Jakarta | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menekankan bahwa langkah politik tersebut tidak dapat ditempuh secara sembarangan. Seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta pada Minggu malam, 8 November, ia menyatakan bahwa pemakzulan mungkin dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi. Pernyataan itu menempatkan aturan dasar negara sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar dukungan atau desakan politik yang berkembang di ruang publik. Dengan demikian, wacana tersebut perlu dinilai melalui mekanisme resmi dan ukuran hukum yang berlaku.
Paloh juga mengaitkan kemungkinan itu dengan polemik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran. Menurut sikap yang ia sampaikan, proses pemakzulan dapat menjadi pilihan apabila tidak tersedia alternatif lain untuk menyikapi persoalan tersebut. Artinya, keberadaan perbedaan pandangan atas putusan maupun polemik ijazah tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk memberhentikan wakil presiden. Harus ada dasar yang jelas, prosedur yang sah, serta pemenuhan ketentuan konstitusi sebelum DPR RI mengambil langkah lebih jauh. Setiap tahapan juga perlu dilakukan secara cermat agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Paloh membuka kemungkinan, tetapi tidak menyatakan pemakzulan sebagai pilihan pertama atau keputusan yang sudah pasti. Ia menekankan perlunya melihat apakah seluruh syarat telah dipenuhi dan apakah jalan penyelesaian lain masih dapat ditempuh. Bagi DPR, pembahasan semacam ini menuntut kehati-hatian, pertimbangan hukum, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Proses politik sebaiknya tidak memperuncing perbedaan atau mengabaikan prinsip ketatanegaraan. Paloh memandang bahwa langkah terbaik pada akhirnya adalah langkah yang dapat ditempuh sesuai konstitusi demi kemajuan bangsa dan negara. Karena itu, perhatian perlu diarahkan pada penyelesaian yang sah, proporsional, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, bukan pada spekulasi mengenai hasil akhir polemik yang masih berkembang.
Surya Paloh menyampaikan keprihatinan dan kesedihan terhadap polemik ijazah yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut, menurut Paloh, bukanlah kegembiraan atas persoalan yang sedang dihadapi seorang tokoh maupun sesama warga bangsa. Perdebatan mengenai dokumen pendidikan itu telah menjadi perhatian publik, tetapi ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menghapus rasa empati. Persoalan yang menyangkut seseorang tetap perlu dibicarakan secara hati-hati, dengan menghormati proses dan pihak-pihak yang terlibat.
Paloh juga menempatkan polemik tersebut dalam konteks mandat politik yang diberikan melalui Pemilu 2024. Prabowo Subianto dan Gibran memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin negara pada masa pemerintahan 2024 hingga 2029. Namun, persoalan mengenai ijazah muncul ketika pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun. Situasi ini, dalam pandangannya, patut disikapi dengan pertimbangan yang jernih, bukan dijadikan alasan untuk bersorak atas kesulitan yang dialami pihak lain. Mandat pemilu dan perdebatan hukum merupakan hal berbeda, tetapi keduanya berlangsung dalam ruang kehidupan berbangsa yang sama.
Paloh mengungkapkan kesedihan saat memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara yang berkaitan dengan polemik tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia tidak melihat persoalan ini sebagai bahan untuk merayakan kemenangan atau kekalahan. Ia mengajak masyarakat menjaga sikap saling menghormati, sekalipun terdapat kritik dan perbedaan pendapat mengenai proses maupun keputusan lembaga. Dalam negara hukum, penilaian atas perkara semestinya disampaikan melalui jalur dan argumentasi yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, perhatian Paloh lebih tertuju pada suasana kemanusiaan dan persatuan di tengah polemik. Ia tidak ingin masyarakat bergembira ketika sesama anak bangsa menghadapi kesulitan, terlepas dari pandangan politik masing-masing. Sikap prihatin tidak berarti menutup ruang diskusi atau mengabaikan pertanyaan publik. Sebaliknya, pembahasan dapat berlangsung secara terbuka tanpa kehilangan empati, serta tetap menghormati putusan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pada sidang Selasa, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Persyaratan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Temuan itu berkenaan dengan bukti yang diajukan dan diperiksa dalam perkara, sehingga perlu dibaca sesuai konteks serta batas pemeriksaan MK.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dengan demikian, amar putusan itu bukan pembatalan pencalonan ataupun penetapan bahwa Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. MK menegaskan bahwa temuannya bukan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran, dan menyerahkan persoalan tindak lanjut kepada parlemen. Karena itu, pernyataan mengenai bukti pendidikan dan amar mengenai kedudukan hukum harus dibedakan. Temuan tersebut tidak serta-merta menghasilkan akibat hukum berupa pemberhentian atau pembatalan status jabatan.
Perkara berbeda kemudian diputus Mahkamah Agung (MA). Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan (suket) pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar pada Pilpres 2024. Putusan ini menyangkut keabsahan dokumen penyetaraan dalam perkara tata usaha negara, sedangkan putusan MK berkaitan dengan permohonan yang tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, meskipun MK menyampaikan temuan tentang bukti pendidikan. Kedua putusan itu memiliki objek pemeriksaan, dasar, dan ruang lingkup berbeda. Oleh sebab itu, akibat hukum masing-masing tidak patut dicampuradukkan atau digambarkan seolah-olah putusan MK telah mendiskualifikasi Gibran, ataupun putusan MA merupakan amar pembatalan jabatan wakil presiden. Penjelasan yang cermat perlu menyebutkan isi dan batas setiap putusan secara terpisah.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan atau ijazahnya menjadi perhatian publik. Perkembangan tersebut mendorong sejumlah pihak membahas kemungkinan langkah politik dan konstitusional terhadap jabatan wakil presiden. Namun, munculnya pembahasan itu tidak dengan sendirinya berarti proses pemakzulan telah dimulai, apalagi telah diputuskan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan bahwa pemakzulan harus berlandaskan persyaratan konstitusional. Proses tersebut bukan sekadar pilihan politik yang dapat ditempuh karena perbedaan pandangan atau polemik mengenai dokumen pendidikan. Ketentuan hukum yang berlaku, termasuk alasan dan mekanisme yang ditetapkan konstitusi, menjadi dasar untuk menilai apakah usulan pemakzulan dapat diproses. Karena itu, pembicaraan mengenai putusan pengadilan dan status jabatan perlu dibedakan secara cermat.
Putusan MK maupun MA yang berkaitan dengan surat keterangan atau ijazah Gibran tidak otomatis mengakhiri masa jabatannya. Dampak hukum suatu putusan harus dipahami sesuai ruang lingkup dan amar putusan, sementara pemberhentian presiden atau wakil presiden mengikuti prosedur tersendiri. Dengan demikian, pernyataan atau tafsir politik atas putusan tersebut tidak dapat menggantikan tahapan konstitusional. Sampai persyaratan yang relevan dinilai terpenuhi melalui mekanisme yang berlaku, pemakzulan tetap berada dalam ranah wacana.
Paloh juga menyatakan bahwa tidak ada jalan alternatif di luar ketentuan konstitusi apabila pemakzulan hendak ditempuh. Artinya, aspirasi politik harus diuji melalui aturan dan lembaga yang berwenang, bukan dianggap sebagai keputusan final hanya karena telah disuarakan.
Baca juga: Tarik-Menarik Internal Koalisi Bayangi Wacana Pemakzulan Gibran | Denny Indrayana Nilai Pemakzulan Gibran Sulit Bergerak, Tetap Temui Partai dan DPD | Wacana Pemakzulan Gibran dan Pertaruhan Kursi Wakil Presiden di Koalisi
575 kunjungan
