JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Polisi Militer TNI (POM TNI) mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan judi online yang disebut beroperasi dari salah satu rumah dinas di kompleks perumahan angkatan darat KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada penggerebekan atau penindakan terhadap pihak yang berada di lokasi, melainkan harus diarahkan untuk mengungkap keseluruhan jaringan bisnis tersebut.
Dave menilai aparat perlu menelusuri siapa pengelola, penyandang dana, penyedia sarana teknologi, serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari kegiatan ilegal itu. Penelusuran aliran dana dan komunikasi juga penting untuk mengetahui apakah lokasi tersebut hanya digunakan sebagai tempat operasional atau menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Langkah tersebut diperlukan agar proses hukum dapat berjalan berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia juga meminta POM TNI menindak tegas apabila ditemukan keterlibatan oknum militer. Pada saat yang sama, pihak sipil yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengusutan secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik status, jabatan, maupun akses tertentu. Penanganan perkara secara transparan juga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan penegak hukum.
Dave mengaku terkejut mendengar kabar penggerebekan tersebut, terlebih karena dugaan aktivitas itu berlangsung di kawasan rumah dinas yang semestinya memiliki pengawasan dan tata kelola keamanan. Ia menegaskan bahwa judi online bukan pelanggaran ringan, melainkan aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang dan berpotensi menimbulkan dampak sosial luas. Karena itu, ia mendorong pemeriksaan dilakukan secara profesional, menyeluruh, dan tidak pandang bulu, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pendukung di luar kompleks KPAD Cijantung.
Dave mengapresiasi langkah awal Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Polisi Militer (POM) TNI, yang telah memulai investigasi atas dugaan markas judi online di KPAD Cijantung. Menurutnya, dimulainya pemeriksaan tersebut merupakan langkah penting untuk mengungkap kebenaran mengenai dugaan aktivitas yang menjadi perhatian publik.
Meski demikian, Dave mendorong agar investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Ia meminta POM TNI melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga seluruh rangkaian dugaan aktivitas judi online tersebut dapat diketahui dengan jelas. Pemeriksaan yang komprehensif diperlukan untuk membongkar jaringan yang diduga berada di balik keberadaan markas tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Dave juga mendorong agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dibawa kepada pihak terkait untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, langkah investigasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai dugaan jaringan judi online, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum terhadap setiap pihak yang memiliki keterlibatan.
Ia menilai apresiasi terhadap tindakan awal POM TNI perlu disertai dorongan agar proses pemeriksaan berjalan tuntas. Pengungkapan jaringan secara menyeluruh dan penyerahan pihak-pihak yang terlibat kepada pihak terkait menjadi bagian penting dari tindak lanjut atas dugaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dave saat dihubungi pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Dave meminta Pusat Polisi Militer (POM) TNI tidak menghentikan pengusutan pada tindakan penggerebekan di lokasi. Operasi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan judi online secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pihak yang berperan sebagai pengelola, penyandang dana, perekrut, penyedia sarana, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan. Setiap keterangan, dokumen, perangkat elektronik, dan transaksi yang ditemukan perlu dianalisis secara cermat agar hubungan antarpihak dapat dipetakan berdasarkan bukti yang sah.
Penelusuran juga perlu diarahkan pada aliran dana. Aparat diminta memeriksa sumber modal, rekening yang digunakan, pola perpindahan uang, serta pihak yang menerima keuntungan dari kegiatan tersebut. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah dana hanya berputar di pelaksana lapangan atau mengalir kepada pihak lain yang memiliki kewenangan, akses, maupun pengaruh. Pemeriksaan finansial yang transparan dapat membantu mengungkap struktur jaringan dan mencegah proses hukum berhenti pada pelaku yang berada di tingkat bawah.
Menurut Dave, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh instansi yang berkaitan, baik di lingkungan TNI maupun sipil. Penelusuran lintas lembaga diperlukan untuk memastikan tidak ada celah pengawasan atau konflik kepentingan yang menghambat penyidikan. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan anggota, pegawai, atau pihak lain, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku. Fasilitas negara, termasuk kawasan dan bangunan yang dibangun menggunakan uang rakyat, seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan pelayanan kedinasan. Pemanfaatan fasilitas tersebut untuk menjalankan kegiatan kriminal merupakan pelanggaran serius yang harus diproses secara tegas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemilik rumah dinas di kompleks KPAD Cijantung yang diduga digunakan sebagai markas operasional judi online telah ditahan di POMDAM Jaya. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami dugaan keterkaitan pemilik rumah dengan aktivitas perjudian berbasis internet yang disebut berlangsung di lokasi tersebut. Langkah ini menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum untuk mengungkap fakta, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan setiap informasi yang muncul dapat diverifikasi secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pemilik bangunan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, aliran dana, peran setiap individu, dan mekanisme operasional yang digunakan. Aparat penegak hukum perlu bekerja berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, penanganan perkara ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai dugaan praktik judi online di kawasan tersebut.
Anggota DPR Dave menegaskan bahwa kegiatan semacam itu harus diberantas. Menurutnya, praktik judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penindakan harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Pengungkapan jaringan, pihak yang memberikan perlindungan, serta pihak yang menikmati keuntungan perlu menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
Dave juga meyakini TNI, Polri, dan seluruh instansi penegak hukum memiliki kemampuan untuk memberangus praktik tersebut. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar pemberantasan judi online dapat dilakukan secara efektif, sekaligus memperkuat penegakan keadilan dan melindungi kesejahteraan rakyat. Penahanan pemilik rumah dinas di POMDAM Jaya diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengusutan yang lebih mendalam serta tindakan tegas terhadap seluruh jaringan yang terbukti terlibat.
