KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mendorong seluruh kader untuk merapatkan barisan dalam menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan konsolidasi internal dan bakti sosial yang berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat (9/10). Agenda itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyatukan langkah, serta memastikan kesiapan struktur partai di berbagai tingkatan.
Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri pengurus partai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting. Kehadiran jajaran struktural itu menunjukkan pentingnya koordinasi berjenjang dalam menjalankan agenda organisasi dan membangun kerja politik yang berkelanjutan. Bagi PDI Perjuangan Jawa Timur, penguatan struktur hingga tingkat paling bawah dipandang penting karena para kader di wilayah tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Said menekankan bahwa soliditas internal merupakan modal utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus meraih kemenangan politik pada Pemilu 2029. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh strategi menghadapi kontestasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh kader menjaga kekompakan, disiplin, dan konsistensi dalam menjalankan keputusan organisasi.
Ia juga mengingatkan agar konsolidasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Setiap pengurus dan kader diharapkan menerjemahkan arahan partai melalui kerja nyata, pelayanan kepada masyarakat, serta kepedulian terhadap persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing. Bakti sosial yang digelar bersamaan dengan konsolidasi menjadi salah satu bentuk kehadiran partai di tengah masyarakat dan sarana memperkuat hubungan dengan warga.
Dengan menyatukan kekuatan DPC, PAC, dan ranting, partai berupaya membangun fondasi organisasi yang lebih kokoh sejak dini. Langkah tersebut sekaligus menjadi persiapan awal untuk menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029, dengan menempatkan kebersamaan kader dan kepercayaan publik sebagai prioritas.
Said Abdullah mengingatkan bahwa konsolidasi PDIP Jawa Timur tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pertemuan, pengarahan, dan peneguhan struktur harus menghasilkan kesamaan visi serta langkah nyata di seluruh kader. Menurutnya, konsolidasi baru memiliki makna apabila setiap unsur partai memahami tujuan organisasi, menjalankan keputusan bersama, dan bergerak dalam arah yang sama untuk menghadapi agenda politik, termasuk Pemilu 2029.
Ia meminta kader tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk membangun jarak atau memperlebar perselisihan internal. Pertengkaran, saling memfitnah, dan tindakan yang mengarah pada pembentukan faksi dinilai dapat merugikan partai secara langsung. Konflik semacam itu bukan hanya menghambat kerja organisasi, melainkan juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Jika dibiarkan, perselisihan internal dapat mengancam keberlangsungan organisasi karena energi kader terserap untuk menghadapi persoalan di dalam tubuh partai, bukan untuk memperkuat pelayanan dan perjuangan politik.
Dalam konteks tersebut, Said menekankan pentingnya menjaga soliditas sebagai kekuatan bersama. “Soliditas merupakan modal sosial dan modal utama partai,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa kekompakan tidak sekadar berkaitan dengan hubungan antaranggota, tetapi juga menjadi aset politik yang menentukan kemampuan partai mempertahankan kepercayaan publik. Kader yang mampu menjaga persatuan akan lebih mudah menyampaikan program, merespons kebutuhan masyarakat, dan membangun kerja politik secara berkelanjutan.
Said juga berpesan agar seluruh jajaran menjalankan arahan organisasi dan satu komando tanpa interpretasi lain. Arahan tersebut, menurutnya, perlu dipahami sebagai pedoman untuk memastikan seluruh gerak partai tetap terkoordinasi, bukan sebagai batasan terhadap inisiatif kader. Dengan kesamaan pemahaman, disiplin organisasi, dan komitmen menghindari konflik, konsolidasi di Jawa Timur diharapkan melahirkan kesiapan yang lebih kuat. Setiap kader dituntut mengutamakan kepentingan partai, menjaga kepercayaan masyarakat, serta membuktikan bahwa persatuan dapat diterjemahkan menjadi kerja politik yang terukur.
Said Abdullah menegaskan bahwa penguatan organisasi partai harus berjalan seiring dengan upaya kader mendekatkan diri kepada masyarakat. Konsolidasi internal tidak cukup hanya dilakukan melalui penataan struktur, pembagian tugas, dan penguatan koordinasi antarkader. Seluruh proses tersebut perlu diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan rakyat sebagai sumber utama kepercayaan dan legitimasi politik. Menurut Said, kepercayaan masyarakat menjadi perhatian penting bagi PDI Perjuangan dalam mempersiapkan diri menghadapi target politik pada Pemilu 2029.
Ia berpandangan bahwa kedekatan dengan warga dapat dibangun melalui perhatian sederhana yang dilakukan secara konsisten. Menyapa masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, atau hadir dalam berbagai kegiatan sosial merupakan bentuk kepedulian yang memiliki arti penting. Perhatian semacam itu dapat membuat warga merasa dihargai, meskipun pada saat tersebut mereka belum tentu membutuhkan bantuan secara langsung. Bagi kader, kehadiran di tengah masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk memahami kondisi dan harapan rakyat.
Said juga mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik kehormatan sekaligus kedaulatan. Karena itu, para wakil rakyat harus menyadari bahwa mereka menjalankan amanah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Mandat tersebut menuntut sikap rendah hati, kesediaan untuk mendengar, serta komitmen memperjuangkan kebutuhan warga melalui kerja politik yang bertanggung jawab. Hubungan partai dan masyarakat, menurut pandangan itu, perlu dirawat melalui pelayanan, komunikasi, dan tindakan nyata.
Dalam kegiatan tersebut, PDI Perjuangan turut menyalurkan bantuan sosial kepada 300 penerima manfaat. Selain itu, santunan diberikan kepada 20 anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial partai. Penyaluran bantuan itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat secara langsung sekaligus memperkuat hubungan kader dengan masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi organisasi tidak hanya berorientasi pada kesiapan politik, tetapi juga pada kepedulian dan pengabdian di tengah warga.
Said Abdullah menegaskan bahwa konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Timur tidak berhenti pada target memenangkan pemilihan legislatif. Penguatan organisasi juga diarahkan untuk memperluas kepemimpinan kader partai di tingkat daerah, termasuk dengan menempatkan mereka sebagai kepala daerah pada kontestasi mendatang. Target tersebut dinilai penting agar partai memiliki pijakan pemerintahan yang lebih kuat sekaligus mampu menerjemahkan agenda politiknya ke dalam kebijakan publik.
Perhatian khusus disampaikan kepada Kabupaten Malang. Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena itu, Said meminta DPD dan seluruh jajaran partai mulai menyiapkan langkah secara serius, terukur, dan berkelanjutan untuk membuka peluang tersebut. Persiapan dapat mencakup pemetaan kekuatan politik, pengaderan, penguatan struktur, serta penjaringan tokoh yang memiliki kapasitas dan penerimaan luas di tengah masyarakat.
Selain Kabupaten Malang, Said menyoroti posisi gubernur Jawa Timur yang hingga saat ini belum diisi oleh kader PDI Perjuangan. Ia berharap partai dapat mengusung calon sendiri dalam kontestasi mendatang, bukan sekadar menjadi bagian dari dukungan politik bagi kandidat dari luar partai. Keinginan tersebut membutuhkan konsolidasi sejak dini, sehingga partai memiliki cukup waktu untuk membangun popularitas, memperkuat komunikasi publik, dan menyatukan seluruh unsur internal.
Di Jawa Timur, sejumlah kader PDI Perjuangan telah dipercaya memimpin pemerintahan daerah. Mereka lain duet Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan mereka menjadi modal politik sekaligus contoh bahwa kader partai dapat memperoleh mandat masyarakat dan menjalankan pemerintahan daerah.
Dengan demikian, konsolidasi yang didorong Said memiliki sasaran yang lebih luas daripada perolehan kursi legislatif. Partai dituntut menyiapkan kader, memperkuat kerja organisasi, dan membangun strategi elektoral untuk merebut lebih banyak posisi kepala daerah, termasuk bupati di Kabupaten Malang dan gubernur Jawa Timur.
