Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10). Sidang tersebut digelar dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Nusron diketahui melalui siaran langsung Sekretariat Presiden yang ditayangkan di kanal YouTube resmi lembaga tersebut. Tayangan itu memperlihatkan sejumlah pejabat kabinet mengikuti agenda di dalam ruang sidang.
Dalam siaran langsung tersebut, Nusron tampak mengenakan peci hitam dan kemeja putih. Ia duduk di meja bersama peserta sidang lainnya, dengan papan nama di hadapannya yang mencantumkan jabatan Menteri ATR/Kepala BPN. Penanda tersebut memperlihatkan bahwa Nusron hadir sebagai bagian dari jajaran kabinet yang mengikuti sidang paripurna. Kamera beberapa kali menampilkan suasana ruang pertemuan dan para pejabat yang berada di tempat masing-masing selama agenda berlangsung.
Namun, Nusron tidak terpantau melewati pintu berpilar yang biasanya menjadi jalur kedatangan para menteri dan pejabat kabinet sebelum memasuki lokasi acara. Karena itu, kehadirannya di dalam ruang sidang terlihat melalui tayangan resmi, bukan dari momen kedatangannya di area tersebut. Siaran Sekretariat Presiden menjadi sumber visual yang menunjukkan bahwa ia mengikuti agenda kabinet pada hari itu. Tayangan tersebut juga memperlihatkan papan nama serta posisi duduknya di meja sidang, sementara akses masuk yang digunakan Nusron tidak terlihat dalam cuplikan yang beredar. Sidang Kabinet Paripurna itu berlangsung di Istana Negara sebagai bagian dari agenda pemerintahan yang menandai dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kehadiran Nusron menjadi perhatian di tengah pemberitaan mengenai ketidakhadirannya dalam dua pemeriksaan KPK. Meski demikian, cuplikan siaran langsung yang tersedia hanya menunjukkan keikutsertaannya dalam sidang kabinet dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan ia tidak terlihat melalui jalur masuk yang biasa digunakan para pejabat.Keberadaan Nusron Wahid dalam sidang kabinet menjadi perhatian publik karena muncul setelah ia dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu diminta hadir sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rangkaian ketidakhadiran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai jadwal pemeriksaan dan alasan Nusron belum memberikan keterangan kepada penyidik.
Panggilan pertama dijadwalkan pada Rabu (7/10). Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal kementerian. Ketidakhadiran pada pemeriksaan saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam perkara; pemeriksaan merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan oleh penyidik. Namun, karena perkara yang ditangani menyangkut pengurusan HGB dan dugaan penerimaan di lembaga yang dipimpinnya, publik menaruh perhatian pada kesediaannya untuk memenuhi panggilan serta menjelaskan informasi yang dibutuhkan KPK. Keterangan saksi dapat membantu penyidik menguji fakta dan menelusuri hubungan antarperistiwa, tetapi status saksi berbeda dari status tersangka.
KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan ulang pada Kamis (15/10). Pada jadwal tersebut, Nusron kembali tidak hadir, kali ini karena sedang bepergian ke luar negeri. Dua alasan yang berbeda itu menjadi konteks penting ketika ia terlihat mengikuti sidang kabinet setelahnya. Peristiwa tersebut bukan bukti bahwa ia menghindari proses hukum, tetapi wajar apabila publik menunggu penjelasan tentang jadwal pemeriksaan berikutnya dan langkah yang akan ditempuh penyidik. Pada saat yang sama, penilaian mengenai perkara sebaiknya merujuk pada keterangan resmi dan perkembangan penyidikan, bukan hanya pada kemunculan pejabat dalam agenda pemerintahan.
Perhatian terhadap kehadiran Nusron dengan demikian berkaitan dengan tuntutan transparansi sekaligus proses hukum yang masih berjalan. Sebagai saksi yang dipanggil, ia diharapkan dapat hadir ketika pemeriksaan dijadwalkan kembali, sesuai prosedur yang berlaku. KPK berwenang mengatur kebutuhan pemeriksaan dan menyampaikan perkembangan perkara melalui jalur resmi, sementara Nusron dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran serta memastikan koordinasi untuk memenuhi panggilan selanjutnya. Hingga ada keterangan lebih lanjut, dua kali absen tersebut perlu dipahami sebagai rangkaian jadwal pemeriksaan yang belum terlaksana, bukan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan atau hasil akhir penyidikan.
Catatan keimigrasian menunjukkan bahwa Nusron Wahid melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Perjalanan tersebut diketahui berlangsung melalui jalur darat dengan transit di Batam. Informasi mengenai pergerakan itu menjadi perhatian setelah Nusron dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, catatan perjalanan hanya menjelaskan riwayat mobilitasnya dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterkaitan seseorang dengan dugaan tindak pidana.
Ketidakhadiran dalam dua agenda pemeriksaan mendorong KPK menyampaikan ultimatum agar Nusron bersikap kooperatif. Lembaga antirasuah itu meminta yang bersangkutan memenuhi panggilan berikutnya dan memberikan keterangan secara terbuka serta sesuai fakta. Sikap tersebut dinilai penting agar proses penyelidikan atau penyidikan dapat berjalan, termasuk untuk menguji informasi yang telah diperoleh penyidik dari pihak lain maupun dokumen terkait.
Permintaan KPK agar saksi hadir bukan sekadar urusan penjadwalan. Keterangan saksi dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa, mengklarifikasi hubungan antarpihak, dan memastikan informasi yang dihimpun memiliki dasar yang dapat diperiksa. Karena itu, kehadiran pada pemeriksaan menjadi bagian dari proses hukum yang perlu dijalankan, sementara setiap pertanyaan dan jawaban akan dinilai berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku. Keterangan yang benar juga membantu menghindari kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Status Nusron dalam perkara tersebut perlu dijelaskan secara cermat: ia dipanggil KPK sebagai saksi, bukan disebut sebagai tersangka. Pemanggilan saksi bertujuan meminta keterangan yang dianggap relevan oleh penyidik dan tidak otomatis berarti orang yang dipanggil telah terbukti melakukan pelanggaran. Penetapan tersangka merupakan tahapan hukum berbeda yang memerlukan dasar dan proses tersendiri. Dengan demikian, informasi mengenai perjalanan ke Singapura dan Malaysia serta ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebaiknya dipahami dalam konteks permintaan klarifikasi KPK, tanpa menyamakan status saksi dengan tersangka. Perkembangan perkara tetap bergantung pada keterangan, bukti, dan langkah resmi yang ditempuh penyidik.
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lain di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penetapan tersebut mencakup sejumlah pejabat, pihak swasta, dan orang-orang yang disebut memiliki hubungan kepercayaan dengan Nusron Wahid. Perkara ini menjadi bagian dari penyidikan yang berlangsung setelah operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek.
Delapan tersangka itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri sebagai tersangka. Tiga nama lainnya ialah Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Dengan demikian, daftar tersebut mencakup para pihak yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB maupun penerimaan lain yang sedang disidik.
Dalam keterangannya, KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron. Informasi itu merupakan keterangan lembaga antirasuah mengenai hubungan para pihak dalam perkara, sementara dugaan tindak pidana terhadap setiap tersangka masih diproses melalui penyidikan. Seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet, KPK Kaji Alasan Dua Kali Absen | Pertemuan Singkat Bahlil dan Basuki Seusai Sidang Kabinet | Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
