Bogor | Bupati Bogor Rudy Susmanto diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam keterangannya, Rudy menyatakan siap membantu penyidik dengan menyediakan data maupun memberikan informasi yang diperlukan. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kesediaan untuk memenuhi kebutuhan penyidikan, sesuai kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari upaya KPK mengumpulkan keterangan dan informasi terkait perkara yang ditangani. Rudy menyatakan akan mengikuti proses sesuai ketentuan, tanpa menyampaikan lebih jauh substansi perkara yang sedang disidik.
Rudy mengatakan pemerintah daerah siap bersikap terbuka kepada penyidik. Apabila KPK membutuhkan dokumen atau data tertentu, ia menyatakan akan membantu agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Ia juga bersedia memberikan keterangan yang relevan ketika diminta. Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan berfokus pada pemenuhan kebutuhan penyidikan dan kelancaran proses hukum. Pemeriksaan saksi menjadi salah satu tahapan yang dapat membantu penyidik memperoleh informasi, sementara penilaian atas keterangan dan bukti tetap menjadi kewenangan KPK. Tidak ada rincian tambahan mengenai materi pemeriksaan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Karena itu, informasi mengenai perkara sebaiknya merujuk pada keterangan resmi lembaga berwenang.
Dukungan Rudy terhadap penyidikan juga disertai penegasan bahwa ia siap bekerja sama secara kooperatif. Ia menyatakan akan mengikuti permintaan penyidik dan menyerahkan data yang dibutuhkan melalui prosedur yang berlaku. Sikap tersebut menunjukkan kesediaannya untuk mendukung pemeriksaan tanpa menghalangi kerja aparat penegak hukum. Sebagai saksi, keterangannya akan diproses oleh penyidik bersama informasi lain yang dikumpulkan selama penyidikan. Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada hasil kerja KPK dan proses hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bogor, menurut pernyataan Rudy, terbuka untuk memberikan bantuan yang diminta. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, uraian mengenai dugaan korupsi tetap perlu dibatasi pada informasi yang telah dikonfirmasi.Pemeriksaan Rudy Susmanto berlangsung di Polres Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian permintaan keterangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Rudy menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut bukan satu-satunya kegiatan penyidik dalam beberapa hari atau pekan terakhir. Sejumlah pihak, menurut keterangannya, telah lebih dahulu ataupun turut dimintai keterangan untuk membantu proses penyidikan. Ia juga termasuk pihak yang diperiksa dalam rangkaian tersebut. Pemeriksaan di kepolisian setempat memungkinkan penyidik meminta penjelasan langsung dari pihak-pihak yang dibutuhkan dalam perkara, tanpa harus seluruhnya datang ke lokasi lain. Informasi mengenai jadwal maupun materi pemeriksaan perlu merujuk pada keterangan resmi pihak terkait.
Rudy menyebut penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak dalam rentang waktu beberapa hari atau pekan terakhir. Keterangan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyidikan. Ia tidak merinci seluruh pihak yang telah diperiksa maupun isi materi yang dibahas, sehingga rincian mengenai proses tersebut tetap bergantung pada penjelasan resmi penyidik. Dalam pemeriksaan, pihak yang dimintai keterangan dapat menyampaikan informasi yang diketahui serta menjawab pertanyaan yang diajukan. Rudy sendiri menyatakan bersedia memberikan data yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan posisinya sebagai pihak yang dimintai keterangan dalam rangkaian proses, meskipun perkembangan dan kesimpulan perkara berada dalam kewenangan KPK. Publik dapat mengikuti keterangan lanjutan melalui pernyataan lembaga tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Rudy dilakukan di Polres Bogor. Ia menjelaskan, lokasi itu dipilih karena terdapat saksi lain yang juga dimintai keterangan di Kabupaten Bogor. Dengan pemeriksaan berlangsung di wilayah tersebut, penyidik dapat mengatur permintaan keterangan kepada sejumlah pihak secara lebih efektif. Penjelasan itu menunjukkan bahwa pemilihan tempat berkaitan dengan kebutuhan praktis dalam proses penyidikan, bukan perubahan terhadap kewenangan lembaga yang menangani perkara. KPK tetap mengoordinasikan pemeriksaan dan pengumpulan informasi sesuai kebutuhan penyidikan. Adapun keterangan Rudy serta saksi lain akan dinilai bersama informasi yang dikumpulkan penyidik. KPK belum tentu menyampaikan seluruh materi pemeriksaan kepada publik, karena prosesnya masih berjalan. Karena itu, perkembangan resmi mengenai pemeriksaan, pihak yang dimintai keterangan, maupun langkah berikutnya perlu menunggu pernyataan KPK, yang menjadi sumber informasi berwenang mengenai proses tersebut.Rudy Susmanto menyebut pemeriksaan yang berlangsung berkaitan dengan sejumlah persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Di antaranya, perkara yang menyangkut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Pendidikan, serta beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. Ia juga menyinggung adanya program pemerintah lain yang turut masuk dalam rangkaian persoalan tersebut. Keterangan itu memberikan gambaran mengenai luasnya area yang menjadi perhatian penyidik, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci perkara atau pihak yang diperiksa dalam setiap bagian.
Rudy tidak membeberkan materi pemeriksaan kepada publik. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai substansi pemeriksaan merupakan kewenangan KPK, sehingga ia tidak ingin mendahului penjelasan lembaga antirasuah tersebut. Sikap ini juga berarti bahwa rincian mengenai pertanyaan yang diajukan, dokumen yang diminta, ataupun hubungan berbagai persoalan yang disebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangannya. Informasi resmi terkait perkembangan dan ruang lingkup penyidikan, karena itu, perlu merujuk pada keterangan KPK.
Konteks perkara yang disebut mencakup penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Pada Agustus 2026, KPK mengamankan uang sebesar Rp1,5 miliar dalam rangkaian penyelidikan tersebut. Penanganannya kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara, yang diduga bersumber dari pemotongan upah pungut di Bappenda. Dugaan itu masih merupakan materi penyidikan, bukan kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu. Secara terpisah, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan. Kedua perkara tersebut menjelaskan mengapa sejumlah unit kerja dan persoalan pemerintah daerah menjadi perhatian, meskipun hubungan masing-masing perkara harus dijelaskan oleh penyidik. Rudy menyatakan siap membuka data yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, sementara penyampaian materi kepada masyarakat tetap menunggu penjelasan resmi KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka penyidikan perkara yang sedang ditangani. Pada 27 Agustus 2026, tim penyidik menggeledah kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Dinas Pendidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti dan penelusuran informasi terkait perkara.
Hingga penggeledahan itu dilakukan, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Penanganannya diketahui menggunakan surat perintah penyidikan umum, sehingga penyidik masih menjalankan proses untuk mengumpulkan dan menguji bukti. Penggunaan surat perintah itu tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK belum menyampaikan secara terbuka siapa saja pihak yang menjadi sasaran penyidikan maupun rincian dugaan tindak pidana yang sedang didalami.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor siap bersikap terbuka dan membantu kebutuhan penyidik. Ia berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta data selengkap-lengkapnya apabila diminta. Sikap tersebut, menurut Rudy, merupakan bentuk dukungan terhadap proses hukum yang berjalan. Ia juga meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah, sehingga tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum ada proses dan keputusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan.
Rudy menegaskan bahwa penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Baca juga: Penyidikan Lingkungan Bayangi Proyek Pusat Data Google di Finlandia | Jejak Pengiriman 12 Kilogram Ganja dari Medan Terungkap di Kabupaten Bandung | Jaya Tewas Setelah Terjatuh ke Sumur Sedalam 15 Meter di Kabupaten Serang
