Surabaya | Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti dugaan penyekapan terhadap 10 calon asisten rumah tangga (ART) di sebuah tempat penyaluran tenaga kerja di Jalan Kedung Anyar, Kelurahan Sawahan. Peristiwa itu terungkap saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya menjalankan patroli rutin pada Sabtu (24/10). Dalam patroli tersebut, petugas menyusuri sejumlah kawasan, mulai dari Kembang Jepun hingga Kedungsari.
Di tengah kegiatan itu, dua warga yang berasal dari luar kota menghentikan petugas dan meminta pertolongan. Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya, Mudita Dhira Widaksa, menjelaskan bahwa pada awalnya petugas menduga kedua orang tersebut kehabisan bekal. Dugaan itu muncul karena mereka tampak membutuhkan bantuan ketika berpapasan dengan rombongan patroli.
Petugas kemudian menanyakan keadaan dan kebutuhan mereka lebih lanjut. Dari percakapan tersebut, keduanya mengaku sebagai calon ART dan menyampaikan bahwa mereka disekap di lokasi penyaluran tenaga kerja di Jalan Kedung Anyar. Pengakuan itu mendorong petugas untuk menindaklanjuti informasi dan memastikan kondisi di tempat yang dimaksud. Mereka juga menyampaikan bahwa masih ada calon ART lain di lokasi tersebut.
Informasi awal dari dua warga itu menjadi titik penting dalam pengungkapan dugaan kasus tersebut. Patroli yang semula dilakukan secara rutin di sejumlah ruas dan kawasan Surabaya berujung pada ditemukannya laporan langsung dari orang yang mengaku membutuhkan pertolongan. Keterangan mereka turut mengarahkan perhatian petugas pada dugaan penahanan terhadap para calon pekerja rumah tangga.
Pemerintah kota kemudian menangani laporan tersebut sebagai dugaan penyekapan yang melibatkan 10 calon ART. Rangkaian kejadian bermula dari pertemuan tidak direncanakan warga dan petugas Satpol PP, lalu berkembang setelah petugas menggali informasi lebih jauh. Dengan demikian, patroli di kawasan Kembang Jepun hingga Kedungsari menjadi awal terungkapnya dugaan kondisi yang dialami para calon ART di tempat penyaluran itu. Keterangan mengenai permintaan bantuan dan pengakuan kedua warga tersebut disampaikan Mudita sebagai bagian dari kronologi awal penanganan kasus oleh petugas.
Pada hari yang sama, Satpol PP menindaklanjuti penanganan dengan berkoordinasi bersama Polsek Sawahan. Kedua pihak kemudian bergerak bersama untuk memeriksa sebuah lokasi penyaluran di Jalan Kedung Anyar, Surabaya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindak lanjut setelah petugas sebelumnya mengamankan sejumlah calon pekerja rumah tangga. Informasi mengenai langkah ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersama, dengan Satpol PP dan kepolisian setempat terlibat dalam kegiatan di lokasi tersebut.
Di Jalan Kedung Anyar, petugas menemukan delapan calon ART lainnya. Temuan itu menambah jumlah orang yang telah diamankan dalam penanganan tersebut. Lokasi di Jalan Kedung Anyar diperiksa oleh petugas dari Satpol PP bersama Polsek Sawahan, sesuai koordinasi yang dilakukan pada hari itu. Dengan demikian, delapan orang yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut merupakan tambahan dari orang-orang yang telah lebih dahulu diamankan. Rangkaian ini mencakup pemeriksaan lokasi penyaluran dan pendataan jumlah calon ART yang ditemukan petugas.
Mudita menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan calon ART yang berhasil diamankan mencapai 10 orang. Keterangan mengenai angka tersebut merujuk pada total setelah petugas menemukan delapan orang tambahan di Jalan Kedung Anyar. Mudita juga menyebutkan bahwa seluruh 10 orang itu berasal dari luar Kota Surabaya. Asal para calon ART tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam penjelasan mengenai hasil penanganan. Tidak ada rincian tambahan mengenai identitas masing-masing orang yang disertakan dalam keterangan jumlah itu.
Koordinasi Satpol PP dan Polsek Sawahan, pemeriksaan bersama di Jalan Kedung Anyar, serta temuan delapan calon ART lainnya merupakan urutan tindak lanjut pada hari yang sama. Angka akhir yang disampaikan Mudita adalah 10 orang, seluruhnya berasal dari luar Surabaya. Penyebutan jumlah keseluruhan tersebut mencakup orang-orang yang diamankan dalam rangkaian penanganan, termasuk delapan orang yang ditemukan saat petugas memeriksa lokasi. Keterangan ini merangkum langkah pemeriksaan dan hasil pendataan yang disampaikan, tanpa menambahkan dugaan mengenai keadaan atau perlakuan terhadap para calon ART tersebut.
Tindak lanjut Pemerintah Kota Surabaya terhadap lokasi penyaluran calon pekerja rumah tangga tidak hanya mencakup dugaan penyekapan, tetapi juga menelusuri aspek perizinan tempat usaha. Pemeriksaan terhadap perizinan diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kedua hal itu menjadi bagian dari penanganan setelah sepuluh calon ART diamankan dari tempat tersebut. Dengan demikian, perhatian pemerintah kota mencakup kondisi orang-orang yang berada di lokasi sekaligus status usaha yang diduga menjadi tempat penyaluran. Namun, dugaan mengenai penyekapan maupun kemungkinan persoalan perizinan perlu diperlakukan sebagai hal yang masih ditelusuri, bukan sebagai kesimpulan akhir sebelum pemeriksaan dan proses terkait memberikan kejelasan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini memiliki dua ranah. Ranah pertama berkaitan dengan dugaan penyekapan, sedangkan ranah kedua menyangkut potensi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa peristiwa ini ditangani dengan melihat kemungkinan persoalan yang berbeda, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pejabat terkait. Dugaan penyekapan menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri, sementara kemungkinan TPPO turut dipertimbangkan dalam penanganan. Selain itu, pemerintah kota menelusuri perizinan tempat usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan, sehingga pemeriksaan tidak hanya berfokus pada dugaan perlakuan terhadap para calon ART.
Istilah “potensi TPPO” penting dipahami secara cermat. Keterangan yang disampaikan menyebut adanya potensi tindak pidana perdagangan orang, bukan memastikan bahwa TPPO telah terjadi. Penetapan adanya tindak pidana memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui proses yang berwenang. Karena itu, informasi mengenai penanganan kasus ini sebaiknya membedakan dugaan, potensi, dan fakta yang telah dipastikan. Hal yang sama berlaku untuk dugaan penyekapan dan persoalan izin: keduanya masih menjadi bagian dari tindak lanjut yang perlu ditelusuri. Pemeriksaan atas dua ranah tersebut, berikut perizinan usaha, diharapkan memberi kejelasan mengenai keadaan di lokasi dan dasar hukum kegiatan yang berlangsung, tanpa mendahului hasil penanganan.
Keterangan yang disampaikan pejabat memberikan gambaran mengenai awal penanganan kasus sepuluh calon ART di Surabaya. Peristiwa itu bermula ketika petugas sedang melakukan patroli pada Sabtu (24/10). Dalam kegiatan tersebut, dua calon ART meminta pertolongan kepada petugas. Permintaan itu kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menindaklanjuti keadaan di lokasi penyaluran. Informasi mengenai awal kejadian tersebut disampaikan Mudita pada Minggu (25/10). Dengan demikian, urutan peristiwa yang telah dikonfirmasi dimulai dari patroli, permintaan bantuan oleh dua orang, lalu pemeriksaan lanjutan bersama unsur terkait.
Setelah menerima permintaan tolong, petugas melakukan pemeriksaan bersama Satpol PP dan Polsek Sawahan di lokasi. Dari pemeriksaan itu, delapan orang lain ditemukan di tempat tersebut. Jika digabungkan dengan dua calon ART yang lebih dahulu meminta pertolongan, jumlah orang yang diamankan menjadi sepuluh. Rangkaian ini menjelaskan bagaimana jumlah tersebut diketahui berdasarkan keterangan pejabat: dua orang terlibat dalam awal peristiwa, sedangkan delapan lainnya ditemukan saat pemeriksaan bersama. Patroli berlangsung pada Sabtu (24/10), sementara keterangan Mudita mengenai kejadian itu disampaikan pada Minggu (25/10).
Informasi yang tersedia berhenti pada kronologi dasar tersebut. Keterangan yang dikonfirmasi tidak mencantumkan identitas para calon ART, kota asal mereka, ataupun siapa pemilik atau pengelola tempat penyaluran. Bahan yang tersedia juga tidak menjelaskan kondisi masing-masing orang maupun perkembangan dan hasil proses hukum.
Baca juga: PSMS Amankan Tiga Poin atas PSIS, Meski Bermain dengan Sepuluh Pemain | Pengawal Energi 2026 Dikerahkan untuk Awasi Penyaluran BBM di 3.679 SPBU
