Denpasar | Gubernur Bali Wayan Koster mengakui bahwa dirinya ikut marah ketika berhadapan dengan petugas SPBU yang tidak beroperasi. Pengakuan tersebut disampaikan di Denpasar pada Jumat, 30 Oktober 2026, saat ia menjelaskan video peninjauan yang beredar di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Koster menilai reaksinya dalam peristiwa itu merupakan kesalahan, karena ia seharusnya tetap tenang dan merespons petugas dengan bijak.
Video tersebut memperlihatkan Koster saat meninjau SPBU yang tidak beroperasi ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh BBM. Rekaman itu kemudian beredar dan memunculkan perhatian terhadap sikap gubernur saat berbicara dengan petugas di lokasi. Dalam penjelasannya, Koster mengakui bahwa suasana saat itu membuat dirinya terbawa emosi. Ia tidak membenarkan reaksi tersebut, melainkan menyatakan bahwa dirinya semestinya menjaga ketenangan.
Pengakuan itu menjadi bagian penting dari penjelasan Koster mengenai kejadian yang terekam. Ia menegaskan inti evaluasinya pada cara merespons situasi, bukan sekadar pada keberadaan video yang beredar. Dalam menghadapi petugas, ia seharusnya menyampaikan tanggapan secara bijak meskipun sedang berada di tengah persoalan kelangkaan BBM dan peninjauan SPBU yang tidak beroperasi. Dengan demikian, Koster mengakui bahwa keterlibatannya dalam kemarahan tersebut tidak mencerminkan respons yang seharusnya ia tunjukkan.
Pernyataan di Denpasar itu menjelaskan bagaimana Koster memandang kembali sikapnya setelah video peninjauan menjadi perhatian. Ia menyadari bahwa sebagai gubernur, ia perlu mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan petugas, termasuk dalam keadaan yang menuntut penjelasan mengenai layanan SPBU. Penilaian tersebut sekaligus menegaskan bahwa ia menganggap respons yang lebih tenang dan bijaksana sebagai pilihan yang semestinya diambil. Pengakuan Koster memberi konteks atas rekaman yang beredar, tanpa mengubah pokok pernyataannya: ia ikut marah dan seharusnya bersikap lebih tenang saat merespons petugas.
Peninjauan Koster ke sebuah SPBU dilakukan untuk memastikan penanganan kelangkaan bahan bakar minyak berjalan secara optimal. Di tengah kebutuhan warga terhadap pasokan BBM, ia ingin melihat langsung kondisi pelayanan, bukan hanya menerima laporan mengenai situasi di lapangan. Pemeriksaan tersebut juga mencakup kesiapan SPBU dalam menyediakan layanan operasional selama 24 jam. Dengan meninjau keadaan secara langsung, Koster dapat mengetahui apakah fasilitas dan pengaturan pelayanan telah mendukung kebutuhan masyarakat, serta mengenali persoalan yang mungkin menghambat penyaluran BBM.
Namun, saat tiba di lokasi, ia mendapati SPBU tersebut sedang tidak beroperasi. Keadaan itu berlangsung ketika antrean kendaraan warga telah memanjang, sehingga penundaan pelayanan berpotensi menambah kesulitan bagi pengendara yang menunggu. Perbedaan kebutuhan layanan yang mendesak dan kondisi operasional yang terhenti menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut. Situasi yang terlihat di lapangan memberi gambaran bahwa kesiapan layanan bukan hanya berkaitan dengan rencana beroperasi sepanjang hari, tetapi juga kemampuan menjaga pelayanan tetap berjalan ketika masyarakat membutuhkan BBM.
Untuk mengetahui penyebab berhentinya layanan, Koster kemudian berbicara langsung dengan pimpinan SPBU. Dalam pembicaraan itu, ia meminta penjelasan mengenai kendala yang sedang dihadapi dan memperoleh keterangan bahwa sistem komputasi menjadi persoalan yang membuat pelayanan terhenti. Informasi tersebut penting untuk memahami bahwa gangguan operasional dapat bersumber dari sistem yang mendukung transaksi atau proses pelayanan, bukan semata-mata dari ketersediaan BBM. Dialog langsung juga memungkinkan persoalan disampaikan secara jelas oleh pihak yang bertanggung jawab di SPBU, sehingga peninjauan tidak berhenti pada pengamatan antrean saja. Dengan mengetahui hambatan sistem, pihak terkait dapat menilai langkah penanganan yang diperlukan agar layanan kembali berjalan dan kesiapan operasional 24 jam dapat dipenuhi. Fokus pemeriksaan Koster, dengan demikian, mencakup dua hal yang saling berkaitan: memastikan respons terhadap kelangkaan BBM dan memeriksa apakah gangguan teknis menghambat akses warga terhadap pelayanan yang seharusnya tersedia.Ketegangan terjadi ketika Koster tengah berbicara dengan pimpinan SPBU yang tidak beroperasi. Dalam percakapan itu, seorang petugas perempuan menyela pembicaraan dan menyampaikan keberatan dengan nada emosional. Situasi yang semula berlangsung sebagai peninjauan lapangan pun berubah menjadi adu kata-kata. Rekaman singkat dari peristiwa tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menarik perhatian publik.
Dalam video yang ramai dibicarakan, Koster terlihat membalas ucapan petugas itu dengan nada serupa. Ia juga meminta petugas tersebut diam. Respons tersebut menjadi sorotan karena terjadi saat dirinya sedang menjalankan peninjauan terhadap SPBU yang tidak beroperasi. Potongan rekaman yang tersebar memperlihatkan suasana tegang, meskipun tidak selalu menyajikan seluruh konteks percakapan sebelum dan sesudah bagian yang terekam.
Koster kemudian mengakui bahwa dirinya terpancing emosi dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut reaksinya sebagai kekeliruan dan menyadari bahwa sebagai pejabat yang berada di lapangan, ia semestinya dapat menjaga sikap serta mengendalikan cara merespons. Pengakuan itu menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan tindakannya, meski insiden tersebut berlangsung dalam keadaan yang memanas. Perhatian publik terhadap video itu turut membuat responsnya menjadi bahan pembicaraan lebih luas.
Menurut pengakuannya, rasa sesal atas kejadian tersebut tidak langsung hilang setelah peninjauan selesai. Peristiwa itu masih terbawa hingga ia tiba di rumah. Di sana, istrinya turut menegur cara Koster menangani insiden tersebut di lapangan. Teguran itu menjadi pengingat bahwa pilihan kata dan sikap ketika berhadapan dengan warga atau petugas dapat memengaruhi bagaimana sebuah peristiwa dipahami, terutama ketika percakapan terekam dan tersebar kepada masyarakat.
Insiden ini memperlihatkan bagaimana percakapan yang berlangsung dalam suasana tegang dapat berubah menjadi rekaman viral dan memunculkan penilaian publik. Pengakuan Koster bahwa ia keliru terpancing emosi menjadi bagian penting dari respons setelah video beredar. Ia juga menceritakan penyesalan dan teguran dari istrinya, yang menyoroti pentingnya menjaga ketenangan saat menghadapi perbedaan atau keberatan di lapangan. Namun, inti peristiwanya tetap berkaitan dengan percakapan yang memanas Koster dan petugas SPBU, serta respons emosional yang terekam dalam video tersebut.
Dinamika yang terjadi saat meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak beroperasi menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bali. Koster mengakui dirinya keliru karena terpancing emosi ketika menghadapi situasi di lapangan. Ia memandang pengalaman tersebut sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan daerah perlu diperkuat, terutama saat kebutuhan dasar masyarakat terganggu dan informasi mengenai pasokan belum sepenuhnya dipahami.
Krisis BBM dan LPG 3 kilogram, menurut Koster, tidak semestinya menjadi ruang untuk saling menyalahkan. Pemenuhan kebutuhan dasar warga merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut koordinasi pemerintah daerah, pihak penyedia, serta unsur terkait lainnya. Evaluasi terhadap langkah penanganan diperlukan agar respons berikutnya lebih terarah, komunikasi antarpihak berjalan baik, dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi pasokan maupun distribusi.
Dalam upaya mencari jalan keluar, Koster disebut berkantor secara intensif di Depo Pertamina Sanggaran hingga dini hari. Bersama jajaran direksi, ia merumuskan skema kebijakan untuk menangani persoalan yang muncul. Pembahasan tersebut berfokus pada langkah operasional dan koordinasi, bukan sekadar reaksi terhadap antrean atau SPBU yang tidak melayani konsumen. Bagi pemerintah daerah, pemahaman yang tepat atas akar masalah menjadi dasar untuk menentukan tindakan yang sesuai.
Koster menegaskan bahwa persoalan pasokan pada saat itu bukan disebabkan kekurangan stok. Kendala yang dihadapi berada pada aspek teknis distribusi, sehingga penanganannya perlu diarahkan pada kelancaran penyaluran. Pembedaan ini penting agar respons publik dan kebijakan tidak dibangun berdasarkan anggapan yang keliru. Informasi yang jelas juga dapat membantu mengurangi keresahan masyarakat ketika akses terhadap BBM dan LPG terbatas.
Ia turut mengingatkan bahwa isu keamanan dan persoalan sosial memiliki.
Baca juga: Shell Umumkan SPBU Kembali Beroperasi, V-Power Diesel Jadi BBM yang Tersedia
