Jakarta | Evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang berada di bawah angka lima. Berdasarkan penilaian masyarakat umum, kinerja pemerintahan memperoleh skor rata-rata 4,7 dari skala 10. Sementara itu, kelompok ahli memberikan penilaian yang lebih rendah, yakni 2,9 dari 10. Temuan tersebut tercantum dalam laporan rapor kinerja dua tahun pemerintahan yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios), dan dipaparkan pada Oktober 2026.
Laporan itu menilai sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cakupannya meliputi pelaksanaan program prioritas, kualitas tata kelola pemerintahan, kepemimpinan nasional, serta komunikasi publik. Dengan demikian, skor yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan persepsi terhadap capaian kebijakan, tetapi juga mencerminkan penilaian atas proses pengambilan keputusan, konsistensi kepemimpinan, dan kemampuan pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nilai tersebut menjadi indikator adanya persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan agenda pemerintahan pada dua tahun pertama.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa perbedaan skor masyarakat umum dan kelompok ahli menunjukkan adanya jarak dalam memandang kinerja pemerintah. Masyarakat umum dapat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung serta dampak kebijakan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kelompok ahli menilai dengan tolok ukur yang lebih kritis, termasuk efektivitas program, kualitas regulasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Menurut Bhima, skor dari para ahli yang lebih rendah menandakan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi standar tata kelola dan menjalankan program prioritas secara meyakinkan. Hasil rapor ini sekaligus memperlihatkan pentingnya memperbaiki kinerja substantif dan komunikasi publik agar persepsi kedua kelompok tersebut tidak semakin berjarak.
Penilaian terhadap kinerja pemerintahan dalam dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran dipisahkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemisahan ini diperlukan agar hasil evaluasi setiap pejabat dapat terlihat secara tersendiri. Selain membedakan posisi yang dinilai, survei tersebut juga menggunakan dua kelompok responden, yakni kelompok ahli dan masyarakat umum. Dengan demikian, skor yang muncul menggambarkan penilaian dari dua sumber responden yang berbeda.
Untuk kinerja Presiden Prabowo, kelompok ahli memberikan skor 2,8 dari 10. Sementara itu, masyarakat umum memberikan penilaian yang lebih tinggi, yaitu 4,6 dari 10. Kedua angka tersebut tetap berada di bawah lima. Perbedaan skor itu dicatat sebagai bagian dari hasil survei berdasarkan kelompok responden masing-masing, tanpa menyatukan penilaian ahli dan masyarakat umum ke dalam satu angka gabungan.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran menunjukkan angka yang berbeda. Kelompok ahli memberikan skor 2,2 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberikan skor 4,9 dari 10. Sama seperti hasil untuk Presiden Prabowo, seluruh skor bagi Wakil Presiden Gibran juga berada di bawah angka lima. Penjelasan mengenai posisi skor tersebut disampaikan oleh Bhima, yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun nilai yang mencapai angka lima.
Perbandingan ini karena itu perlu dibaca dengan memperhatikan identitas responden. Skor dari kelompok ahli untuk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran masing-masing berada pada angka 2,8 dan 2,2. Adapun penilaian masyarakat umum masing-masing mencapai 4,6 untuk Prabowo dan 4,9 untuk Gibran. Angka-angka tersebut merupakan hasil penilaian terpisah berdasarkan dua kelompok responden yang digunakan dalam survei.
Temuan survei mengenai kondisi kebatinan masyarakat menunjukkan adanya tingkat stres yang cukup tinggi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka tersebut menggambarkan jawaban responden dalam survei mengenai pengalaman atau perasaan mereka terhadap kebijakan yang dijalankan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor yang melatarbelakanginya.
Survei yang sama mencatat bahwa 67 persen responden secara khusus mengaku merasa stres terhadap perilaku Prabowo Subianto. Pernyataan ini perlu dipahami sebagai hasil pengukuran persepsi dan kondisi kebatinan responden, bukan sebagai penetapan mengenai penyebab stres atau penilaian tunggal atas perilaku presiden. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan proporsi responden yang menyampaikan pengalaman stres sebagaimana ditanyakan dalam survei.
Selain mengukur respons masyarakat, laporan tersebut memuat penilaian dari kelompok ahli terhadap kapasitas kepemimpinan presiden. Dari 129 ahli yang menjadi responden, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo tidak memadai. Penilaian ini merupakan hasil survei terhadap kelompok ahli dan mencerminkan jawaban mereka atas aspek kapasitas kepemimpinan, bukan ukuran yang diperluas ke seluruh masyarakat.
Kelompok ahli juga menyampaikan kekhawatiran mengenai arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah kebijakan tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya proporsi ahli yang memberikan respons khawatir dalam survei. Temuan mengenai stres masyarakat, penilaian atas kapasitas kepemimpinan, dan kekhawatiran kelompok ahli perlu ditempatkan sesuai sumbernya masing-masing, karena ketiganya berasal dari kelompok responden dan pertanyaan survei yang berbeda.
Catatan lain dalam rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat pada persepsi publik terhadap perekonomian. Sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan secara luas, baik melalui kenaikan biaya hidup, daya beli yang melemah, maupun ketidakpastian terhadap pendapatan dan lapangan kerja. Persepsi ini menjadi indikator penting karena pengalaman masyarakat sehari-hari dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja pemerintah, bahkan ketika sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan perkembangan yang berbeda.
Penilaian negatif juga tampak pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif. Tingginya angka tersebut memperlihatkan adanya jarak kebijakan penanggulangan bencana dan pengalaman publik di lapangan. Efektivitas penanganan tidak hanya diukur dari respons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dari kesiapan pencegahan, koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sorotan ini menambah daftar persoalan tata kelola yang dinilai membutuhkan perbaikan, terutama dalam transparansi, pengawasan, dan kecepatan respons.
Temuan tersebut berasal dari penelitian yang melibatkan 129 responden ahli dengan beragam latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional. Selain itu, survei mencakup 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Untuk menjangkau masyarakat umum, penelitian menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, sehingga responden berpartisipasi berdasarkan keterjangkauan dan kesediaan mereka. Sementara itu, responden ahli dijangkau menggunakan snowball sampling, yakni pengumpulan partisipan melalui rekomendasi dari responden atau jaringan awal. Karena metode tersebut bukan pengambilan sampel acak, hasil survei perlu dibaca sebagai gambaran persepsi kelompok yang diteliti, bukan sebagai representasi statistik mutlak seluruh penduduk Indonesia.
Baca juga: Volatilitas Rupiah dan Reshuffle Kabinet Jadi Sorotan Pelaku Pasar | Sorotan Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta | Prabowo Panggil Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di Hambalang
