Jakarta | Bareskrim Polri menggelar perkara khusus terkait aduan dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, di kantor Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gelar perkara ini menjadi tindak lanjut atas aduan yang disampaikan Syamsudin, dengan pendampingan Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa. Perkara yang dibahas berangkat dari dugaan mengenai dokumen pendidikan, sehingga substansi aduan dan status pemeriksaannya perlu dipahami secara cermat.
Gelar perkara khusus merupakan forum untuk membahas penanganan suatu aduan secara lebih terarah. Dalam kegiatan tersebut, penyidik dapat menelaah informasi yang telah diterima, mencermati dokumen yang diajukan, serta mendiskusikan langkah yang relevan dalam proses penegakan hukum. Namun, penyelenggaraan gelar perkara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan dalam aduan benar atau bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Penilaian terhadap bukti dan kesimpulan mengenai perkara tetap menjadi kewenangan aparat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, dugaan pemalsuan dokumen dalam perkara ini harus ditempatkan sebagai materi aduan yang masih memerlukan pemeriksaan, bukan sebagai fakta yang telah dipastikan.
Keikutsertaan Syamsudin bersama tim advokasi menunjukkan bahwa aduan tersebut memperoleh pendampingan dari pihak yang menyampaikan kepentingan terkait. Sementara itu, forum di Bareskrim menjadi bagian dari tindak lanjut institusional terhadap laporan atau pengaduan yang masuk. Informasi mengenai hasil pembahasan, bukti yang diperiksa, maupun langkah berikutnya penting disampaikan secara akurat oleh pihak berwenang apabila telah tersedia. Hingga proses penanganan memberikan kejelasan, pemberitaan sebaiknya membedakan isi aduan, proses yang sedang berjalan, dan kesimpulan hukum. Sikap tersebut membantu menjaga asas praduga tak bersalah serta mencegah dugaan yang belum teruji diperlakukan sebagai kepastian. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan keputusan penyidik sesuai prosedur hukum.
Ahmad Khozinudin, yang mewakili tim advokasi, menyampaikan bahwa pihaknya memenuhi undangan untuk menghadiri gelar perkara khusus yang ditujukan kepada klien mereka, Syamsudin. Kehadiran tim tersebut berkaitan dengan agenda yang membahas aduan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dengan demikian, keterangan Khozinudin menegaskan dua hal utama: tim advokasi hadir memenuhi undangan, dan perkara yang diagendakan berkaitan dengan aduan tersebut. Informasi itu menjelaskan posisi tim dalam proses yang berlangsung tanpa menambahkan kesimpulan mengenai isi maupun hasil gelar perkara.
Gelar perkara khusus dalam konteks ini merujuk pada agenda yang mengangkat aduan dugaan pemalsuan dokumen pendidikan Gibran. Penyebutan agenda tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan apakah dugaan yang diadukan terbukti atau bagaimana penanganannya akan berlanjut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, hal yang dapat dipastikan adalah bahwa undangan ditujukan kepada Syamsudin sebagai klien tim advokasi, dan tim yang diwakili Khozinudin memenuhi undangan itu. Uraian tersebut membatasi informasi pada kehadiran pihak advokasi serta pokok aduan yang menjadi kaitan agenda.
Keterangan Khozinudin juga menempatkan kehadiran tim sebagai bagian dari pemenuhan undangan dalam proses gelar perkara khusus. Agenda itu berhubungan dengan aduan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, bukan pernyataan bahwa tindak pidana telah terjadi. Karena itu, uraian mengenai peristiwa ini perlu membedakan adanya aduan dan kepastian hukum atas dugaan yang dilaporkan. Tidak ada rincian lain dalam keterangan yang dirujuk mengenai materi pembahasan, pihak yang hadir selain tim advokasi, ataupun hasil agenda tersebut. Fokus informasi tetap pada pemenuhan undangan untuk Syamsudin dan kaitan gelar perkara dengan aduan dugaan pemalsuan dokumen.
Dokumen yang menjadi pokok aduan dalam perkara ini adalah surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2011, tertanggal 6 Agustus 2011. Surat tersebut disebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan dan isi surat itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keterangan mengenai latar pendidikan yang dipersoalkan dalam laporan kepada aparat penegak hukum. Identifikasi nomor, tanggal, serta instansi penerbit penting untuk membedakan dokumen yang diadukan dari dokumen lain dan menjelaskan lingkup pemeriksaan yang diminta pelapor.
Menurut pokok aduan, persoalan bukan semata-mata menyangkut keberadaan surat, melainkan dugaan penggunaan surat dengan isi yang dianggap tidak benar atau dipalsukan. Pernyataan tersebut merupakan tuduhan yang perlu diuji melalui penanganan perkara dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Pemeriksaan dapat mencakup asal-usul dokumen, tata cara penerbitannya, kesesuaian informasi di dalamnya dengan data yang tersedia, serta bagaimana surat itu digunakan. Kesimpulan mengenai keaslian dan kebenaran isi dokumen tetap bergantung pada bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.
Khozinudin menyebut dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu Oktober 2023. Periode itu, menurut keterangannya, bertepatan dengan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Keterangan mengenai waktu kejadian menjadi bagian dari uraian pelapor tentang konteks penggunaan dokumen, bukan penetapan bahwa perbuatan yang dituduhkan telah terbukti. Karena itu, kronologi penggunaan surat dan pihak yang menggunakannya merupakan hal yang perlu diklarifikasi melalui proses pemeriksaan.
Dengan demikian, fokus aduan tertuju pada surat keterangan tahun 2011 beserta dugaan penggunaan dan isi yang dipersoalkan pada 2023. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah dokumen tersebut diterbitkan secara sah, apakah informasinya sesuai, dan apakah penggunaannya memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, uraian tersebut sebaiknya dipahami sebagai materi aduan dan keterangan pihak yang menyampaikan laporan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang telah diputuskan.
Khozinudin menjelaskan bahwa aduan mengenai dokumen pendidikan tersebut mencantumkan dua pihak dengan peran yang berbeda. Pihak pertama adalah Dr. Sutanto, yang disebut sebagai mantan pejabat penerbit dokumen. Pihak kedua ialah Gibran Rakabuming Raka, yang dalam aduan itu diduga menggunakan dokumen yang dipersoalkan. Penjelasan tersebut menggambarkan siapa saja yang dilaporkan, bukan penetapan bahwa dugaan terhadap keduanya telah terbukti. Status dan peran masing-masing tetap perlu dipahami dalam kerangka laporan yang sedang ditangani aparat.
Dalam uraian Khozinudin, dugaan terhadap Dr. Sutanto berkaitan dengan kedudukannya sebagai pejabat yang pernah menerbitkan dokumen. Sementara itu, dugaan terhadap Gibran berkaitan dengan penggunaan dokumen tersebut. Dengan demikian, aduan itu mencakup dua sisi yang berbeda: proses penerbitan dokumen dan dugaan pemakaiannya. Pencantuman nama dalam aduan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, ataupun memastikan keterlibatan seseorang. Keterangan mengenai kedua pihak tersebut merupakan bagian dari penjelasan pelapor tentang pokok persoalan yang diminta untuk ditelaah.
Pembedaan peran itu menjadi penting dalam pemeriksaan, karena penyidik perlu menilai dugaan yang disampaikan serta keterangan dan bahan yang tersedia secara cermat. Pada tahap ini, informasi yang disampaikan Khozinudin perlu dibedakan dari kesimpulan hukum mengenai benar atau tidaknya dugaan. Belum ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menyatakan bahwa dokumen itu terbukti bermasalah atau bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana. Penilaian atas hal-hal itu berada dalam proses penanganan oleh kepolisian dan harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Selanjutnya, penyidik Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri akan melakukan penyelidikan resmi atas dugaan yang tercantum dalam aduan. Penyelidikan tersebut menjadi tahap bagi aparat untuk menelaah laporan sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut. Karena itu, perkembangan perkara perlu merujuk pada hasil penanganan resmi, bukan menganggap uraian dalam aduan sebagai fakta yang telah dipastikan.
Baca juga: Upaya Damai Inara Rusli dan Wardatina Mawa di Tengah Dua Perkara Hukum | Khalid Basalamah Bersaksi dalam Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji
