Jakarta | Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dinilai dari perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan, menurut pesan yang disampaikan, tidak cukup menjadi slogan atau tujuan yang hanya disebut dalam forum resmi. Hasilnya harus tampak pada kondisi ekonomi keluarga, terutama melalui penghasilan yang meningkat dan daya beli yang lebih kuat. Pesan ini menempatkan manfaat bagi warga sebagai ukuran penting bagi berbagai upaya perluasan akses keuangan di daerah.
Prabowo menyoroti kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada kegiatan ekonomi produktif dan usaha sehari-hari. Mereka mencakup petani, nelayan, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perhatian juga diarahkan kepada para ibu yang membantu menopang perekonomian keluarga. Bagi kelompok-kelompok ini, kesempatan mengakses layanan keuangan perlu berkaitan dengan kemampuan memperoleh pendapatan dan menjaga kebutuhan rumah tangga. Penekanan tersebut mengingatkan bahwa kebijakan keuangan daerah memiliki arti ketika dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara nyata, bukan sekadar memperluas layanan secara administratif. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada ketersediaan akses, tetapi turut mencakup dampak yang dirasakan pelaku ekonomi.
Pesan mengenai penghasilan dan daya beli memberi arah pada pembahasan Rakornas TPAKD: akses keuangan perlu terhubung dengan kesejahteraan yang dapat dirasakan warga. Petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan ibu yang berkontribusi terhadap ekonomi keluarga memiliki kebutuhan serta sumber penghidupan yang beragam. Karena itu, perhatian terhadap mereka perlu berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi, termasuk bagaimana kegiatan ekonomi dapat menopang pendapatan rumah tangga. Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan bukan sekadar ungkapan, melainkan harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Harapannya, masyarakat memperoleh penghasilan lebih baik dan keluarga memiliki daya beli yang nyata. Dengan penekanan itu, pembukaan rakornas menggarisbawahi pentingnya menilai pembangunan ekonomi dari manfaat langsung yang dirasakan warga.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk menguasai serta mengamankan kekayaan bangsa. Tanggung jawab tersebut bukan sekadar menjaga aset negara, tetapi juga memastikan kekayaan alam dikelola secara bijaksana dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Sumber daya alam, menurut pandangan itu, harus dijaga keberlanjutannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pengelolaan kekayaan bangsa perlu disertai pengawasan yang kuat, tata kelola yang bertanggung jawab, dan kebijakan yang membuka kesempatan ekonomi secara lebih merata. Pemerintah juga diharapkan memastikan nilai tambah sumber daya dan kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh warga, termasuk kelompok yang selama ini sulit menjangkau layanan keuangan formal. Arah tersebut menghubungkan pengamanan aset nasional dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya tahan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan produktif adalah penyaluran kredit atau pinjaman yang menjangkau usaha dan pekerjaan masyarakat. Selama Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 343 lembaga jasa keuangan menyalurkan kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari dua juta debitur. Penerimanya banyak berasal dari kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Di mereka terdapat pengemudi ojek online, pedagang pasar, petani, dan nelayan, yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan sehari-hari serta mengembangkan penghasilan. Penyaluran melalui beragam lembaga jasa keuangan tersebut menunjukkan upaya memperluas jangkauan pembiayaan, sehingga dukungan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar. Kredit produktif diharapkan membantu penerima memenuhi kebutuhan modal, mempertahankan usaha, dan meningkatkan kapasitas ekonomi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kemampuan membayar serta penggunaan dana yang sesuai tujuan.
Untuk 2027, sasaran yang disampaikan adalah penyaluran sebesar Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga. Prabowo menjelaskan bahwa jumlah keluarga tersebut setara dengan sekitar 100 juta orang apabila anggota keluarga turut diperhitungkan. Angka sasaran ini menggambarkan skala perluasan dukungan yang direncanakan, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan ditujukan untuk menjangkau masyarakat luas. Pencapaian target akan bergantung pada kesiapan lembaga penyalur, ketepatan penerima, dan pengelolaan risiko agar pinjaman benar-benar mendukung kegiatan produktif. Akses yang lebih luas perlu berjalan bersama pendampingan dan informasi yang jelas, sehingga keluarga penerima memahami kewajiban pembiayaan dan dapat memanfaatkan modal secara efektif. Dengan demikian, pengamanan kekayaan bangsa dan perluasan kredit produktif ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendorong kemakmuran rakyat, bukan semata-mata sebagai capaian angka penyaluran.
Dalam Rakornas TPAKD, Prabowo mengabsen para kepala daerah yang hadir. Saat menyebut satu per satu keberadaan mereka, perhatian kemudian tertuju pada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan KDM. Prabowo menanyakan apakah gubernur tersebut hadir dalam kegiatan itu. Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari pengecekan peserta kepala daerah yang berada di forum.
Prabowo lalu menyinggung bahwa kepala daerah yang lokasinya paling dekat justru tidak hadir. Yang dimaksud adalah Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam penyampaiannya, Prabowo menduga KDM sedang sibuk. Dugaan itu disampaikan sebagai kemungkinan mengenai alasan ketidakhadiran, bukan sebagai keterangan pasti tentang kegiatan yang sedang dilakukan Dedi.
Dengan demikian, inti momen tersebut adalah Prabowo mencari tahu keberadaan gubernur Jawa Barat ketika mengabsen kepala daerah di Rakornas TPAKD. Ia menyebut kedekatan wilayah sebagai hal yang membuat ketidakhadiran itu disorot, lalu mengaitkannya dengan kemungkinan bahwa KDM tengah memiliki kesibukan. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam momen tersebut mengenai alasan resmi Dedi Mulyadi tidak berada di forum.
Dedi Mulyadi dikenal luas dengan panggilan KDM, sehingga pertanyaan tentang keberadaannya merujuk kepada orang yang sama dengan gubernur yang disebut Prabowo. Penyebutan nama dan panggilan itu membantu memperjelas siapa kepala daerah yang sedang ditanyakan. Prabowo tidak sekadar mengabsen peserta yang hadir, tetapi juga menanyakan seorang kepala daerah yang tidak tampak di mereka yang hadir.
Ucapan Prabowo dapat dipahami sesuai maknanya: kepala daerah yang paling dekat justru tidak hadir, dan ia menduga orang tersebut sedang sibuk. Pernyataan itu tidak memastikan lokasi Dedi Mulyadi, tidak menjelaskan pekerjaan yang membuatnya sibuk, dan tidak menetapkan alasan ketidakhadirannya. Yang tercatat dalam momen ini adalah pertanyaan Prabowo mengenai KDM serta dugaan singkatnya saat memeriksa kehadiran para kepala daerah di Rakornas TPAKD.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, tidak menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) karena berada di lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Gubernur Jawa Barat itu memilih bertolak menuju lokasi setelah menerima informasi mengenai kebakaran yang melanda kawasan hutan. Keberadaannya di lapangan ditujukan untuk meninjau situasi secara langsung sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan koordinasi yang baik.
Api dilaporkan telah membakar sekitar dua hektare hutan bambu. Menyikapi kondisi tersebut, Dedi mengonsolidasikan tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Langkah ini dilakukan agar upaya pemadaman dapat berlangsung terarah dan sumber daya di lokasi dimanfaatkan secara efektif. Peninjauan langsung juga memberi kesempatan bagi gubernur untuk melihat perkembangan api serta kondisi petugas yang bekerja di medan kebakaran.
Penanganan dilakukan dengan memperhatikan risiko meluasnya titik api. Cuaca terik pada musim kemarau dapat membuat kawasan yang terbakar semakin rentan, sehingga kecepatan dan koordinasi menjadi hal penting.
Baca juga: Prabowo Peringatkan Pemegang Konsesi yang Tak Beraktivitas Lebih dari Dua Tahun | Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup atau Dilebur hingga Desember | Prabowo Bidik Penyaluran Rp400 Triliun bagi Warga Desa dan Kelompok Akar Rumput pada 2027
