Jakarta | Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menentukan sikap mengenai polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menyampaikan permintaan tersebut saat dihubungi pada Senin, 9 November 2026. Polemik yang menjadi perhatian berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan pertanyaan mengenai dasar legitimasi yang muncul dalam perdebatan publik. Menurut Ganjar, persoalan itu perlu mendapat kejelasan melalui lembaga yang memiliki kewenangan, sehingga pembahasannya tidak terus menggantung tanpa arah.
Ganjar menilai DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk menanggapi persoalan tersebut. Karena itu, ia mendorong para anggota dewan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil sikap secara jelas. Dorongan itu, sebagaimana disampaikan Ganjar, bukan semata-mata agar polemik segera berakhir, melainkan juga untuk memberi kepastian mengenai bagaimana isu tersebut akan ditangani. Kejelasan sikap dinilai penting agar masyarakat memperoleh penjelasan tentang proses yang ditempuh dan lembaga yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perdebatan mengenai surat penyetaraan pendidikan tidak terus berulang tanpa keputusan atau tindak lanjut yang dapat dipahami.
Ia juga mengingatkan agar polemik itu tidak berlarut-larut. Menurut Ganjar, masih terdapat banyak persoalan besar yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama. Ia menyebut tantangan ekonomi, persoalan ekologi, bencana, serta dinamika geopolitik sebagai sejumlah isu yang perlu dihadapi. Berbagai tantangan tersebut, dalam pandangannya, menuntut energi dan kerja sama dari para pemangku kepentingan, termasuk DPR. Oleh sebab itu, penyelesaian polemik melalui sikap lembaga yang berwenang dianggap dapat membantu menjaga ruang perhatian publik dan pemerintah bagi agenda yang lebih luas. Ganjar tidak menguraikan langkah tertentu yang harus dipilih DPR, tetapi menekankan perlunya lembaga itu segera menjalankan kewenangannya dan memberikan respons yang jelas. Permintaan tersebut menempatkan DPR sebagai pihak yang diharapkan merespons polemik secara konstitusional, sekaligus menghindari pembahasan yang berkepanjangan ketika beragam persoalan nasional masih perlu ditangani bersama.
Ganjar mendorong DPR menentukan sikap dalam menanggapi polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, lembaga legislatif perlu mempertimbangkan hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Dorongan itu menempatkan respons DPR sebagai bagian dari proses kelembagaan, bukan semata-mata pernyataan dari satu pihak. Ganjar tidak menetapkan hak tertentu sebagai pilihan yang harus diambil; penentuan langkah tetap berada pada DPR sesuai pertimbangan dan mekanisme yang berlaku.
Landasan mengenai fungsi dan hak DPR tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebut DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Ketiga hak itu merupakan instrumen konstitusional yang tersedia bagi DPR, tetapi keberadaannya tidak dengan sendirinya berarti salah satunya pasti digunakan untuk menanggapi polemik ini.
Ganjar menilai partai-partai telah menyampaikan pandangan masing-masing mengenai perkara tersebut. Pandangan yang beragam itu, menurut penilaiannya, dapat menjadi bahan bagi DPR untuk membicarakan dan mengomunikasikan sikap di mereka. Dengan demikian, proses pembentukan respons dapat berlangsung melalui komunikasi antarpihak di parlemen. DPR dapat mempertimbangkan pandangan yang sudah disampaikan sebelum menentukan apakah diperlukan langkah lebih lanjut berdasarkan fungsi maupun hak yang dimilikinya.
Penentuan sikap DPR berkaitan dengan pilihan mekanisme yang sesuai dengan persoalan dan kewenangan lembaga. Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat memiliki kedudukan sebagai hak DPR, namun penggunaannya perlu diputuskan melalui proses yang berlaku di lembaga tersebut. Ganjar mendorong DPR menjalankan peran konstitusionalnya dan menyepakati sikap bersama, tanpa mengarahkan bahwa satu instrumen tertentu harus dipilih. Karena itu, perkembangan respons tetap bergantung pada pembahasan serta keputusan DPR, sementara pandangan partai-partai dapat menjadi bagian dari komunikasi tersebut.
Putusan Mahkamah Agung menjadi salah satu pokok penting dalam polemik surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Dalam perkara kasasi bernomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Majelis menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, dokumen yang menjadi objek sengketa tidak dapat diperlakukan sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana sebelumnya dipersoalkan dalam perkara ini.
Selain mengabulkan kasasi, MA membatalkan putusan judex facti, yakni putusan pada tingkat peradilan sebelumnya. Mahkamah juga mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Rumusan tersebut menegaskan bahwa hasil pemeriksaan di tingkat kasasi berbeda dari pertimbangan pengadilan di bawahnya, sekaligus memberikan jawaban atas tuntutan Subhan mengenai keabsahan surat penyetaraan. Rincian pertimbangan hukum dalam putusan menjadi dasar untuk memahami alasan majelis sampai pada kesimpulan tersebut, sementara amar putusan menyampaikan hasil akhirnya secara tegas.
Perkara ini berawal dari gugatan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu tercatat dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam prosesnya, sengketa kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di MA dan menghasilkan putusan bernomor 742 K/TUN/2026. Rangkaian tersebut penting untuk dicermati karena menunjukkan jalur peradilan yang ditempuh, mulai dari pengajuan gugatan terhadap kementerian hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.
Putusan kasasi ini menjadi latar hukum bagi perdebatan mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, pembacaan atas dampak putusan tetap perlu merujuk pada amar dan pertimbangan lengkap, termasuk pihak yang dituju serta pelaksanaan putusan sesuai ketentuan peradilan tata usaha negara. Pemisahan isi putusan, konteks perkara, dan respons politik juga diperlukan agar pembahasan tidak mencampuradukkan kesimpulan hukum dengan penilaian di ruang publik. Fakta utama yang tercantum dalam amar ialah kasasi Subhan dikabulkan, putusan judex facti dibatalkan, gugatan dikabulkan seluruhnya, dan surat yang disengketakan dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum.
Perkara mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menempuh beberapa tingkat peradilan sebelum Mahkamah Agung mengambil keputusan. Gugatan Subhan pada awalnya tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi upaya tersebut tidak mengubah hasil: pengadilan tingkat banding menguatkan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, pada tahap itu gugatan belum menghasilkan pembatalan surat yang dipersoalkan.
Perubahan terjadi setelah perkara berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, tidak sah serta batal demi hukum. Putusan tersebut juga memerintahkan agar surat itu ditarik untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada tergugat. Amar tersebut menempatkan keabsahan dokumen sebagai pokok persoalan administratif yang harus ditindaklanjuti sesuai putusan pengadilan.
Surat yang menjadi objek gugatan merupakan dokumen penyetaraan pendidikan menengah atas dari luar negeri atas nama Gibran. Dokumen itu digunakan dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Karena itu, perkara tidak hanya menyangkut status surat dalam administrasi pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan dokumen yang dipakai dalam persyaratan pencalonan. Meski demikian, putusan kasasi mengenai surat tersebut perlu dibedakan dari penilaian atas keseluruhan proses pencalonan.
Konteks lain muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara pencalonan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Pernyataan itu berkaitan dengan bukti yang diperiksa dalam persidangan MK, sedangkan kasasi Subhan secara khusus memutus keabsahan surat dan memerintahkan penarikannya. Kedua proses itu memiliki ruang pemeriksaan dan konsekuensi hukum masing-masing.
Baca juga: Polemik Ijazah Gibran Dikaitkan dengan Riwayat Pendidikan B.J. Habibie | Golkar Nilai Polemik Ijazah Gibran Cukup Dibahas Komisi II DPR | Bobby Nasution Tanggapi Putusan MK tentang Dokumen Pendidikan Gibran
575 kunjungan
