Jakarta | Fuad Bawazier memperkirakan perombakan Kabinet Merah Putih masih dapat berlanjut dalam waktu dekat. Menurut dia, perubahan susunan kabinet tetap mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk mengisi jabatan yang kosong atau menyesuaikan komposisi pemerintahan dengan perkembangan kinerja para menteri. Pandangan tersebut merupakan proyeksi Fuad, bukan pengumuman ataupun keputusan resmi pemerintah mengenai reshuffle berikutnya.
Fuad dikenal sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo pada Pilpres 2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 1998. Dengan latar belakang tersebut, pandangannya mengenai kemungkinan perubahan kabinet disampaikan sebagai penilaian terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan pengelolaan jabatan, bukan sebagai informasi bahwa perubahan tertentu telah dipastikan.
Pengisian posisi yang kosong menjadi salah satu alasan yang dinilai relevan untuk melakukan perombakan. Jabatan yang tidak terisi dapat memerlukan penunjukan pejabat baru agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan. Selain itu, penyesuaian susunan kabinet dapat dipertimbangkan ketika evaluasi terhadap kinerja atau kebutuhan koordinasi menunjukkan bahwa perubahan diperlukan. Pertimbangan semacam itu, dalam pandangan Fuad, membuka kemungkinan reshuffle masih terjadi.
Meski demikian, kemungkinan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kapan perombakan akan dilakukan, siapa yang akan terdampak, ataupun posisi apa yang akan berubah. Keputusan mengenai susunan kabinet berada pada kewenangan Presiden. Karena itu, perkiraan Fuad perlu dipahami sebagai pendapat mengenai peluang perubahan, sementara kepastian hanya dapat diketahui melalui pernyataan atau langkah resmi pemerintah. Hingga ada pengumuman demikian, pembicaraan tentang pengisian jabatan dan evaluasi kinerja tetap berada pada ranah analisis atas dinamika kabinet. Penilaian tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai konfirmasi bahwa pemerintah telah menetapkan agenda perombakan dalam waktu dekat. Fuad hanya menyampaikan bahwa sejumlah pertimbangan dapat membuat perubahan susunan kabinet tetap mungkin dilakukan, seiring perkembangan kebutuhan pemerintahan.
Fuad Bawazier menilai kemungkinan perombakan kabinet masih terbuka karena susunan pemerintahan dapat berubah mengikuti dinamika kinerja dan kebutuhan dalam menjalankan tugas. Evaluasi terhadap posisi di tingkat kementerian, menurut pandangannya, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi presiden dalam menentukan apakah susunan yang ada masih mampu mendukung agenda pemerintahan secara efektif. Penilaian semacam ini tidak hanya berkaitan dengan individu yang menduduki jabatan, tetapi juga dengan kecocokan peran, koordinasi, dan kemampuan setiap bagian pemerintahan untuk bekerja sesuai sasaran. Karena itu, perkembangan kinerja dapat memberi sinyal bahwa penataan kembali kabinet masih mungkin dilakukan.
Dalam kerangka tersebut, reshuffle dipandang Fuad sebagai langkah yang logis apabila diperlukan untuk menjaga efektivitas sekaligus keberlanjutan pemerintahan. Perubahan susunan pejabat dapat menjadi cara untuk merespons evaluasi, memperbaiki pelaksanaan tugas, atau memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan struktur yang sesuai. Namun, kemungkinan perubahan itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh jajaran akan berganti. Penataan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan yang dinilai relevan oleh presiden. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian dari proses pemerintahan yang berkelanjutan, sementara keputusan akhir mengenai perubahan tetap berada pada kewenangan presiden.
Fuad juga menyoroti bahwa posisi menteri yang kosong perlu diisi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terhambat. Pengisian jabatan tersebut merupakan kebutuhan tersendiri dalam memastikan tanggung jawab kementerian tetap dijalankan. Selain itu, ia melihat adanya kemungkinan pergantian menteri pada lingkup seorang menteri koordinator yang baru diangkat. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu posisi dapat diikuti penyesuaian lain apabila dinilai perlu untuk mendukung koordinasi dan efektivitas kerja. Meski begitu, ia tidak menyebut kementerian tertentu maupun nama calon pengganti. Penilaiannya berfokus pada kemungkinan penataan kabinet berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan mengisi jabatan kosong, dan pertimbangan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan terhadap jajaran menteri dalam kabinet. Salah satu perubahan penting dalam susunan tersebut adalah pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Penugasan baru itu menambah tanggung jawab Bahlil, karena ia tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, Bahlil memegang peran pada tingkat koordinasi sekaligus tetap memimpin kementerian teknis yang berkaitan erat dengan sebagian agenda tersebut. Susunan ini menjadi konteks bagi pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian jabatan lain setelah perubahan kabinet diumumkan.
Perombakan itu tidak serta-merta berarti seluruh posisi di bawah koordinasi kementerian baru akan langsung berubah. Namun, perubahan pada tingkat menko dapat memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali pembagian tugas, hubungan kerja, serta kecocokan susunan pejabat di lingkungan yang berada dalam koordinasinya. Dalam konteks itulah Fuad Bawazier memperkirakan bahwa perombakan kabinet masih mungkin berlanjut. Ia menyoroti kemungkinan posisi menteri di bawah menko yang telah diangkat turut menjadi perhatian pemerintah. Perkiraan tersebut menggambarkan kemungkinan arah penataan berikutnya, bukan pengumuman resmi mengenai nama, waktu, ataupun keputusan penggantian pejabat tertentu.
Rangkap jabatan Bahlil juga membuat perhatian tertuju pada bagaimana fungsi koordinasi dan urusan teknis akan dijalankan. Pemerintah dapat saja mempertahankan susunan yang ada, melakukan penyesuaian pada tingkat kementerian, atau mempertimbangkan pilihan lain sesuai evaluasi dan kebutuhan kerja. Karena itu, prediksi Fuad perlu dibedakan dari keputusan formal Presiden. Hingga ada pengumuman resmi, belum dapat disimpulkan bahwa menteri di bawah koordinasi Bahlil pasti diganti. Perkiraan tersebut lebih tepat dipahami sebagai penilaian mengenai peluang lanjutan dari perubahan kabinet pada 1 Oktober 2026. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pertimbangan pemerintah dan pengumuman yang disampaikan melalui saluran resmi.
Perkiraan Fuad Bawazier bahwa perombakan kabinet masih mungkin berlanjut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah. Fuad tidak menyampaikan pengumuman mengenai perubahan susunan menteri, melainkan membaca kemungkinan tersebut berdasarkan kalkulasi logika dan pengamatannya terhadap situasi politik. Karena itu, pandangannya merupakan penilaian seorang narasumber, bukan kepastian bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. Hingga ada keputusan atau keterangan resmi dari Presiden, susunan kabinet yang berlaku tetap menjadi acuan.
Fuad juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjabat sebagai menteri sepenuhnya berada dalam wewenang Presiden. Penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara, sehingga pertimbangan pihak lain tidak dengan sendirinya menetapkan perubahan. Perkiraan mengenai kemungkinan perombakan dapat menjadi bahan pembicaraan publik, tetapi tidak sama dengan keputusan yang telah ditetapkan. Batas ini penting agar analisis politik tidak dipahami sebagai konfirmasi dari pemerintah atau sebagai tanda bahwa nama tertentu telah dipastikan masuk maupun keluar dari kabinet.
Tanggapan serupa disampaikan Bahlil ketika ditanya mengenai kabar kemungkinan reshuffle. Saat ditemui dalam acara pemberian bantuan pasang baru listrik di Muarabaru, Karawang, Jawa Barat, pada Kamis, 15 Oktober 2026, ia menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Bahlil menyerahkan keputusan mengenai hal tersebut kepada Presiden, tanpa menyebut perubahan kabinet sebagai sesuatu yang sudah diputuskan. Pernyataan itu menempatkan kewenangan penataan menteri pada pihak yang berhak menentukan susunan pemerintahan.
Dengan demikian, pernyataan Fuad dan tanggapan Bahlil berada pada ranah yang berbeda: Fuad menyampaikan perkiraan berdasarkan pengamatan, sedangkan Bahlil menegaskan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai pengumuman resmi tentang reshuffle. Kepastian mengenai ada atau tidaknya perubahan kabinet baru dapat diketahui apabila Presiden menetapkan dan menyampaikan keputusan tersebut melalui mekanisme resmi. Sampai saat itu, pembahasan mengenai perombakan tetap merupakan spekulasi atau analisis, bukan perubahan susunan menteri yang telah berlaku.
Baca juga: Prabowo Minta Pejabat Kabinet Bersabar Menanti Giliran Berkontribusi | Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet, KPK Kaji Alasan Dua Kali Absen | Prabowo Samakan Kabinet dengan Tim Sepak Bola, Menteri Diminta Bersabar
