Jakarta | Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ekonomi Indonesia yang berada di peringkat ketujuh dunia merujuk pada ukuran paritas daya beli, atau purchasing power parity (PPP). Penjelasan itu penting untuk memahami konteks klaim tersebut, karena peringkat ekonomi dapat berbeda bergantung pada indikator yang digunakan. Posisi ketujuh yang disebut Prabowo bukanlah peringkat Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) nominal yang dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan ukuran ekonomi melalui pendekatan yang berbeda dari perbandingan nilai produksi menggunakan kurs pasar.
Airlangga menyampaikan klarifikasi itu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/10), sehari setelah Prabowo menyampaikan pidatonya. Ia menerangkan bahwa PPP memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara, sehingga daya beli uang dan biaya barang maupun jasa di masing-masing negara menjadi bagian dari perbandingan. Ukuran ini dapat menghasilkan gambaran tentang skala aktivitas ekonomi yang tidak sama dengan peringkat berdasarkan nilai PDB nominal. Karena itu, penyebutan peringkat ketujuh perlu dibaca bersama keterangan mengenai indikator dan dasar pengukurannya.
Dalam pemberitaan mengenai posisi ekonomi Indonesia, pembedaan PPP dan PDB nominal membantu mencegah kesalahpahaman. PDB nominal mengonversi nilai produksi domestik ke mata uang yang sama, umumnya dolar AS, menggunakan kurs yang berlaku. Sementara itu, perhitungan PPP menyesuaikan perbedaan daya beli sehingga nilai ekonomi antarnegara dapat dibandingkan dengan mempertimbangkan tingkat harga. Kedua ukuran tersebut sama-sama digunakan dalam analisis ekonomi, tetapi menjawab pertanyaan yang tidak sepenuhnya sama. Oleh sebab itu, pernyataan tentang peringkat Indonesia tidak cukup dipahami sebagai satu angka tanpa menyebut metode. Klarifikasi Airlangga menempatkan klaim Prabowo pada kerangka PPP, bukan peringkat PDB nominal, sekaligus memberi konteks bagi pembaca untuk menilai makna posisi tersebut secara lebih tepat. Penjelasan ini berfokus pada arti indikator yang digunakan, bukan menyatakan bahwa kedua ukuran akan memberikan urutan negara yang identik.
Perbedaan peringkat ekonomi Indonesia dalam pembahasan Airlangga perlu dipahami dengan melihat ukuran yang digunakan. Purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli, membandingkan perekonomian dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Dengan penyesuaian ini, nilai barang dan jasa diukur berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat di masing-masing negara, bukan semata-mata dengan mengubah seluruh nilai menggunakan kurs pasar. Karena harga kebutuhan dan layanan dapat berbeda, jumlah uang yang sama bisa membeli barang dengan kuantitas yang tidak sama di setiap negara.
Sementara itu, angka yang disebut Airlangga mengenai posisi Indonesia di negara-negara G20 merujuk pada PDB nominal dalam dolar AS. Ukuran tersebut menghitung nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode berdasarkan harga berlaku, lalu menyatakannya dalam mata uang dolar. Peringkat Indonesia pada ukuran ini disebut berada di urutan ke-16 atau ke-17. Posisi tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai tukar, perubahan harga, serta perkembangan ekonomi negara lain dalam periode pengukuran yang sama.
Dengan demikian, peringkat berdasarkan PPP dan PDB nominal menjawab pertanyaan yang berbeda. PPP membantu menggambarkan skala ekonomi setelah menyesuaikan daya beli, sehingga berguna untuk membandingkan kapasitas konsumsi atau nilai produksi relatif terhadap harga setempat. PDB nominal berbasis dolar lebih menunjukkan besaran ekonomi menurut nilai pasar yang dikonversi ke dolar, dan kerap digunakan untuk melihat ukuran ekonomi dalam perbandingan internasional. Perbedaan metode ini dapat menghasilkan posisi yang berbeda tanpa menunjukkan bahwa salah satu angka keliru.
Karena dasar penghitungannya tidak sama, kedua peringkat itu tidak tepat diperlakukan sebagai angka yang saling bertentangan. Keduanya memberi sudut pandang yang saling melengkapi tentang posisi Indonesia: satu menekankan daya beli dan tingkat harga, sedangkan yang lain memakai nilai nominal dalam dolar AS. Saat menyampaikan atau membaca peringkat ekonomi, penting untuk menyebutkan indikator, tahun data, dan metode yang digunakan. Konteks tersebut membantu pembaca memahami makna angka secara proporsional, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa satu peringkat saja dapat menggambarkan seluruh kondisi ekonomi Indonesia.Airlangga menjelaskan bahwa data PPP yang ia rujuk berasal dari Dana Moneter Internasional (IMF). Keterangan tentang sumber tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai ukuran yang digunakan untuk membicarakan posisi ekonomi Indonesia. PPP, atau paritas daya beli, memperhitungkan daya beli dan kemampuan berbelanja masyarakat. Karena itu, indikator tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat memperoleh barang dan jasa, bukan hanya menyebut nilai dalam satuan uang tanpa memperhatikan daya beli. Airlangga menekankan bahwa pemahaman atas data itu perlu mempertimbangkan unsur penyesuaian tersebut. Dengan merujuk data IMF, ia menyampaikan bahwa ukuran PPP mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan kemampuan belanja masyarakat Indonesia. Pokok keterangannya adalah sumber data dan cara indikator itu memperhitungkan daya beli.
Airlangga juga menanggapi anggapan bahwa data PPP tidak menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa data yang dimaksud tetap memiliki dasar pengukuran yang memperhitungkan daya beli masyarakat. Ia tidak menjelaskan PPP sebagai ukuran yang mengabaikan kemampuan berbelanja, melainkan sebagai indikator yang telah disesuaikan dengan aspek tersebut. Oleh sebab itu, tanggapannya berpusat pada apa yang dicakup oleh ukuran PPP, bukan pada penambahan ukuran lain. Ketika ada pandangan bahwa angka tersebut tidak sesuai untuk menggambarkan keadaan sekarang, penjelasan Airlangga kembali merujuk pada asal data dari IMF dan unsur daya beli yang diperhitungkan di dalamnya. Makna keterangannya adalah bahwa kemampuan belanja masyarakat menjadi bagian dari pembacaan atas indikator tersebut.
Dengan penjelasan itu, klaim PPP yang disampaikan Airlangga perlu dipahami sebagai rujukan pada data IMF yang memasukkan penyesuaian daya beli. Indikator tersebut memperhitungkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk berbelanja, sehingga keterangannya tidak hanya menyangkut besaran angka secara nominal. Tanggapan terhadap anggapan bahwa data itu tidak menggambarkan kondisi ekonomi saat ini juga bertolak dari pengertian tersebut. Airlangga menekankan karakter ukuran yang digunakan, yakni PPP memperhatikan daya beli masyarakat. Penjelasan ini mempertahankan fokus pada sumber data dan cakupan indikator sebagaimana ia sampaikan, tanpa menambahkan ukuran atau angka lain. Dengan demikian, inti pernyataannya berkaitan dengan cara PPP menggambarkan kemampuan berbelanja melalui penyesuaian daya beli, serta alasan ia merujuk data tersebut ketika menjelaskan posisi ekonomi Indonesia.
Dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10), Prabowo menghubungkan ukuran ekonomi berbasis paritas daya beli (PPP) dengan potensi yang tumbuh di tengah masyarakat. Menurutnya, posisi Indonesia dalam ukuran tersebut mencerminkan besarnya kapasitas ekonomi nasional, tetapi angka agregat itu perlu dibaca bersama kreativitas warga dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Ia menyoroti inovasi yang lahir dari pengalaman dan kebutuhan sehari-hari, termasuk dari pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani. Salah satu contoh yang disampaikan ialah telur kering yang dapat disimpan selama belasan bulan. Ketika diberi air, produk tersebut dapat kembali menjadi telur. Contoh ini menggambarkan bagaimana pengolahan dan teknologi sederhana dapat memperpanjang masa simpan pangan, membuka peluang usaha, serta menjangkau konsumen yang membutuhkan produk praktis.
Prabowo juga menyebut kopi yang telah berhasil diekspor, sekaligus menyinggung benih kopi yang ditanam di kawasan rawa atau lahan gambut.
Baca juga: Airlangga Paparkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45% dalam Sidang Kabinet | Agenda Persib Setelah Kekalahan: Lima Pekan Penuh Tantangan di Dua Kompetisi
