JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital resmi diterbitkan dan menjadi payung hukum baru bagi penyelenggaraan ojek online di Indonesia. Regulasi ini mengatur ekosistem transportasi berbasis aplikasi secara lebih menyeluruh, mencakup hubungan pengemudi, perusahaan platform, pengguna jasa, serta pemerintah sebagai pembuat dan pengawas kebijakan.
Informasi mengenai penerbitan peraturan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Penyampaian itu menandai berakhirnya rangkaian pembahasan kebijakan yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak, terutama pengemudi dan perusahaan aplikator.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 hadir setelah DPR dan pemerintah menjalani proses sinkronisasi serta harmonisasi yang cukup panjang. Tahapan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, memastikan keterkaitan aturan antarsektor, dan membentuk kerangka pengaturan yang dapat diterapkan secara konsisten. Proses itu juga menjadi bagian penting untuk merespons perkembangan transportasi digital yang berlangsung cepat.
Dengan diterbitkannya perpres ini, operasional ojek online memiliki dasar regulasi yang lebih jelas. Pemerintah dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai acuan dalam menata layanan, sementara pelaku usaha dan pengemudi memperoleh kepastian mengenai ruang lingkup kewajiban serta perlindungan yang berlaku. Kehadiran aturan baru ini sekaligus diharapkan memperkuat tata kelola ekosistem transportasi digital agar lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghadirkan payung hukum yang lebih sesuai bagi ekosistem ojek online. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, regulasi tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang dari pekerja dan pelaku industri ojek online. Pertimbangan itu menjadi bagian penting dalam upaya membangun aturan yang dapat memberikan arah lebih jelas bagi penyelenggaraan kegiatan ojek online.
Ojek online telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan layanan transportasi yang terus berkembang. Perkembangan tersebut memerlukan ketentuan yang mampu mengatur kegiatan terkait secara lebih baik. Karena itu, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dirancang untuk mengakomodasi kepentingan yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam ekosistem tersebut, tanpa mengabaikan kebutuhan akan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan ojek online.
Dalam proses penyusunannya, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan serta penyesuaian aturan. Langkah tersebut diarahkan agar tersedia ketentuan yang dapat menjadi dasar pengaturan ojek online secara lebih tertata. Pembahasan bersama itu juga menunjukkan bahwa regulasi disusun dengan memperhatikan aspirasi pekerja dan pelaku industri sebagaimana disampaikan dalam pernyataan Sufmi Dasco Ahmad.
Dengan demikian, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya diposisikan sebagai aturan baru, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan pengaturan dalam ekosistem ojek online. Kehadirannya diharapkan menyediakan landasan hukum yang lebih memadai untuk mengatur kegiatan tersebut. Penyesuaian yang dilakukan DPR dan pemerintah menjadi bagian dari proses untuk memastikan ketentuan yang ditetapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan ojek online secara lebih baik.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memiliki cakupan yang luas dalam menata ekosistem ojek online. Sebagaimana disampaikan Dasco, regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum bagi sejumlah kegiatan utama yang berkaitan dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Salah satu ruang lingkup pentingnya adalah pengangkutan orang, termasuk pengaturan mengenai tarif. Dengan demikian, aspek layanan penumpang menjadi bagian yang secara langsung tercakup dalam kerangka regulasi tersebut.
Pengaturan mengenai pengangkutan orang menunjukkan bahwa perpres tidak hanya memandang ojek online sebagai layanan berbasis teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan pengangkutan yang memerlukan dasar hukum. Penetapan tarif disebut sebagai salah satu hal yang masuk dalam cakupan aturan. Keterangan tersebut menegaskan adanya perhatian terhadap hubungan layanan penumpang dan aspek tarif, tanpa menguraikan besaran, formula, maupun mekanisme penetapannya.
Selain pengangkutan penumpang, ruang lingkup perpres mencakup pengangkutan barang. Layanan pengiriman barang melalui platform ojek online karena itu termasuk bidang yang berada dalam payung hukum baru tersebut. Cakupan lainnya adalah pengangkutan makanan, yang juga menjadi bagian dari kegiatan layanan ojol sebagaimana dijelaskan Dasco. Ketiga bidang itu—pengangkutan orang, barang, dan makanan—menunjukkan luasnya sektor yang diatur. Perpres ini tidak hanya berkaitan dengan perjalanan penumpang, tetapi juga mencakup layanan pengantaran yang telah berkembang dalam ekosistem digital. Penjelasan mengenai ruang lingkup tersebut memberikan gambaran bidang-bidang utama yang menjadi perhatian regulasi, tanpa merinci ketentuan teknis atau operasional di dalam pelaksanaannya.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ekosistem ojek online, tetapi juga mempertegas kementerian yang berperan sebagai pengampu atau pembina bagi para pengemudi. Penegasan tersebut menjadi bagian dari pengaturan dalam perpres, sehingga posisi kementerian terkait dalam pembinaan pengemudi ojek online disebut secara lebih jelas. Informasi mengenai kementerian pembina ini disampaikan sebagai salah satu pokok yang berkaitan dengan tata kelola ekosistem ojol.
Dengan adanya ketentuan tersebut, peran pembinaan terhadap pengemudi ojek online ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang tercantum di dalam peraturan presiden. Perpres ini menjadi payung hukum yang memuat pengaturan mengenai ekosistem ojol, termasuk pihak kementerian yang menjalankan fungsi pengampu atau pembina. Penjelasan tentang pembagian peran kementerian menjadi bagian dari informasi mengenai substansi aturan yang akan diberlakukan.
Kementerian Sekretariat Negara disebut akan merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 secara resmi pada hari yang telah disampaikan dalam konferensi pers. Rilis tersebut menjadi tahapan resmi untuk menyampaikan dokumen peraturan kepada publik. Sebelum rilis resmi dilakukan, informasi mengenai isi dan kementerian yang berperan sebagai pembina pengemudi disampaikan dalam konteks penjelasan pemerintah mengenai perpres baru tersebut.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dengan demikian memuat penegasan mengenai kementerian yang memiliki fungsi pengampu atau pembina bagi pengemudi ojek online. Ketentuan itu menjadi bagian dari isi peraturan yang akan dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara sesuai waktu yang telah disampaikan dalam konferensi pers. Rincian resmi mengenai pengaturan tersebut akan merujuk pada dokumen perpres setelah diterbitkan.
