Kota Tangerang Selatan | Warga Perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan, menuntut kompensasi sebesar Rp539.885.394 kepada PT Arfa Putra Soegama, perusahaan yang mengelola layanan air bersih di lingkungan tersebut. Tuntutan itu diajukan setelah 176 warga dilaporkan mengalami muntaber. Mereka meminta pengelola bertanggung jawab atas dugaan pencemaran air yang digunakan sehari-hari, sekaligus menindaklanjuti dampak kesehatan yang dialami para penghuni. Hingga ada hasil pemeriksaan dan penetapan resmi, dugaan pencemaran tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti penyakit yang dilaporkan.
Jumlah kompensasi yang diminta, menurut warga, berkaitan dengan kerugian yang mereka alami dalam peristiwa tersebut. Pengeluaran untuk pemeriksaan dan pengobatan, kebutuhan selama pemulihan, serta dampak lain terhadap aktivitas keluarga menjadi bagian dari dasar tuntutan. Rincian nilai itu menunjukkan bahwa warga menginginkan penyelesaian yang tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai mutu layanan air, tetapi juga memberi perhatian pada beban yang ditanggung para korban. Mereka meminta perusahaan menjelaskan langkah yang telah dilakukan dan memastikan keluhan warga diproses secara terbuka.
Laporan 176 warga yang mengalami muntaber mendorong masyarakat meminta penelusuran menyeluruh terhadap kondisi air dan kemungkinan sumber gangguan kesehatan. Pemeriksaan sampel, penilaian tenaga kesehatan, serta informasi mengenai waktu dan lokasi kejadian dapat membantu pihak terkait memahami rangkaian peristiwa. Hasil penyelidikan perlu disampaikan dengan jelas agar warga mengetahui dasar kesimpulan yang diambil. Sementara proses tersebut berlangsung, pengelola layanan air dan instansi berwenang diharapkan berkoordinasi, menyampaikan perkembangan, serta memberikan panduan bagi penghuni. Tuntutan kompensasi kini menjadi bagian dari upaya warga memperoleh pertanggungjawaban dan kepastian, bukan bukti bahwa air telah terbukti tercemar atau menjadi penyebab muntaber.
Arnis, perwakilan warga Serpong Lagoon, menjelaskan bahwa permintaan kompensasi sebesar Rp539.885.394 dihitung berdasarkan kerugian material yang dialami warga setelah mengalami muntaber. Perhitungan itu mencakup biaya pengobatan, baik untuk warga yang menjalani rawat jalan maupun mereka yang harus dirawat inap. Dengan demikian, nilai yang diajukan bukan angka perkiraan tanpa dasar, melainkan akumulasi dari pengeluaran yang dilaporkan oleh warga terdampak.
Menurut Arnis, pendataan dilakukan dengan melibatkan pengurus lingkungan. Pengurus RT dan RW mengumpulkan informasi mengenai kerugian yang disampaikan warga, termasuk biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan perawatan medis. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menghitung total kompensasi yang diminta. Keterlibatan pengurus setempat membantu menghimpun laporan dari warga di lingkungan masing-masing.
Arnis menyebut angka Rp539.885.394 berasal dari rincian yang disampaikan langsung oleh warga. Artinya, penghitungan tersebut bersandar pada laporan yang diterima, bukan pada estimasi seragam yang diterapkan kepada setiap orang. Besaran biaya pengobatan dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis penanganan yang dijalani serta apakah pasien menjalani rawat jalan atau rawat inap.
Namun, tidak semua warga terdampak mengirimkan rincian kerugian mereka. Karena itu, angka yang dihimpun mencerminkan data yang telah diserahkan kepada pengurus, sementara sejumlah laporan belum masuk dalam pendataan. Kondisi tersebut menjadi bagian penting untuk dipahami ketika melihat jumlah kompensasi yang diajukan. Nilai itu dihitung dari bukti dan keterangan warga yang terkumpul, sehingga tidak serta-merta menggambarkan seluruh kemungkinan kerugian setiap orang yang mengalami muntaber.
Keterangan mengenai dasar perhitungan tersebut disampaikan Arnis pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ia menerangkan bahwa pengurus RT dan RW mendata laporan warga, sedangkan nominal totalnya disusun dari rincian yang diberikan secara langsung. Dengan penjelasan ini, permintaan ganti rugi mencakup biaya pengobatan yang dilaporkan dan tercatat, termasuk pengeluaran untuk perawatan di rumah sakit maupun layanan rawat jalan. Jumlah akhir yang diajukan pun bergantung pada kelengkapan data yang diterima dari warga hingga proses pendataan dilakukan.
Warga Serpong Lagoon telah mengirimkan surat kepada perusahaan pengelola air untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penghuni. Langkah tersebut menjadi jalur awal bagi warga untuk menyampaikan tuntutan secara resmi sekaligus meminta perusahaan memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang menyebabkan 176 orang mengalami muntaber. Dalam surat itu, warga meminta agar kerugian yang mereka alami mendapat perhatian dan ditangani secara terbuka. Mereka menilai komunikasi tertulis penting agar pokok tuntutan, harapan, dan batas waktu jawaban tercatat dengan jelas. Hingga ada kejelasan dari perusahaan, warga masih menunggu tindak lanjut atas permintaan yang telah disampaikan.
Menurut Arnis, warga memberikan waktu kepada perusahaan hingga Selasa, 27 Oktober 2026, untuk menyampaikan kejelasan mengenai tuntutan ganti rugi. Tenggat tersebut menjadi kesempatan bagi pengelola air untuk merespons surat warga dan menjelaskan sikapnya terhadap permintaan pertanggungjawaban. Warga berharap ada jawaban yang konkret, bukan sekadar penerimaan surat, sehingga mereka dapat mengetahui langkah perusahaan dalam menanggapi kerugian yang diklaim. Batas waktu itu juga menjadi acuan bagi warga dalam mempertimbangkan tindakan berikutnya. Sampai tenggat tersebut berakhir, warga masih menunggu kepastian dan belum menyatakan bahwa jalur hukum telah ditempuh.
Apabila hingga batas waktu itu tidak ada kepastian, warga mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata. Pilihan tersebut masih berupa rencana yang akan dipertimbangkan berdasarkan tanggapan perusahaan, sehingga belum dapat disebut sebagai gugatan yang sudah diajukan. Warga terlebih dahulu memberi kesempatan kepada pengelola air untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi langsung. Jika jawaban tidak diperoleh atau dinilai belum menjawab tuntutan, langkah hukum dapat menjadi opsi untuk meminta pertanggungjawaban secara formal. Namun, keputusan mengenai gugatan akan bergantung pada perkembangan setelah tenggat 27 Oktober dan pembahasan lebih lanjut di warga. Untuk saat ini, surat permintaan dan batas waktu jawaban menjadi tahap yang sedang dijalankan.
Fitria Oriza, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, mengonfirmasi bahwa jumlah warga Serpong Lagoon yang mengalami muntaber mencapai 176 orang. Angka tersebut menggambarkan skala keluhan kesehatan yang dilaporkan warga dan menjadi dasar bagi dinas kesehatan untuk menelusuri kejadian tersebut lebih lanjut. Meski jumlah kasus telah disampaikan, informasi itu sendiri belum menjelaskan penyebab pasti munculnya gejala pada warga.
Dalam penelusuran awal, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menyebarkan formulir Google kepada warga yang merupakan pelanggan layanan air PT Arfa Putra Soegama. Formulir tersebut digunakan untuk menghimpun keterangan dari warga, termasuk informasi yang dapat membantu petugas memahami pola keluhan dan kemungkinan paparan yang dialami. Pengumpulan data ini menjadi bagian dari upaya investigasi, bukan penetapan bahwa suatu sumber tertentu telah terbukti menyebabkan penyakit.
Salah satu dugaan yang ditelusuri adalah kemungkinan penyebaran bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut disebut dalam konteks pemeriksaan dugaan, sehingga belum dapat dipastikan sebagai penyebab muntaber yang dialami para warga. Data dari formulir dan laporan masyarakat dapat membantu mengarahkan pemeriksaan, tetapi dugaan terkait bakteri maupun kemungkinan kaitannya dengan layanan air tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Karena itu, jumlah warga yang mengalami muntaber dan langkah penelusuran yang dilakukan perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai sumber penularan. Sampai informasi yang tersedia pada tahap ini, penyebab pasti penyakit belum dapat dinyatakan. Kaitan keluhan warga dan kualitas air juga belum terkonfirmasi hanya berdasarkan laporan atau formulir yang dibagikan. Kepastian mengenai kedua hal tersebut perlu merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan resmi dari instansi terkait. Hasil pemeriksaan dan penjelasan berwenang diperlukan agar dugaan dapat dinilai berdasarkan bukti, bukan dianggap sebagai fakta sebelum proses verifikasi selesai.
