JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan layanan Transjakarta laut menuju wilayah Kepulauan Seribu. Dukungan tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Husen, yang menilai perluasan konektivitas transportasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan akses warga di daratan Jakarta dan masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan.
Menurut Husen, wilayah Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan mobilitas publik. Karena itu, rencana menghadirkan layanan transportasi laut yang terintegrasi dengan sistem Transjakarta perlu dibahas secara serius, baik dari sisi rute, jadwal, kapasitas armada, maupun keterjangkauan tarif. Kehadiran moda tersebut diharapkan dapat membantu warga pulau mengakses pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan berbagai kebutuhan lain dengan waktu tempuh yang lebih terukur.
Perluasan layanan ini juga dipandang penting untuk menjangkau wilayah terluar Jakarta secara lebih adil. Selama ini, karakter geografis Kepulauan Seribu membuat mobilitas masyarakat sangat bergantung pada moda laut dan kondisi cuaca. Dengan perencanaan yang matang, layanan Transjakarta laut dapat menjadi bagian dari konektivitas antarmoda yang memperkuat hubungan pulau-pulau berpenduduk dan wilayah daratan.
Pembahasan yang didorong Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta berfokus pada rencana pengembangan dan perluasan layanan, bukan pada layanan Transjakarta laut yang telah beroperasi. Artinya, masih diperlukan kajian mengenai kebutuhan masyarakat, kesiapan infrastruktur pelabuhan, aspek keselamatan pelayaran, serta pola integrasi dengan transportasi umum lainnya. Husen menekankan bahwa setiap tahapan perlu disusun agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kepulauan Seribu dan tidak berhenti sebagai wacana. Dengan demikian, pengembangan transportasi laut dapat menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam memenuhi hak mobilitas warga di seluruh wilayah Jakarta.
Kehadiran angkutan perairan yang terintegrasi di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperbaiki akses masyarakat antarpulau secara menyeluruh. Konektivitas yang lebih teratur, aman, dan memiliki jadwal pasti akan memudahkan warga bepergian untuk bekerja, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, maupun memenuhi kebutuhan administrasi. Selama ini, mobilitas sangat dipengaruhi kondisi cuaca, ketersediaan kapal, serta jarak antarpulau. Dengan sistem transportasi yang terhubung dengan jaringan darat dan simpul pelabuhan, perjalanan dapat berlangsung lebih efisien dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Manfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemudahan perjalanan, tetapi juga pemerataan pelayanan publik dasar. Akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan dapat menjadi lebih cepat sehingga warga tidak harus menghadapi beban perjalanan yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan atau pengobatan. Distribusi tenaga pengajar, tenaga medis, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan publik pun berpeluang berlangsung lebih lancar. Dalam pandangan PAN, ekspansi lintas matra yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) merupakan langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan mobilitas yang selama ini dirasakan masyarakat Kepulauan Seribu.
Husen menyampaikan bahwa pengembangan angkutan laut dan kepelabuhanan diarahkan untuk menciptakan mobilitas yang setara, efisien, dan terjangkau bagi seluruh warga. Kebijakan itu perlu didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai, armada yang laik, integrasi jadwal, serta tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Konektivitas yang kuat juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Pelaku usaha lokal akan lebih mudah mendistribusikan hasil perikanan dan produk UMKM, sementara wisatawan memperoleh akses yang lebih nyaman menuju destinasi bahari. Dengan demikian, transportasi antarpulau tidak hanya mendukung aktivitas harian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata bahari secara berkelanjutan.
Dukungan PAN terhadap pengembangan konektivitas Jakarta tidak berhenti pada sektor perairan. Pada moda darat, perhatian diarahkan pada penataan jaringan transportasi yang lebih terintegrasi, baik antarbus, kereta, maupun layanan pengumpan di kawasan permukiman. Integrasi tersebut perlu didukung oleh penyediaan layanan first-mile dan last-mile yang aman, terjangkau, serta mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, perjalanan pengguna tidak terputus ketika berpindah dari rumah menuju simpul transportasi atau dari halte dan stasiun ke tujuan akhir.
Menurut Husen, penguatan konektivitas darat dapat menjadi instrumen penting untuk mengubah kebiasaan mobilitas warga. Ketersediaan rute yang saling terhubung, jadwal yang konsisten, sistem pembayaran yang sederhana, dan fasilitas perpindahan yang nyaman diharapkan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Peralihan tersebut berpotensi mengurangi beban lalu lintas di ruas-ruas utama Jakarta serta kawasan penyangga yang selama ini menghadapi kemacetan kronis, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
Penataan transportasi umum juga memiliki dampak terhadap kualitas lingkungan. Semakin banyak warga menggunakan layanan bersama, semakin besar peluang pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Kondisi itu dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon di wilayah aglomerasi. Karena itu, integrasi antarmoda perlu ditempatkan sebagai kebijakan jangka panjang yang menghubungkan perencanaan tata ruang, pengembangan kawasan, dan peningkatan kualitas layanan transportasi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, sektor udara dinilai membuka peluang diversifikasi bisnis bagi Transjakarta. Peran tersebut dapat dikembangkan melalui konektivitas menuju simpul-simpul bandara, baik dengan memperkuat rute langsung maupun menghubungkannya dengan jaringan transportasi yang sudah tersedia. Peningkatan akses ke bandara akan memperluas pilihan perjalanan bagi warga dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat hubungan antarwilayah. Integrasi ini juga dapat mendukung mobilitas penumpang dari pusat kota, kawasan penyangga, hingga wilayah kepulauan yang memiliki kebutuhan konektivitas berbeda.
Rencana pengembangan konektivitas transportasi menuju Kepulauan Seribu masih berada dalam tahap pematangan kajian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah merampungkan kajian teknis yang menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pengembangan layanan tersebut. Kajian ini diperlukan agar setiap rencana memiliki landasan yang memadai, baik dari sisi operasional maupun dukungan sarana transportasi.
Aspek yang dikaji mencakup kelaikan kapal, integrasi tarif, serta kesiapan infrastruktur dermaga penunjang. Kelaikan kapal menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran perjalanan penumpang. Di sisi lain, integrasi tarif perlu dibahas untuk memastikan layanan transportasi laut dapat terhubung dengan sistem transportasi yang telah tersedia di Jakarta. Kesiapan dermaga juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mengingat fasilitas tersebut akan mendukung proses naik turun penumpang dan operasional kapal.
Rencana ini sejalan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengenai perluasan bisnis PT Transportasi Jakarta. Perusahaan tersebut diarahkan untuk tidak hanya bergerak dalam layanan transportasi darat, tetapi juga berpeluang mengembangkan sektor transportasi laut hingga udara. Pernyataan itu menunjukkan adanya gagasan untuk memperluas cakupan layanan Transjakarta sebagai bagian dari upaya membangun konektivitas transportasi yang lebih terintegrasi.
Secara regulasi, rencana tersebut tercantum dalam rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta. Ranperda itu menjadi bagian dari dasar pembahasan mengenai arah pengembangan dan bentuk usaha perusahaan. Namun, pemerintah daerah dan Transjakarta masih menyelesaikan kajian teknis terkait sejumlah aspek utama tersebut. Karena itu, perkembangan rencana konektivitas menuju Kepulauan Seribu masih bergantung pada hasil kajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
