan terhadap pelaksanaan MBG, melindungi kualitas layanan bagi masyarakat, serta memastikan tanggung jawab pengelola tidak berhenti pada penunjukan tugas, tetapi mencakup kepatuhan dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto memaparkan perkembangan penindakan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka yang disampaikan mencakup tiga bentuk perkembangan berbeda, yakni penetapan tersangka, pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, serta pemberhentian pejabat. Penyebutan data tersebut memberi gambaran mengenai langkah yang telah ditempuh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merespons persoalan pelaksanaan program. Prabowo menyatakan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyampaikan bahwa 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam proses penanganan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selanjutnya, sebanyak 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Ketiga angka itu merupakan informasi yang dipaparkan presiden dalam sidang kabinet.
Rincian tersebut perlu dibaca sesuai batas informasi yang tersedia. Presiden menyebut jumlah orang yang telah berstatus tersangka, jumlah yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan jumlah yang diberhentikan secara tidak hormat. Kategori-kategori itu tidak boleh disamakan, sebab masing-masing menggambarkan bentuk penanganan yang berbeda. Data yang disampaikan tidak merinci identitas para pihak, jabatan mereka, lokasi kejadian, maupun perbuatan spesifik yang menjadi dasar setiap tindakan. Karena itu, angka 13, 203, dan 353 sebaiknya ditempatkan sebagai ringkasan perkembangan yang disampaikan dalam forum kabinet, bukan sebagai uraian lengkap mengenai seluruh perkara.
Angka tersebut juga tidak dengan sendirinya menjelaskan hubungan orang yang diperiksa, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, dan pihak yang diberhentikan. Tidak tersedia keterangan bahwa ketiga kelompok itu sepenuhnya terpisah ataupun saling beririsan. Oleh sebab itu, pembaca sebaiknya tidak menarik kesimpulan tambahan mengenai jumlah individu unik atau tahapan hukum setiap orang dari data tersebut. Informasi yang dapat ditegaskan ialah bahwa presiden menyampaikan tiga jumlah tersebut sebagai bagian dari perkembangan penindakan atas pelanggaran program MBG. Pemaparan itu menunjukkan adanya tindakan dalam ranah pemeriksaan hukum dan kepegawaian, tetapi rincian lebih lanjut tidak tercakup dalam keterangan yang tersedia. Dengan menjaga batas tersebut, laporan mengenai penindakan tetap berpegang pada angka dan konteks yang benar-benar disampaikan Prabowo di hadapan kabinet, tanpa menambahkan dugaan atau rincian yang belum dikemukakan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memeriksa 2.600 orang dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya meninjau jalannya program, termasuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Angka yang disebutkan itu menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap banyak orang, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pemeriksaan ataupun status masing-masing pihak.
Menurut Prabowo, evaluasi dan pemeriksaan internal perlu berjalan seiring dengan penguatan pengawasan. Pengawasan yang lebih kuat dibutuhkan agar pelaksanaan MBG dapat diperiksa secara cermat dan setiap pihak menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap 2.600 orang bukan hanya soal menelusuri persoalan yang muncul, tetapi juga menjadi bagian dari penilaian atas pelaksanaan program serta tanggung jawab di dalamnya.
Arahan presiden juga menekankan bahwa pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Penindakan, menurut arahan tersebut, perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti, bukan dugaan semata. Demikian pula, pihak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai temuan yang diperoleh. Prinsip ini menempatkan pemeriksaan sebagai langkah penting sebelum tindakan diambil, sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan MBG tidak boleh diabaikan.
Penguatan pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi bagian dari pembenahan program. Prabowo meminta agar proses tersebut dilakukan secara serius, sehingga evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga diarahkan untuk memastikan tanggung jawab dilaksanakan. Namun, keterangan mengenai pemeriksaan 2.600 orang belum menyatakan hasil akhir atau tindakan yang telah dijatuhkan kepada mereka. Karena itu, pembenahan tetap perlu dipahami sebagai proses yang sedang berjalan, dengan pemeriksaan dan tindak lanjut mengikuti temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan utama presiden adalah bahwa pelaksanaan MBG harus diawasi lebih kuat dan pihak yang terbukti melanggar.
Baca juga: Prabowo Akui Kekurangan Program MBG dan Minta Pelanggaran Ditindak Tegas | Prabowo Minta Kontrak Distribusi Energi Ditinjau Usai Pasokan BBM Bali Terlambat | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Pergeseran Prioritas, Kesejahteraan, dan Pengelolaan Kekayaan Publik
