Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan tujuan dugaan penyadapan, pihak yang berkepentingan, serta kemungkinan adanya aktor intelektual di baliknya belum terungkap. Ia menegaskan, informasi yang tersedia saat ini belum cukup untuk memastikan siapa yang melakukan tindakan tersebut maupun apa motifnya. Karena itu, pertanyaan mengenai pihak yang memperoleh manfaat atau mengarahkan dugaan penyadapan masih menunggu hasil penyidikan.
Yusril menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor kementeriannya di Jakarta Selatan, Selasa, 3 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menanggapi perkembangan penanganan dugaan penyadapan dan menekankan perlunya penyelidikan yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara terang. Keterangan tersebut belum menunjuk individu, kelompok, atau lembaga tertentu sebagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, dugaan mengenai adanya pihak berkepentingan maupun pengendali di belakang peristiwa itu masih berada pada tahap yang belum dapat dipastikan.
Menurut Yusril, penyidikan perlu mengungkap bukan hanya bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, tetapi juga tujuan di baliknya dan siapa yang mungkin memiliki kepentingan. Namun, ia tidak menyampaikan kesimpulan tentang motif atau identitas pihak yang diduga terlibat. Penentuan fakta-fakta tersebut bergantung pada temuan aparat yang menangani perkara, termasuk bukti yang dapat diuji dan keterangan yang diperoleh selama proses berjalan. Sampai ada hasil yang lebih jelas, setiap dugaan mengenai aktor intelektual harus diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Pernyataan itu menempatkan proses penyidikan sebagai jalur untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik masih belum mengetahui siapa yang berkepentingan, apakah ada pihak yang memberi arahan, atau alasan apa yang mendorong dugaan tindakan tersebut. Yusril juga belum memastikan apakah penyadapan benar-benar dilakukan oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, perkembangan perkara dan keterangan resmi berikutnya menjadi penting untuk menjelaskan persoalan tersebut tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Hingga saat itu, identitas pihak terkait dan tujuan dugaan penyadapan tetap belum dapat dipastikan.
Dalam menanggapi dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik, Yusril menekankan bahwa proses hukum tidak semestinya dibangun hanya dari dugaan, spekulasi, atau penafsiran atas informasi yang beredar. Pandangan tersebut menempatkan pembuktian sebagai dasar penting bagi penyidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanpa fakta yang teruji, tuduhan terhadap pihak tertentu berisiko mengarahkan perhatian secara keliru sekaligus merugikan proses penegakan hukum. Karena itu, kehati-hatian diperlukan sejak tahap awal penyelidikan hingga penyidikan, agar kesimpulan yang diambil tetap berlandaskan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yusril berpandangan bahwa penyidik perlu diberi ruang dan kesempatan untuk mengembangkan perkara sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku. Pengembangan itu diperlukan untuk menelusuri keterangan, bukti, dan kemungkinan hubungan antarperistiwa, bukan untuk membenarkan dugaan yang sudah telanjur beredar. Dengan proses yang berjalan secara profesional, penyidik dapat menguji berbagai informasi secara terbuka dan menentukan langkah lanjutan berdasarkan temuan. Publik, pada saat yang sama, perlu membedakan informasi awal yang belum terverifikasi dan fakta yang telah diperoleh melalui proses penyidikan. Pembedaan tersebut membantu menjaga diskusi tetap proporsional, tanpa mendahului hasil kerja aparat ataupun menutup kemungkinan bahwa penyidikan menemukan perkembangan baru.
Inti pesan Yusril adalah harapan agar penyidikan Polri mampu mengungkap fakta secara jelas, termasuk menjelaskan apakah dugaan penyadapan memiliki dasar dan siapa saja yang berkepentingan apabila hal itu terbukti. Harapan tersebut bukan penetapan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran, melainkan dorongan agar perkara ditangani hingga terang berdasarkan bukti. Hasil penyidikan nantinya diharapkan menjawab pertanyaan yang berkembang dengan keterangan dan temuan yang dapat diuji, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat memberi kepastian sekaligus menjaga hak semua pihak. Memberi penyidik kesempatan bekerja juga berarti menunggu prosesnya berjalan tanpa mengganti pembuktian dengan spekulasi. Ketika fakta telah terkumpul, langkah hukum berikutnya dapat ditentukan secara lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yusril, pengembangan perkara dugaan penyadapan akan terus berjalan meskipun Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Penetapan tersebut, dalam pandangannya, bukan penanda bahwa seluruh rangkaian penyidikan telah selesai. Proses masih dapat berlanjut untuk menelusuri perkara lebih jauh dan menjawab berbagai pertanyaan yang belum terungkap. Dengan demikian, perhatian terhadap perkembangan penyidikan tidak berhenti pada pengumuman mengenai status tersangka, tetapi juga tertuju pada langkah berikutnya yang dilakukan aparat.
Tiga nama dan pangkat yang tercantum dalam informasi mengenai penetapan itu adalah Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), Irjen ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan Irjen EHS (Eko Hadi Santoso). Penyebutan nama serta pangkat tersebut memberikan gambaran tentang identitas yang disebut dalam konteks perkembangan kasus. Namun, informasi yang tersedia di sini tidak memuat keterangan lebih lanjut mengenai peran masing-masing ataupun bentuk keterlibatan mereka. Karena itu, uraian mengenai ketiganya terbatas pada nama dan pangkat yang disebutkan.
Pernyataan Yusril menekankan bahwa proses penyidikan masih mempunyai ruang untuk berkembang setelah penetapan tersangka. Tahap lanjutan itu penting untuk membangun pemahaman yang lebih lengkap mengenai dugaan penyadapan, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana tercermin dalam pokok pemberitaan. Meski demikian, penelusuran tersebut tetap merupakan bagian dari proses yang sedang berjalan. Informasi tentang perkembangan berikutnya perlu merujuk pada keterangan resmi yang disampaikan dalam proses penyidikan, bukan pada dugaan atau kesimpulan yang belum didukung keterangan.
Dengan adanya tiga tersangka yang telah ditetapkan, perhatian publik kemungkinan akan tertuju pada kelanjutan penanganan perkara dan penjelasan yang dapat diberikan oleh pihak berwenang. Pernyataan bahwa pengembangan akan terus dilakukan menunjukkan bahwa penetapan status tersangka bukan akhir dari pemeriksaan. Yusril menyampaikan pandangan tersebut dalam konteks perlunya perkara ditelusuri lebih lanjut. Sampai terdapat informasi tambahan, fakta yang dapat ditegaskan dari keterangan ini adalah bahwa Polri telah menetapkan tiga tersangka, sementara penyidikan, menurut Yusril, masih akan berlanjut. Nama dan pangkat yang disebutkan tidak dengan sendirinya menjelaskan peran tertentu dalam perkara tersebut.
Yusril menyatakan belum dapat memastikan apakah dugaan penyadapan dan subversi hanya berkaitan dengan orang-orang yang telah ditahan atau mungkin melibatkan pihak lain. Ia juga belum bisa menyimpulkan apakah ada aktor politik di luar kelompok tersebut yang memiliki hubungan dengan perkara ini. Sampai proses penyidikan menghasilkan keterangan dan bukti yang memadai, berbagai kemungkinan itu tetap perlu diperlakukan sebagai pertanyaan yang belum terjawab, bukan sebagai fakta.
Selain kemungkinan keterlibatan aktor politik, Yusril menyebut bahwa dugaan hubungan dengan pihak asing juga belum dapat dipastikan. Pernyataan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak asing benar-benar terlibat. Penilaian mengenai siapa yang mungkin berperan, bagaimana suatu tindakan dilakukan, serta apakah terdapat kepentingan tertentu di baliknya memerlukan pemeriksaan yang cermat. Karena itu, kesimpulan sebaiknya tidak ditarik hanya dari dugaan atau informasi yang belum teruji.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan dan subversi, penyidik perlu menelusuri rangkaian peristiwa dan menguji setiap keterangan yang diperoleh. Pemeriksaan dapat membantu membedakan pihak yang sekadar disebut dalam dugaan dari pihak yang benar-benar memiliki keterkaitan berdasarkan bukti. Proses itu juga penting untuk menjelaskan apakah tindakan yang dipersoalkan dilakukan atas inisiatif tertentu, memiliki hubungan dengan kepentingan politik, atau melibatkan unsur lain. Semua penjelasan tersebut masih menunggu hasil penyidikan.
Yusril menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang mungkin terlibat di.
Baca juga: Dugaan Penyadapan terhadap Prabowo: Penetapan Tersangka dan Temuan Penyidik | Dugaan Penyadapan Nomor Prabowo: Penyidik Telusuri Penyalahgunaan Sistem LIMS | Dugaan Penyadapan Nomor Presiden: Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
35 kunjungan
