Jakarta | Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 13,26% pada September 2026. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menandai kuatnya pertumbuhan penyaluran kredit pada periode yang dilaporkan. Catatan ini menempatkan perkembangan kredit sebagai salah satu indikator penting dalam membaca keadaan sektor perbankan nasional. Namun, angka pertumbuhan itu perlu disampaikan sesuai cakupan informasi yang tersedia: yakni besaran pertumbuhan pada September 2026 dan posisinya sebagai yang tertinggi dalam satu dekade. Tidak tersedia rincian lebih lanjut dalam catatan tersebut mengenai jenis kredit yang berkontribusi, sektor penerima, ataupun faktor khusus yang mendorong angka itu.
Capaian tersebut berlangsung ketika perekonomian global menghadapi gejolak yang meningkatkan risiko terhadap perekonomian domestik. Dengan demikian, konteks yang menyertai pertumbuhan kredit bukan situasi global yang sepenuhnya tenang, melainkan kondisi eksternal yang mengandung ketidakpastian dan potensi risiko bagi Indonesia. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan 13,26% itu di tengah keadaan tersebut. Penyebutan konteks ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit perlu dibaca bersamaan dengan dinamika global, tanpa menyimpulkan hubungan sebab-akibat yang tidak dinyatakan dalam keterangan yang tersedia. Gejolak global menjadi latar bagi catatan pertumbuhan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana risiko tersebut memengaruhi penyaluran kredit.
Karena itu, angka September 2026 dapat dipahami secara terbatas sebagai capaian pertumbuhan kredit perbankan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sebagaimana dicatat Bank Indonesia, dan berlangsung di tengah meningkatnya risiko eksternal terhadap ekonomi domestik. Informasi tersebut tidak menyertakan perbandingan dengan bulan sebelumnya, uraian mengenai pola pertumbuhan sepanjang tahun, maupun penjelasan tentang dampak gejolak global terhadap permintaan dan penawaran kredit. Membatasi pembacaan pada fakta yang dilaporkan membantu menjaga konteks tetap akurat. Pokok yang dapat ditegaskan adalah besaran pertumbuhan 13,26%, periode pencatatannya pada September 2026, rekor tertinggi dalam satu dekade, serta latar gejolak ekonomi global yang turut meningkatkan risiko bagi perekonomian Indonesia.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Mal Isnaini Sri Meyyanti, menjelaskan bahwa ekspansi kredit turut ditopang ketahanan ekonomi domestik yang tetap solid. Kondisi tersebut membantu menjaga keyakinan pelaku usaha sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, sehingga kebutuhan pembiayaan dapat terus tumbuh. Menurut Mal, lingkungan ekonomi yang kuat memberi ruang bagi perusahaan untuk merencanakan kegiatan usaha dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dinamika tersebut menjadi salah satu faktor yang melengkapi dukungan kebijakan dalam menjaga pertumbuhan kredit perbankan.
Ia menyampaikan penjelasan itu dalam taklimat media di Gedung BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Mal menyoroti bahwa pelaku usaha tidak hanya merespons permintaan yang sudah ada, tetapi juga melihat potensi pertumbuhan di berbagai sektor. Peluang tersebut lain tercermin dari peningkatan ekspor nonminyak dan gas alam. Ketika pasar ekspor berkembang, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas produksi, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan kegiatan pendukung lainnya. Perkembangan itu dapat mendorong kebutuhan pembiayaan, selama prospek usaha dan pengelolaan risiko tetap terjaga.
Prospek ekspor nonmigas, menurut penjelasan tersebut, menjadi salah satu sinyal bagi pelaku usaha untuk menangkap kesempatan pertumbuhan. Namun, ekspansi kredit tidak hanya bergantung pada satu sumber permintaan. Ketahanan ekonomi dalam negeri tetap berperan sebagai landasan, sementara kemampuan usaha membaca perubahan pasar menentukan seberapa jauh peluang dapat dimanfaatkan. Perpaduan daya tahan domestik dan ruang pertumbuhan dari perdagangan luar negeri membantu menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung kebutuhan kredit yang sehat. Karena itu, penguatan prospek ekspor dapat melengkapi sumber pertumbuhan, tanpa mengabaikan dinamika di pasar dalam negeri.
Mal juga menekankan pentingnya menjaga momentum kredit seiring terbukanya peluang tersebut. Pelaku usaha yang memiliki prospek dan kebutuhan pembiayaan dapat terus mengembangkan kegiatannya, sedangkan sektor perbankan perlu mendukung penyaluran kredit secara terukur. Upaya menjaga momentum bukan semata mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan pembiayaan menjangkau kegiatan produktif dan tetap memperhatikan kualitasnya. Dengan ketahanan domestik yang solid serta peluang ekspor nonmigas yang meningkat, prospek ekonomi dapat memberi dukungan bagi ekspansi kredit. BI memandang faktor-faktor tersebut sebagai bagian dari kondisi yang menopang pertumbuhan, sekaligus alasan untuk mempertahankan kesinambungan pembiayaan bagi dunia usaha.
Yanti menilai peningkatan kredit perbankan memberi sinyal positif bagi kebangkitan sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang tidak terkait dengan program pemerintah. Dalam konteks pertumbuhan kredit, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 11 persen poin. Angka tersebut menunjukkan peran sektor swasta dalam mendorong kenaikan penyaluran kredit pada periode yang dibahas. Penilaian itu menempatkan aktivitas pembiayaan kepada pelaku usaha dan kegiatan ekonomi nonpemerintah sebagai bagian penting dari perkembangan kredit. Dengan demikian, pertumbuhan kredit tidak hanya mencerminkan pembiayaan yang berkaitan dengan program pemerintah, tetapi juga menggambarkan peningkatan peran sektor swasta.
Kontribusi sektor swasta sebesar 11 persen poin menjadi bagian utama dari total pertumbuhan kredit. Sementara itu, program pemerintah menyumbang sekitar 2 persen poin terhadap pertumbuhan tersebut. Kedua angka ini menjelaskan sumbangan masing-masing, sebagaimana disampaikan dalam penilaian Yanti, tanpa mengubah satuan yang digunakan. Porsi sektor swasta yang lebih besar memberi gambaran bahwa aktivitas di luar program pemerintah turut menopang pertumbuhan kredit. Informasi ini juga menegaskan bahwa pemulihan atau kebangkitan sektor swasta menjadi salah satu sinyal yang dapat dibaca dari perkembangan penyaluran pembiayaan perbankan. Angka kontribusi tersebut merujuk pada pertumbuhan kredit yang dibahas.
Penilaian Yanti mengenai sektor swasta memberikan konteks terhadap angka pertumbuhan kredit perbankan. Selain melihat total pertumbuhan, kontribusi dari sektor yang tidak terkait program pemerintah menunjukkan sumber dorongan yang berasal dari kegiatan swasta. Sumbangan sebesar 11 persen poin dibandingkan dengan sekitar 2 persen poin dari program pemerintah memperlihatkan perbedaan kontribusi sebagaimana dinyatakan dalam keterangan sumber. Karena itu, peningkatan kredit dipandang sebagai sinyal positif bagi kebangkitan sektor swasta, bukan semata-mata sebagai dampak pembiayaan melalui program pemerintah. Uraian tersebut menggarisbawahi peran sektor swasta dalam pertumbuhan kredit, sesuai penilaian Yanti, tanpa menambahkan tafsir lain atas besaran angka maupun satuannya.
Bank Indonesia (BI) menyiapkan penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) dan insentif likuiditas makroprudensial untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus mendukung kegiatan ekonomi. Kebijakan ini diarahkan agar likuiditas yang tersedia di perbankan dapat menopang penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, tanpa mengabaikan kebutuhan pengelolaan likuiditas dan intermediasi yang sehat.
Untuk bank umum konvensional, rasio GWM diturunkan bertahap dari 9% menjadi 7%. Tahap pertama berlaku pada 1 November 2026, ketika rasio turun menjadi 8%, kemudian menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Sementara itu, bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, GWM berkurang dari 7,5% menjadi 5,5%, dengan penurunan ke 6,5% pada 1 November dan ke 5,5% pada 1 Desember 2026. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang turun dari 6% menjadi 5% mulai 1 Desember 2026. Pada tanggal yang sama, bagian tertentu dari pemenuhan GWM rupiah secara rata-rata yang memperoleh remunerasi dibatasi paling banyak sebesar 5% dari GWM rupiah rata-rata.
Komponen insentif financing channel juga disesuaikan, dari batas tertinggi 4% menjadi 3% dari dana pihak ketiga (DPK). Cakupannya diperluas untuk kredit atau pembiayaan kepada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: BI Turunkan SRBI Secara Terukur untuk Menjaga Likuiditas Perbankan | Likuiditas Indonesia Menguat, M2 Tumbuh 8,3 Persen pada September | DKI Siapkan Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027
