Jakarta | PDIP membuka program Muda-Mudi Sekolah Partai pada Rabu (21/10/2026) sebagai langkah untuk mengenalkan kehidupan politik kepada generasi muda. Program ini diarahkan untuk menjangkau pemilih Generasi Z menjelang Pemilu 2029, ketika kelompok tersebut diperkirakan menjadi bagian penting dari pemilih. Melalui kegiatan ini, partai berupaya menyediakan ruang bagi anak muda untuk memahami politik dan organisasi kepartaian secara lebih dekat.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan sekaligus Kepala Sekolah Partai, Komarudin Watubun, menyampaikan keterangan mengenai pembukaan program tersebut di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Muda-Mudi Sekolah Partai merupakan perluasan dari sekolah partai yang selama ini telah berjalan. Perluasan itu ditujukan agar kesempatan untuk mengenal proses pendidikan politik di lingkungan partai tidak terbatas pada peserta dari kalangan tertentu.
Menurut Komarudin, sekolah partai sebelumnya terkesan elitis dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dengan menghadirkan program bagi muda-mudi, PDIP berupaya mengubah kesan tersebut sekaligus membuka jangkauan yang lebih luas. Pesan itu menjadi salah satu penekanan dalam pembukaan program: pendidikan politik perlu dapat diperkenalkan kepada generasi muda, bukan hanya kepada orang-orang yang telah berada di lingkaran partai.
Inisiatif ini hadir menjelang kontestasi nasional berikutnya, sehingga perhatian terhadap pemilih muda menjadi relevan dalam perencanaan partai. Namun, pengenalan politik tidak semata-mata berkaitan dengan dukungan elektoral. Program semacam ini juga dapat menjadi pintu bagi peserta untuk memperoleh pemahaman mengenai cara kerja partai, peran organisasi politik, serta ruang keterlibatan warga dalam kehidupan publik. Seberapa jauh tujuan tersebut tercapai akan bergantung pada pelaksanaan dan akses yang disediakan bagi peserta.
Pembukaan Muda-Mudi Sekolah Partai menandai upaya PDIP memperluas sasaran pendidikan politiknya. Dengan menjangkau Generasi Z sebelum Pemilu 2029, partai menyatakan ingin membuat sekolah partai lebih terbuka dibandingkan citra sebelumnya. Keterangan Komarudin di Jakarta menempatkan program ini sebagai sarana untuk mendekatkan generasi muda pada politik, sekaligus memperluas kesempatan mereka mengenal pendidikan partai secara langsung.
Menurut Komarudin, perluasan Sekolah Partai diarahkan untuk membuka ruang bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik. Anak-anak muda diajak hadir, menyampaikan pandangan, berkontribusi, berdiskusi, dan berkreasi bersama. Melalui keterlibatan tersebut, mereka dapat belajar secara kolektif tentang nilai, gagasan, serta tanggung jawab yang menyertai perjuangan kebangsaan. Program ini diharapkan menjadi tempat belajar yang terbuka, sehingga peserta dapat bertukar pikiran sekaligus memahami bahwa politik berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan arah masa depan bangsa.
Pembelajaran juga mencakup sejarah perjuangan Indonesia, termasuk perjuangan yang dilakukan Presiden pertama, Soekarno. Mengenal perjalanan tersebut dapat membantu generasi muda memahami latar lahirnya negara dan berbagai pemikiran yang membentuk kehidupan berbangsa. Komarudin menekankan pentingnya memahami konstitusi serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengetahuan ini tidak berhenti pada hafalan, tetapi perlu menjadi bekal untuk bersikap dan mengambil keputusan. Kesadaran terhadap aturan konstitusional juga penting agar warga, termasuk mereka yang kelak memegang jabatan publik, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
Komarudin turut mengingatkan bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Keinginan untuk berperan dalam pemerintahan perlu disertai kesiapan, pembelajaran, pengalaman, dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, generasi muda yang bercita-cita menjadi pejabat, presiden, ataupun wakil presiden perlu mempersiapkan diri sejak dini, bukan sekadar mengandalkan keinginan atau ambisi. Jabatan tidak dapat dipaksakan; seseorang perlu tumbuh melalui tahapan dan memperoleh kepercayaan. Sekolah Partai, dalam kerangka tersebut, dapat menjadi salah satu ruang untuk mengenali kapasitas, mengembangkan gagasan, serta memahami tanggung jawab publik. Dengan bekal sejarah, nilai Pancasila, dan pemahaman konstitusi, anak muda diharapkan mampu terlibat secara matang dan menghormati aturan dalam proses politik.
Keikutsertaan dalam sekolah partai tidak berarti peserta harus bergabung dengan PDIP setelah kegiatan selesai. Komarudin menegaskan bahwa program tersebut bukan jalur wajib untuk merekrut setiap orang menjadi kader ataupun memasukkan mereka ke organisasi sayap partai. Peserta dapat mengikuti pembelajaran, memperoleh pemahaman mengenai politik dan kehidupan berbangsa, lalu menentukan langkahnya sendiri. Dengan demikian, sekolah partai diposisikan sebagai ruang pengenalan dan pendidikan, bukan sebagai komitmen otomatis terhadap keanggotaan. Penegasan ini penting agar generasi muda dapat mengikuti kegiatan tanpa merasa pilihan politiknya telah ditentukan oleh penyelenggara. Mereka tetap memiliki kebebasan untuk menerima materi, bertanya, dan menilai sendiri pandangan yang diperoleh selama proses belajar berlangsung.
Menurut Komarudin, keputusan untuk tertarik bergabung dengan partai politik sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing peserta. Setelah lulus, mereka boleh memilih untuk menjadi kader, bergabung dengan sayap PDIP, ataupun tidak mengambil langkah tersebut. Pilihan itu tidak mengurangi nilai pengalaman belajar yang telah mereka jalani. Ia juga menekankan bahwa tujuan penting pendidikan politik adalah membantu anak muda memahami sejarah bangsanya, termasuk perjalanan dan dinamika yang membentuk kehidupan Indonesia saat ini. Pengetahuan tersebut relevan bagi semua peserta, bukan hanya bagi mereka yang kelak ingin berkiprah di partai. Memahami sejarah dapat menjadi bekal untuk menilai persoalan publik secara lebih utuh dan mengambil keputusan sebagai warga negara.
Penekanan pada kebebasan peserta berkaitan dengan kekhawatiran Komarudin terhadap generasi muda yang tidak tertarik pada politik. Ketidaktertarikan itu, menurutnya, dapat berkembang menjadi masalah serius apabila membuat anak muda menjauh dari proses yang menentukan arah kebijakan dan kehidupan bersama. Karena itu, mengenalkan politik tidak harus dimaknai sebagai upaya memaksa mereka masuk partai. Pendidikan dapat membuka ruang dialog, memperkenalkan sejarah, serta mendorong pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab warga negara. Dengan bekal tersebut, peserta dapat menentukan sikap secara sadar, baik memilih terlibat dalam organisasi politik maupun berkontribusi melalui jalur lain. Yang diharapkan ialah tumbuhnya kepedulian terhadap persoalan bangsa, bukan keseragaman pilihan atau keanggotaan.
Sekretaris Sekolah Partai PDIP, Nida Zidny Paradhisa, menjelaskan bahwa peserta kegiatan dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Antusiasme pendaftar terlihat dari ribuan orang yang mengisi formulir secara daring. Namun, pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang dapat mengikuti kegiatan. Panitia melakukan verifikasi untuk memastikan data dan persyaratan calon peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam tahap pemeriksaan, panitia mencocokkan kartu tanda mahasiswa dan kartu tanda penduduk milik pendaftar. Rekam jejak di media sosial juga menjadi bagian dari proses verifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum panitia menetapkan peserta yang berhak mengikuti kegiatan. Dari ribuan pendaftar, akhirnya terpilih ratusan peserta. Seleksi itu, menurut Nida, membantu penyelenggara memastikan bahwa peserta yang hadir telah melalui proses pendataan dan pemeriksaan yang diperlukan.
Di luar mekanisme seleksi, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk mendekatkan para peserta dengan PDIP. Nida menyampaikan bahwa kesempatan bertemu dan belajar bersama diharapkan dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal partai serta memahami peran politik secara lebih luas. Pengenalan tersebut tidak hanya berfokus pada organisasi, tetapi juga pada tanggung jawab dan nilai-nilai yang menyertai kehidupan politik.
Nida menekankan bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan urusan elektoral ataupun upaya meraih kemenangan dalam pemilu. Politik juga memuat amanah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjaga kewarasan demokrasi. Dengan demikian, pembelajaran politik diharapkan mendorong peserta melihat demokrasi sebagai proses yang membutuhkan keterlibatan, pemahaman, dan tanggung jawab publik, bukan sekadar kontestasi untuk memperoleh kekuasaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran DPP PDIP, yakni My Esti Wijayati dan Yuke Yurike.
Baca juga: PDIP Buka Program Pendidikan Politik bagi Generasi Z Menjelang Pemilu 2029 | Bahlil Jelaskan Arah dan Sejarah Politik Partai Golkar | Sekolah Rakyat Hubungkan Akses Belajar dengan Kemandirian Keluarga
