Kota Palu | Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah menyatakan bahwa rata-rata masa tunggu jemaah haji asal provinsi tersebut untuk keberangkatan pada 2027 menjadi 14 tahun. Perubahan angka tersebut disampaikan setelah dilakukan pemutakhiran serta validasi data jemaah yang tercantum dalam daftar tunggu haji.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah, Muchlis, menyampaikan informasi itu saat ditemui di Palu pada Senin. Menurut keterangan tersebut, penyesuaian masa tunggu berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan dan pembaruan data, sehingga daftar jemaah dapat mencerminkan kondisi administrasi yang telah diperbarui.
Validasi menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan data jemaah, termasuk kesesuaian informasi yang digunakan dalam penyusunan daftar keberangkatan. Hasil proses itu kemudian menjadi dasar untuk memperbarui gambaran rata-rata waktu tunggu jemaah asal Sulawesi Tengah. Dengan demikian, angka 14 tahun untuk keberangkatan 2027 merupakan hasil dari pemutakhiran dan validasi daftar tunggu, bukan perubahan yang berdiri sendiri di luar proses tersebut.
Pernyataan Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah memberikan gambaran terbaru mengenai kesempatan keberangkatan jemaah dari provinsi itu. Bagi jemaah yang berada dalam daftar tunggu, informasi tersebut menunjukkan bahwa status dan urutan keberangkatan perlu dipahami berdasarkan data yang telah diperiksa. Proses validasi juga menegaskan pentingnya pembaruan administrasi agar informasi mengenai masa tunggu dapat disampaikan secara lebih akurat dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan ibadah haji pada 2027.
Kementerian Haji dan Umrah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang tercatat dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Langkah ini ditujukan untuk memastikan daftar tunggu haji mencerminkan kondisi calon jemaah yang sebenarnya. Pembaruan diperlukan karena data dalam sistem dapat berubah seiring waktu, termasuk ketika calon jemaah tidak lagi memenuhi status sebagai peserta dalam daftar tunggu.
Dari proses validasi tersebut, ditemukan sekitar 412 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Di data itu terdapat nama-nama orang yang telah lama meninggal, tetapi masih tercatat sebagai calon jemaah yang menunggu pemberangkatan. Keberadaan data semacam ini membuat jumlah calon jemaah dalam sistem tidak sepenuhnya menggambarkan angka yang masih aktif menanti giliran.
Data yang tidak valid kemudian menjadi bagian dari pembaruan daftar tunggu. Pembersihan tersebut membuat susunan data calon jemaah menjadi lebih akurat dan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah orang yang benar-benar masih menunggu keberangkatan. Dengan demikian, perhitungan masa tunggu dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diperbarui, bukan semata-mata berdasarkan akumulasi catatan lama di dalam sistem.
Pembaruan data itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan masa tunggu jemaah untuk pemberangkatan tahun 2027. Setelah data tidak valid dikeluarkan dari pencatatan, rata-rata masa tunggu jemaah di Sulawesi Tengah turun menjadi 14 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan ketepatan data memiliki pengaruh langsung terhadap informasi layanan haji, terutama dalam menjelaskan kapan calon jemaah diperkirakan memperoleh kesempatan untuk berangkat.
Kebijakan percepatan keberangkatan jemaah haji di Sulawesi Tengah berangkat dari upaya pemerintah untuk mengurangi masa tunggu haji di Indonesia. Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar waktu yang harus dilalui calon jemaah sebelum berangkat dapat dipersingkat. Arahan itu kemudian menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait untuk meninjau kembali mekanisme penyusunan kuota haji, termasuk cara menghitung kebutuhan keberangkatan di setiap provinsi.
Muchlis menjelaskan bahwa perubahan dilakukan pada dasar penetapan kuota. Sebelumnya, pembagian kuota provinsi menggunakan jumlah penduduk muslim sebagai salah satu acuan utama. Dengan pendekatan tersebut, jumlah penduduk menjadi dasar perhitungan alokasi, sedangkan panjangnya daftar calon jemaah yang telah mendaftar belum menjadi penentu utama dalam mekanisme yang sama.
Dalam tindak lanjut kebijakan percepatan, Kementerian Haji dan Umrah bersama pihak-pihak terkait mengarahkan penetapan kuota agar turut memperhitungkan daftar tunggu atau waiting list. Data pendaftar yang masih menunggu keberangkatan menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat kebutuhan masing-masing daerah. Perubahan ini menempatkan kondisi antrean jemaah sebagai unsur penting dalam proses penyusunan dan pembagian kuota haji.
Menurut penjelasan Muchlis, penyesuaian dasar tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah untuk mempersingkat masa tunggu secara lebih terukur. Mekanismenya tidak lagi hanya melihat besarnya populasi muslim, tetapi juga memperhatikan jumlah calon jemaah yang telah masuk dalam daftar tunggu. Karena itu, validasi dan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan, agar informasi mengenai pendaftar dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kuota oleh pihak yang berwenang.
Masa tunggu keberangkatan haji tidak seragam di setiap daerah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pendaftar, besaran kuota provinsi, serta kebijakan pembagian kuota yang berlaku dari waktu ke waktu. Berdasarkan pemetaan masa tunggu antardaerah, durasinya berada pada kisaran 12 hingga 15 tahun. Rentang ini menunjukkan bahwa calon jemaah di sejumlah provinsi dapat memperoleh kesempatan berangkat lebih cepat, sedangkan daerah lain memerlukan waktu lebih panjang karena jumlah pendaftarnya relatif besar dibandingkan kuota yang tersedia.
Secara rata-rata, jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan telah menjalani masa tunggu sekitar 14 tahun. Angka tersebut menjadi gambaran umum, bukan patokan yang sama bagi seluruh provinsi. Nomor porsi, kuota tahunan, serta hasil pemutakhiran data tetap menentukan urutan keberangkatan setiap calon jemaah. Karena itu, informasi masa tunggu perlu dibaca berdasarkan provinsi tempat pendaftaran dan diperbarui sesuai keputusan penyelenggara haji.
Di Sulawesi Tengah, kuota jemaah haji untuk 2027 tercatat berkurang 240 orang. Jumlah yang sebelumnya mencapai 1.993 jemaah menjadi 1.753 jemaah. Pengurangan kuota tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengaturan keberangkatan dan pemutakhiran daftar tunggu di daerah tersebut. Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah masih menjalankan evaluasi formula secara berkala sebagai bagian dari upaya memperpendek masa tunggu pada masa mendatang. Evaluasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan data pendaftar, kuota, serta ketentuan penyelenggaraan haji yang berlaku, tanpa menetapkan prediksi baru mengenai hasil akhirnya.
Baca juga: Teknologi dan Data Menjadi Penentu Masa Depan Pertambangan Indonesia | Kemenkes Siapkan Rentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji dan Perketat Validasi Data | Pengalaman Usaha Bahlil Menjadi Dasar Kebijakan untuk Pengusaha Daerah
