Jakarta | Perkembangan terbaru dalam dua perkara hukum yang melibatkan Inara Rusli dan Wardatina Mawa adalah munculnya harapan dari pihak Inara agar tersedia ruang untuk penyelesaian secara damai. Melalui kuasa hukumnya, Lechumanan, Inara menyampaikan harapan agar Wardatina mempertimbangkan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice terkait laporan dugaan perzinaan dan perselingkuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Lechumanan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin, 19 Oktober 2026.
Harapan itu menunjukkan bahwa pihak Inara membuka kemungkinan penyelesaian yang mengutamakan dialog dan kesepakatan, alih-alih semata-mata melanjutkan proses pidana. Dalam pendekatan keadilan restoratif, para pihak dapat didorong untuk berkomunikasi dan mencari jalan keluar bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kemungkinan tersebut tetap bergantung pada sikap pihak-pihak yang terlibat serta penilaian aparat penegak hukum terhadap perkara dan syarat penerapannya. Karena itu, ajakan untuk mempertimbangkan jalur damai tidak dengan sendirinya menjamin proses tersebut dapat ditempuh.
Hal yang penting ditegaskan, pernyataan Lechumanan merupakan harapan atau ajakan dari pihak Inara, bukan pengumuman bahwa Wardatina telah menyetujuinya. Pernyataan itu juga tidak berarti laporan dugaan perzinaan dan perselingkuhan sudah dicabut, ataupun bahwa perkara hukum telah dihentikan. Tanpa keterangan resmi mengenai langkah lanjutan, status laporan tetap perlu dipahami berdasarkan informasi dari pihak berwenang dan para pihak terkait. Dengan demikian, perkembangan ini lebih tepat dibaca sebagai terbukanya wacana penyelesaian, bukan sebagai perubahan status hukum yang telah dipastikan.
Perbedaan harapan untuk berdamai dan keputusan resmi menjadi penting agar publik tidak menarik kesimpulan terlalu jauh. Kesediaan satu pihak untuk mencari penyelesaian belum tentu sama dengan kesepakatan bersama, terlebih ketika terdapat laporan yang sedang menjadi perhatian. Jika komunikasi berlanjut, perkembangan mengenai respons Wardatina, proses pembahasan, dan sikap aparat akan menentukan apakah mekanisme restoratif dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk saat ini, informasi yang disampaikan hanya menegaskan bahwa Inara, melalui kuasa hukumnya, berharap Wardatina mempertimbangkan opsi tersebut.
Lechumanan menyampaikan bahwa hasil perkara perceraian Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat persoalan hukum yang masih berjalan. Menurutnya, sejumlah hal yang diharapkan Mawa melalui proses perceraian telah diputuskan oleh pengadilan. Mawa dan Insanul kini resmi bercerai setelah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara, mengabulkan sejumlah tuntutan dalam gugatan Mawa.
Putusan tersebut, sebagaimana dijelaskan Lechumanan, mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan Mawa setelah perceraian, termasuk mengenai pengasuhan anak. Dengan adanya keputusan pengadilan atas tuntutan-tuntutan itu, sebagian kepentingan yang sebelumnya diperjuangkan Mawa dalam perkara keluarga telah memperoleh kepastian melalui proses peradilan. Meski demikian, ruang lingkup putusan perceraian tetap perlu dibedakan dari perkara hukum lain yang sedang ditangani.
Lechumanan berpandangan, keadaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam membahas penyelesaian laporan hukum yang masih berjalan. Ia tidak menyatakan bahwa putusan cerai dengan sendirinya menghentikan atau mengakhiri laporan pidana. Proses dan keputusan dalam perkara yang berbeda tetap bergantung pada mekanisme serta kewenangan yang berlaku. Karena itu, hasil di Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai konteks atau pertimbangan, bukan sebagai pengganti proses hukum lainnya.
Dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu perkara, perbedaan jalur hukum menjadi penting untuk dicermati. Putusan perceraian mengatur tuntutan dalam ranah keluarga sesuai yang diperiksa majelis hakim, sedangkan laporan hukum yang masih berjalan memerlukan penanganan tersendiri. Penjelasan Lechumanan menempatkan keputusan mengenai perceraian dan pengasuhan anak sebagai perkembangan yang relevan bagi pertimbangan selanjutnya. Namun, langkah untuk menyelesaikan laporan tetap harus dibicarakan oleh pihak-pihak terkait melalui prosedur yang sesuai. Dengan demikian, keputusan atas gugatan Mawa dapat menjadi bagian dari konteks pembahasan, tanpa menyamakan akibat hukum perkara perceraian dan laporan yang masih diproses.
Kuasa hukum Inara Rusli, Lechumanan, menyampaikan pandangannya mengenai keadaan rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Menurut pemahamannya, keinginan Mawa untuk berpisah dari Insanul telah terwujud. Ia juga menilai bahwa keinginan Mawa agar anak-anak diasuh olehnya telah dipenuhi. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lechumanan atas situasi yang diketahuinya, bukan penetapan mengenai seluruh aspek perkara keluarga maupun pernyataan langsung dari Mawa. Karena itu, pandangan tersebut perlu dipahami dalam batas atribusinya kepada kuasa hukum Inara.
Lechumanan mengaitkan pemahamannya tentang perpisahan dan pengasuhan anak itu dengan usul agar penanganan laporan ditempuh melalui pendekatan restorative justice. Dalam pandangannya, apabila hal-hal yang dianggap menjadi keinginan Mawa sudah tercapai, penyelesaian yang mengedepankan dialog dapat dipertimbangkan. Usul tersebut tidak dengan sendirinya berarti laporan telah dicabut, perkara telah selesai, atau para pihak telah mencapai kesepakatan. Proses dan keputusan tetap bergantung pada pihak-pihak terkait serta mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, restorative justice ditempatkan sebagai opsi penyelesaian yang disampaikan Lechumanan, bukan sebagai hasil resmi dari proses hukum.
Pembedaan pendapat kuasa hukum dan fakta yang telah dipastikan penting dalam membahas dua perkara yang melibatkan Inara dan Mawa. Keterangan Lechumanan menggambarkan alasan di balik usulan penyelesaian damai dari pihak Inara, tetapi tidak menggantikan klarifikasi dari Mawa ataupun dokumen dan proses hukum yang relevan. Begitu pula, penilaian bahwa pengasuhan anak telah sesuai dengan keinginan Mawa sebaiknya tetap dilekatkan pada pemahaman Lechumanan, bukan dinyatakan sebagai keputusan pengasuhan yang telah ditetapkan secara hukum. Penyampaian yang cermat membantu pembaca membedakan posisi masing-masing pihak, sekaligus menghindari kesimpulan berlebihan mengenai status perceraian, pengasuhan, maupun perkembangan laporan. Dalam konteks itu, gagasan penyelesaian damai dapat dipahami sebagai ajakan untuk mempertimbangkan jalan dialog, dengan tetap menghormati hak para pihak dan proses yang sedang berjalan.
Pihak Inara Rusli turut menyinggung rekaman CCTV yang disebut digunakan sebagai salah satu bukti dalam laporan Wardatina Mawa mengenai dugaan perzinaan dan perselingkuhan. Lechumanan, yang menyampaikan pandangan dari pihak Inara, mempertanyakan bagaimana rekaman tersebut diperoleh dan apakah prosesnya dilakukan dengan cara yang sah. Pertanyaan itu berangkat dari dugaan bahwa pengambilan atau akses terhadap rekaman CCTV berkaitan dengan tindakan akses ilegal. Karena itu, menurut pihak Inara, asal-usul rekaman dan rangkaian pengumpulannya perlu diperiksa secara cermat sebelum materi tersebut dinilai dalam perkara yang dilaporkan Mawa.
Pembahasan mengenai rekaman itu juga bersinggungan dengan perkara hukum lain yang ditangani Bareskrim Polri. Perkara tersebut berfokus pada dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV, bukan pada pokok laporan Mawa mengenai dugaan perzinaan dan perselingkuhan. Dalam perkara akses ilegal tersebut, Agung, mantan sopir Inara Rusli, telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ini menjadi bagian dari konteks yang disampaikan pihak Inara saat mempersoalkan proses perolehan rekaman. Namun, status tersangka dalam suatu perkara menunjukkan bahwa penyidikan sedang berjalan dan dugaan terhadap seseorang perlu diuji melalui proses hukum, bukan bahwa seluruh fakta dalam perkara lain telah dipastikan.
Dengan demikian, terdapat dua jalur penanganan yang perlu dibedakan: laporan Mawa terkait dugaan perzinaan dan perselingkuhan, serta perkara terpisah mengenai akses ilegal terhadap CCTV. Pihak Inara menyoroti aspek legalitas rekaman dan meminta proses perolehannya menjadi perhatian. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak Inara, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan oleh penyidik atau pengadilan. Penetapan Agung sebagai tersangka dalam perkara akses ilegal juga tidak dengan sendirinya menentukan apakah laporan Mawa akan terbukti, bagaimana rekaman itu dinilai, atau apa hasil penanganan laporan tersebut.
Baca juga: Khalid Basalamah Bersaksi dalam Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji
