JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menata kawasan kumuh di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang tinggal di rumah-rumah petak Kampung Bali. Sebagian warga belum memperoleh informasi terperinci mengenai waktu pelaksanaan maupun bentuk penataan yang akan diterapkan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Kartika, warga RT 01 Kelurahan Kampung Bali, mengatakan dirinya belum mengetahui kapan penataan tersebut akan dimulai. Informasi yang diterimanya sejauh ini baru sebatas kemungkinan bangunan tempat tinggalnya terdampak, terutama karena rumah itu berada di dekat kali. Namun, belum ada penjelasan resmi yang memastikan bagian mana dari kawasan tersebut yang akan ditertibkan.
Kartika menuturkan, warga mendengar akan ada penggusuran di kawasan itu. Karena itu, mereka diminta bersiap untuk pindah apabila penataan benar-benar dilaksanakan. Meski demikian, ia mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai waktu pelaksanaan, lokasi pemindahan, ataupun mekanisme yang akan diberikan kepada warga terdampak.
Ketidakjelasan tersebut membuat warga rumah petak Kampung Bali berada dalam kondisi menunggu. Mereka perlu menyiapkan berbagai kebutuhan apabila harus meninggalkan tempat tinggal, tetapi tidak dapat mengambil keputusan karena belum mengetahui jadwal dan ketentuan penataan. Bagi warga, kepastian informasi menjadi hal penting agar mereka dapat memahami rencana pemerintah serta mempersiapkan diri secara layak.
Di tengah rencana pembenahan kawasan Tanah Abang, warga berharap pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka dan langsung kepada masyarakat. Penjelasan mengenai batas area terdampak, jadwal pelaksanaan, serta solusi tempat tinggal diperlukan untuk mencegah munculnya keresahan. Sampai informasi resmi diterima, Kartika dan warga lainnya masih menunggu kepastian tentang nasib rumah mereka di Kampung Bali.
Kartika mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa penataan tanah akan mencakup seluruh kawasan tempat tinggal warga Rumah Petak Kampung Bali. Keterangan tersebut membuat warga memahami bahwa penataan tidak hanya menyasar sebagian bangunan, melainkan berpotensi berdampak pada lingkungan tempat mereka bermukim secara lebih luas.
Menurut Kartika, bangunan yang berada di sekitar dua meter dari kali juga disebut masuk dalam area yang akan ditata. Kabar itu menjadi perhatian warga karena sebagian tempat tinggal mereka berada di kawasan yang berdekatan dengan aliran kali. Namun, ia menyampaikan informasi tersebut sebatas kabar yang diterima warga, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaannya.
Hingga kini, informasi mengenai cakupan penataan itu belum disertai jadwal yang pasti. Warga belum mengetahui kapan proses tersebut akan dimulai dan kapan mereka harus meninggalkan tempat tinggal masing-masing. Ketidakjelasan waktu membuat mereka belum dapat menentukan langkah yang perlu disiapkan, termasuk kapan harus mengosongkan bangunan yang ditempati.
Kartika menegaskan bahwa kabar mengenai bangunan dalam jarak sekitar dua meter dari kali yang termasuk area penataan telah beredar di warga. Pada saat yang sama, belum ada kepastian waktu yang dapat dijadikan acuan bagi mereka. Karena itu, warga masih menanti informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penataan, terutama terkait waktu yang memungkinkan mereka bersiap meninggalkan kawasan tersebut.
Kartika saat ini tinggal bersama suami dan anaknya di sebuah rumah petak di kawasan Kampung Bali. Tempat tinggal tersebut menjadi pilihan keluarga karena lokasinya masih dekat dengan berbagai kebutuhan sehari-hari, sekaligus menawarkan biaya sewa yang relatif sesuai dengan kemampuan mereka. Di tengah ketidakpastian penataan kawasan Tanah Abang, keberadaan rumah petak itu memberikan tempat tinggal yang dapat dijangkau tanpa harus mengorbankan sebagian besar pendapatan keluarga.
Untuk menempati rumah tersebut, Kartika membayar sewa Rp15 ribu per hari atau sekitar Rp450 ribu per bulan. Menurut dia, tarif itu masih tergolong terjangkau karena sudah mencakup kebutuhan air dan listrik. Dengan adanya kedua fasilitas tersebut dalam biaya sewa, keluarga Kartika dapat memperkirakan pengeluaran bulanan secara lebih mudah. Selisih biaya yang tersisa bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lain, termasuk makanan, transportasi, dan keperluan anak.
Karena itu, kemungkinan harus pindah membuat Kartika perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama besaran biaya sewa di tempat baru. Ia berharap dapat menemukan kontrakan dengan tarif yang tidak jauh berbeda dari yang dibayarkan sekarang. Kartika masih dapat menerima kenaikan sekitar Rp5 ribu hingga Rp20 ribu per hari, selama kondisi tempat tinggal dan fasilitas yang diperoleh tetap sepadan.
Namun, ia keberatan apabila harus membayar Rp30 ribu per hari untuk hunian dengan kondisi yang serupa. Dengan tarif tersebut, pengeluaran bulanan akan meningkat cukup besar, sementara kualitas tempat tinggal belum tentu lebih baik. Bagi Kartika, biaya sebesar itu lebih baik digunakan untuk mencari tempat lain yang menawarkan kondisi dan fasilitas yang lebih layak.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar menjadi faktor penting bagi warga yang berpotensi terdampak penataan. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan beberapa ribu rupiah per hari dapat memengaruhi anggaran secara keseluruhan. Kartika tidak semata-mata menolak kemungkinan pindah, tetapi berharap adanya pilihan hunian yang terjangkau dan tidak membebani kebutuhan keluarga. Kepastian mengenai lokasi serta biaya kontrakan menjadi hal yang masih dinantikan sebelum ia dapat menentukan langkah berikutnya.
Kartika memilih untuk menunggu arahan pemerintah sebelum mengambil keputusan mengenai tempat tinggalnya. Hingga kini, belum ada kepastian tentang kapan rencana penataan kawasan Kampung Bali akan dilaksanakan, termasuk bagaimana tahapan dan dampaknya bagi warga yang menempati rumah petak di sekitar Tanah Abang. Kondisi tersebut membuatnya belum memiliki alasan untuk segera mencari tempat tinggal baru.
Menurut Kartika, keputusan untuk berpindah tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena berkaitan dengan biaya, lokasi, serta keberlangsungan kehidupan keluarganya. Ia masih menunggu informasi resmi mengenai rencana penataan, terutama pemberitahuan yang menjelaskan apakah warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan kapan hal itu akan dilakukan. Selama belum ada arahan yang jelas, ia memilih tetap tinggal di rumah yang ditempatinya saat ini.
Kartika menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah apabila penataan benar-benar dilaksanakan. Jika diminta pindah, ia akan mencari kontrakan lain yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Namun, apabila rencana penataan tersebut batal atau belum dilanjutkan, ia akan tetap tinggal di tempat sekarang seperti biasa.
Sikap itu menunjukkan bahwa keputusan Kartika mengenai tempat tinggal sepenuhnya bergantung pada kelanjutan rencana penataan kawasan Kampung Bali. Ia belum ingin mengambil langkah lebih jauh sebelum pemerintah memberikan kepastian kepada warga. Bagi Kartika, kejelasan waktu pelaksanaan dan keputusan resmi menjadi hal penting agar setiap keluarga dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mempertimbangkan biaya pindah, mencari hunian pengganti, dan menata kembali kehidupan sehari-hari.
Sambil menunggu perkembangan berikutnya, Kartika bersama warga lainnya masih menjalani aktivitas di lingkungan tersebut. Mereka berharap pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka dan memberi waktu yang cukup apabila penataan benar-benar dilakukan. Dengan demikian, warga dapat mengambil keputusan berdasarkan kepastian, bukan hanya berdasarkan kabar atau rencana yang belum memiliki jadwal pelaksanaan.
