JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan pembiayaan yang telah disalurkan untuk menjalankan program pangan dan gizi nasional sepanjang periode pelaporan. Dengan batas waktu yang jelas, capaian ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan MBG sampai akhir September 2026.
Pada waktu yang sama, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat. Jumlah ini memperlihatkan luasnya cakupan MBG dalam menyediakan manfaat sesuai sasaran program di berbagai wilayah. Data mengenai jumlah penerima manfaat menjadi indikator penting untuk membaca skala operasional program, terutama ketika disandingkan dengan nilai anggaran yang telah terealisasi.
Realisasi dana sebesar Rp153,2 triliun dan jangkauan 57 juta penerima manfaat merupakan dua informasi utama dalam perkembangan MBG hingga 30 September 2026. Nilai anggaran menggambarkan sumber daya yang telah digunakan, sedangkan jumlah penerima manfaat menunjukkan cakupan masyarakat yang telah tersentuh pelaksanaan program. Keduanya menjadi dasar untuk memahami tingkat pelaksanaan MBG secara keseluruhan pada periode tersebut.
Pelaporan ini juga menegaskan bahwa capaian program perlu dilihat berdasarkan periode waktu dan angka yang tersedia. Hingga 30 September 2026, pemerintah mencatat realisasi anggaran pada tingkat Rp153,2 triliun, dengan pelaksanaan yang telah mencakup 57 juta penerima manfaat. Penyebutan kedua angka tersebut membantu memberikan ukuran yang konkret mengenai skala program tanpa memperluas informasi di luar data yang telah disampaikan.
Dengan demikian, MBG telah memasuki tahap pelaksanaan berskala besar, baik dari sisi anggaran maupun jangkauan penerima manfaat. Capaian per 30 September 2026 menjadi gambaran awal mengenai besarnya pelaksanaan program selama tahun berjalan dan dapat menjadi rujukan dalam membaca perkembangan program pada periode berikutnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan perbaikan di lapangan. Penilaian tersebut terlihat dari pelaksanaan yang dinilai semakin tertib dibandingkan tahap sebelumnya. Perbaikan itu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dengan upaya pemerintah membenahi tata kelola program secara berkelanjutan.
Menurut Suahasil, pembenahan tata kelola menjadi unsur penting agar layanan MBG dapat berjalan lebih teratur. Pemerintah terus memperhatikan berbagai aspek pengelolaan yang mendukung pelaksanaan program, termasuk koordinasi dan penataan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan. Dengan tata kelola yang semakin diperbaiki, pelaksanaan program diharapkan berlangsung sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Salah satu bagian dari pembenahan tersebut adalah penerapan sertifikasi bagi penyelenggara layanan MBG. Sertifikasi diposisikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan layanan, sekaligus mendorong penyelenggara menjalankan perannya dalam kerangka tata kelola program yang lebih tertib. Langkah ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap penguatan pengelolaan di tingkat pelaksana.
Penerapan sertifikasi juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran dan pelaksanaan kegiatan, tetapi turut memperhatikan kesiapan serta pengelolaan penyelenggara layanan. Seiring proses pembenahan berjalan, ketertiban pelaksanaan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan program. Pemerintah menilai perbaikan tersebut perlu terus dijaga agar pelaksanaan MBG tetap terkelola dengan baik di berbagai lokasi.
Pernyataan Suahasil menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan sertifikasi merupakan bagian dari proses perbaikan layanan. Pemerintah berupaya memastikan penyelenggaraan MBG berlangsung lebih tertib melalui pembenahan yang dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, perkembangan program di lapangan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari semakin baiknya pengelolaan layanan oleh para penyelenggara.
Pemerintah menerapkan penertiban terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan setiap unit layanan bekerja sesuai standar, baik dalam pengelolaan kegiatan, pemenuhan persyaratan operasional, maupun penyediaan makanan bagi penerima manfaat. SPPG tidak hanya dituntut aktif melayani, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan proses penyelenggaraannya secara tertib dan sesuai aturan.
SPPG yang dinilai tidak benar, tidak sesuai ketentuan, atau terbukti menjalankan layanan di luar standar akan dikenai tindakan tegas berupa penutupan. Penutupan tersebut menjadi langkah korektif untuk mencegah masalah berulang dan melindungi kualitas program. Dengan demikian, keberadaan sebuah unit tidak semata-mata diukur dari kemampuannya beroperasi, melainkan juga dari kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.
Penertiban ini sekaligus menegaskan bahwa perluasan program harus berjalan seiring dengan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan gizi diberikan melalui penyelenggara yang memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, tata kelola, dan ketentuan administratif. SPPG yang bermasalah tidak dapat dipertahankan hanya demi menjaga jumlah unit layanan, karena kualitas dan keamanan penerima manfaat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka SPPG baru untuk memperluas cakupan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Pembukaan unit baru menunjukkan bahwa penutupan SPPG bermasalah bukan berarti menghentikan pengembangan program, melainkan bagian dari penataan agar ekspansi berlangsung secara lebih terarah. Dua kebijakan tersebut berjalan berdampingan: penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan ditertibkan, sementara unit baru yang memenuhi persyaratan disiapkan untuk memperkuat kapasitas layanan MBG.
Pemerintah menyiapkan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran tetap selaras dengan kondisi layanan, termasuk kebutuhan operasional yang muncul selama program berjalan. Dengan pendekatan itu, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga mendukung pelaksanaan layanan secara efektif dan terukur.
Pengelolaan anggaran akan diarahkan untuk menopang kebutuhan layanan sekaligus memperkuat kualitas tata kelola MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi yang tersedia dapat digunakan sesuai prioritas, memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan penerima manfaat. Perbaikan dalam pengelolaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan program berlangsung secara tertib, transparan, dan tetap memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan.
Penyesuaian kebijakan anggaran diharapkan dapat mendukung keberlangsungan MBG tanpa mengurangi perhatian terhadap mutu layanan. Pemerintah akan memperhatikan kondisi yang dihadapi pelaksana dan penerima manfaat ketika mengevaluasi kebutuhan pengelolaan anggaran, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan situasi aktual. Langkah ini sekaligus menjaga keseimbangan kesinambungan program, kecukupan dukungan anggaran, dan pemenuhan standar layanan bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Pernyataan mengenai penyesuaian pengelolaan anggaran tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa perbaikan pelaksanaan di lapangan menjadi pertimbangan penting dalam mengarahkan pengelolaan anggaran MBG. Melalui penyesuaian yang berbasis pada kebutuhan layanan, pemerintah berupaya memastikan program tetap berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat sesuai tujuan pelaksanaannya.
