Bandung | Pemerintah Kabupaten Bandung tengah mengkaji rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Tirta Raharja untuk 2027. Pembahasan ini masih berada pada tahap kajian dan belum menghasilkan keputusan bahwa tarif akan naik atau berubah. Tarif yang berlaku diketahui tidak mengalami perubahan sejak 2022. Karena itu, rencana untuk tahun mendatang perlu ditelaah secara menyeluruh sebelum pemerintah dan perusahaan menentukan langkah berikutnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menekankan bahwa kajian tarif perlu melihat dua kepentingan secara seimbang. Di satu sisi, layanan air minum harus tetap terjangkau bagi masyarakat, termasuk pelanggan dengan kemampuan membayar yang terbatas. Di sisi lain, Perumda Tirta Raharja memerlukan dukungan pendapatan yang memadai agar dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya. Pertimbangan tersebut mencakup kebutuhan perusahaan untuk menjalankan layanan, sekaligus dampak biaya yang mungkin dirasakan rumah tangga dan pelanggan lainnya.
Menurut prinsip yang disampaikan Cakra, perhitungan tarif harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Artinya, setiap dasar penghitungan perlu diperiksa dengan teliti dan disampaikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami pertimbangan yang digunakan. Kemampuan membayar pelanggan juga harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar melihat kebutuhan pembiayaan perusahaan. Pendekatan ini penting agar kajian tidak mengabaikan kondisi ekonomi warga ketika menilai pilihan tarif untuk 2027.
Dengan tarif yang telah bertahan sejak 2022, evaluasi dapat menjadi kesempatan untuk meninjau kesesuaian struktur biaya dan kebutuhan layanan saat ini. Namun, proses tersebut tidak serta-merta berarti penyesuaian akan diberlakukan. Pemerintah daerah masih perlu mempertimbangkan hasil kajian, keterjangkauan bagi pelanggan, serta keberlangsungan pengelolaan layanan air minum. Keputusan apa pun nantinya perlu berpijak pada data dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sementara, fokus pembahasan adalah memastikan bahwa opsi yang dikaji mampu menjaga keseimbangan mutu dan kesinambungan layanan dengan perlindungan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung.
BPKP Perwakilan Jawa Barat membahas hasil tinjauan atas kajian penyesuaian tarif Perumda Tirta Raharja pada Agustus 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari proses menelaah rencana tarif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan sekadar perubahan nominal yang dibebankan kepada pelanggan. Kajian tersebut memberi ruang untuk memeriksa dasar perhitungan yang digunakan dan melihat bagaimana rencana penyesuaian berhubungan dengan kondisi layanan serta kemampuan masyarakat. Penelaahan diperlukan agar pertimbangan tarif dapat dipahami secara lebih menyeluruh oleh para pemangku kepentingan.
Ruang evaluasi mencakup kewajaran perhitungan biaya, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, kebutuhan pemulihan biaya atau cost recovery, serta efisiensi operasional perusahaan. Kewajaran perhitungan membantu menilai apakah unsur biaya dan asumsi yang digunakan memiliki dasar yang dapat dijelaskan. Sementara itu, keterjangkauan menjadi pertimbangan penting dalam melihat dampak rencana terhadap daya beli pelanggan. Pemulihan biaya berkaitan dengan kemampuan perusahaan menutup biaya penyediaan layanan, sedangkan efisiensi operasional menyoroti penggunaan sumber daya dan peluang pengelolaan yang lebih efektif. Keempat aspek tersebut saling terkait, sehingga perlu dibaca bersama dalam menilai rencana penyesuaian tarif.
Proses pembahasan rencana tersebut juga melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, dewan pengawas, direksi Perumda Tirta Raharja, tokoh masyarakat, serta insan pers dalam konsultasi publik. Keterlibatan beragam pihak menyediakan ruang untuk menyampaikan pandangan dan memahami pokok kajian dari perspektif yang berbeda. Masukan dalam forum dapat membantu memperjelas perhatian publik, termasuk soal keterjangkauan dan mutu layanan, sekaligus memberi konteks bagi evaluasi aspek keuangan dan operasional. Dengan demikian, konsultasi publik menjadi bagian dari pembahasan kajian, sementara penelaahan tetap berfokus pada kewajaran perhitungan, kemampuan pelanggan, pemulihan biaya, dan efisiensi. Paparan mengenai proses ini tidak dengan sendirinya menetapkan besaran tarif ataupun menyatakan keputusan akhir; hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian pembahasan yang tersedia.
Hingga September 2026, Perumda Air Minum Tirta Raharja mencatat rata-rata penurunan debit air baku sebesar 23 persen dibandingkan kondisi normal. Data ini menjadi latar penting dalam pembahasan pasokan dan rencana penyesuaian tarif untuk 2027. Air baku merupakan sumber yang diolah sebelum didistribusikan kepada pelanggan, sehingga perubahan debit dapat memengaruhi ruang perusahaan dalam menjaga produksi serta pengaliran. Meski demikian, angka penurunan tersebut menggambarkan kondisi rata-rata yang tercatat sampai periode itu; angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa semua wilayah mengalami kekurangan air atau gangguan layanan yang sama.
Kapasitas produksi normal Tirta Raharja berada di kisaran 1.008 liter per detik. Penurunan debit air baku perlu dipertimbangkan bersama kapasitas ini saat perusahaan menilai kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Keduanya bukan ukuran yang dapat dipertukarkan: kapasitas produksi merujuk pada kemampuan pengolahan dalam keadaan normal, sedangkan debit air baku menunjukkan pasokan sumber yang tersedia. Karena itu, informasi penurunan pasokan memberi konteks mengenai tantangan operasional, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan besaran produksi aktual pada setiap waktu maupun dampaknya di seluruh jaringan. Kondisi pasokan dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam menjaga mutu layanan.
Dari total 122.532 sambungan pelanggan, sebanyak 12.907 berada di wilayah yang berpotensi mengalami penyesuaian jam pengaliran dan tekanan air. Istilah berpotensi penting untuk dipahami secara tepat. Data tersebut menandai kemungkinan penyesuaian layanan pada wilayah tertentu, bukan kepastian bahwa gangguan telah terjadi, dan bukan pula pernyataan bahwa seluruh pelanggan di wilayah itu sudah terdampak. Dampak aktual dapat bergantung pada kondisi pasokan dan pengelolaan distribusi. Dengan demikian, angka jumlah sambungan perlu dibaca sebagai cakupan pelanggan yang mungkin menghadapi perubahan, bukan catatan kejadian gangguan. Kejelasan mengenai kondisi tersebut penting agar pembahasan tarif, daya beli, dan mutu layanan didasarkan pada informasi yang terukur serta tidak menimbulkan kesan bahwa semua pelanggan menerima layanan dengan kondisi yang sama.
Cakra menekankan bahwa pembahasan tarif air minum perlu ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata-mata sebagai persoalan biaya operasional perusahaan. Air merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap air yang aman dan tersedia secara berkelanjutan juga mendukung upaya pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lingkungan yang sehat. Karena itu, setiap kebijakan tarif perlu mempertimbangkan kemampuan membayar seluruh kelompok pelanggan, termasuk keluarga yang rentan terhadap kenaikan pengeluaran.
Di sisi lain, Cakra menyampaikan bahwa penyesuaian tarif, apabila dipertimbangkan, perlu memiliki tujuan layanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang memadai dapat mendukung penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan dan perbaikan jaringan distribusi. Investasi juga dibutuhkan untuk menekan kehilangan air, baik akibat kebocoran maupun kendala teknis lainnya, serta memastikan ketersediaan air baku yang cukup. Langkah tersebut penting agar kebutuhan pelanggan dapat dilayani dengan lebih konsisten seiring perubahan permintaan dan kondisi sumber air.
Namun, tujuan investasi harus disertai perbaikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga perlu memperoleh pasokan yang lebih lancar, jaringan distribusi yang andal, dan informasi yang jelas ketika terjadi gangguan. Kecepatan dalam menerima serta menindaklanjuti pengaduan juga menjadi ukuran penting mutu layanan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya melihat kecukupan pembiayaan, tetapi juga menilai hasilnya melalui indikator layanan yang transparan dan dapat dipantau pelanggan.
Pembahasan selanjutnya perlu menimbang perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah, misalnya melalui skema tarif atau dukungan yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi pelanggan. Pada saat yang sama, proses penetapan harus mengikuti regulasi yang berlaku, didasarkan pada kajian yang terbuka, serta memberi ruang bagi masukan masyarakat.
Baca juga: Penggerebekan Ungkap Produksi Jutaan Butir Obat Ilegal di Bandung | Sambang Warga, Aipda Reza Fajar Sosialisasikan Layanan 110 dan Perkuat Sinergi Kamtibmas di Desa Bojong | BPJS Kesehatan Tegaskan Layanan JKN Tetap Berjalan di Tengah Isu Penghapusan
