Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meminta dukungan penindakan terhadap dugaan praktik mafia dalam perdagangan ayam dan telur. Langkah tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pembentukan harga komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Melalui surat itu, Amran meminta persoalan tersebut ditangani secara serius dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Permintaan kepada Kapolri menunjukkan bahwa pemerintah memandang persoalan harga ayam dan telur tidak cukup dihadapi melalui kebijakan sektor pertanian saja. Dugaan adanya praktik mafia perlu diperiksa secara menyeluruh agar penanganannya memiliki dasar yang jelas. Karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum dinilai diperlukan untuk menelusuri persoalan yang berada di balik perdagangan kedua komoditas tersebut.
Surat itu juga menempatkan dugaan praktik mafia sebagai isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Harga ayam dan telur merupakan bagian dari perdagangan pangan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ketika muncul persoalan harga, pemerintah perlu memastikan penyebabnya dapat ditelusuri, termasuk apabila terdapat dugaan tindakan yang memengaruhi perdagangan secara tidak semestinya.
Dengan mengirimkan surat kepada Kapolri, Amran meminta dukungan untuk menindak dugaan tersebut melalui proses penegakan hukum. Permintaan itu tidak hanya menyoroti harga sebagai hasil akhir, tetapi juga mendorong pemeriksaan terhadap kemungkinan praktik yang memengaruhi peredarannya. Penanganan oleh aparat diharapkan dapat membantu mengungkap persoalan secara lebih serius, berdasarkan penelusuran dan proses hukum yang berlaku.
Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai permintaan kepada Kapolri untuk mengusut dugaan mafia di balik harga ayam dan telur disampaikan dalam forum resmi pemerintah. Informasi tersebut muncul saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dengan demikian, pernyataan mengenai surat kepada Kapolri bukan disampaikan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat yang berfokus pada perkembangan harga dan stabilitas ekonomi daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi berbagai komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi. Dalam konteks itu, Amran menyoroti harga ayam dan telur karena keduanya merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Perubahan harga pada dua komoditas tersebut dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan atau gangguan pada rantai pasok. Perhatian pemerintah tidak hanya berkaitan dengan tingkat harga di pasar, tetapi juga dengan faktor yang dapat menyebabkan harga bergerak tidak wajar.
Di hadapan peserta rapat, Amran menyampaikan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Kapolri berkaitan dengan dugaan praktik mafia yang dinilai dapat memengaruhi harga ayam dan telur. Penyampaian itu menempatkan isu tersebut dalam agenda pengendalian inflasi, sekaligus menunjukkan adanya dorongan untuk menelusuri kemungkinan persoalan di luar faktor produksi dan distribusi. Langkah penelusuran melalui aparat penegak hukum diharapkan dapat membantu memperjelas apakah kenaikan atau pembentukan harga dipengaruhi praktik perdagangan yang melanggar ketentuan. Latar forum dan waktu penyampaian ini penting untuk memahami bahwa pemerintah membahas harga ayam serta telur sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan dan kestabilan inflasi daerah.
Amran menyoroti kondisi pasar ayam dan telur yang dinilainya tidak lazim. Menurut keterangan tersebut, terdapat anomali ketika produsen dan konsumen sama-sama menyampaikan keluhan melalui aksi di gedung DPR RI. Biasanya, produsen menginginkan harga jual yang mampu menutup biaya produksi, sedangkan konsumen berharap memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Namun, apabila kedua pihak hadir dengan persoalan masing-masing pada ruang yang sama, situasi itu menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pembentukan harga dan distribusi. Kondisi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh agar penyebab tekanan di tingkat peternak dan konsumen dapat dipetakan secara lebih jelas.
Sorotan Amran juga berkaitan dengan kenaikan harga ayam dan telur yang disebut mengalami inflasi tinggi dibandingkan tingkat harga yang semestinya terbentuk di pasar. Harga yang meningkat tidak selalu berarti peternak menerima keuntungan lebih besar. Dalam rantai pasok, perbedaan harga tingkat produksi dan konsumen dapat dipengaruhi oleh biaya pakan, transportasi, penyimpanan, perdagangan, serta margin di setiap mata rantai. Karena itu, data mengenai harga di tingkat peternak, pedagang, dan konsumen perlu dibandingkan secara terbuka. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui pada tahap mana kenaikan paling besar terjadi dan apakah terdapat pola yang tidak wajar.
Dalam konteks itu, Amran menduga praktik mafia turut mendorong kenaikan harga ayam dan telur. Dugaan ini belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti, sehingga memerlukan penyelidikan berbasis data dan penegakan hukum yang sesuai. Permintaan agar Kapolri mengusut persoalan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menelusuri kemungkinan pengaturan pasokan, permainan harga, atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Penyelidikan juga harus membedakan kenaikan yang disebabkan faktor produksi dan distribusi dengan kenaikan yang mungkin muncul akibat tindakan melawan hukum. Dengan pemeriksaan yang transparan, pemerintah dapat memastikan perlindungan bagi peternak sekaligus menjaga agar konsumen tidak menanggung beban harga yang berlebihan.
Selain meminta Kapolri mengusut dugaan mafia di balik harga ayam dan telur, Amran juga mendorong keterlibatan Kementerian Dalam Negeri. Ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan dan koordinasi pemerintah. Menurut Amran, persoalan harga pangan tidak hanya berkaitan dengan pasokan dan distribusi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi inflasi di berbagai daerah.
Amran meminta Kemendagri membantu pengendalian inflasi apabila dugaan praktik mafia tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pemantauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi berjalan secara terkoordinasi. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat respons pemerintah terhadap perubahan harga ayam dan telur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia juga menginginkan dugaan praktik mafia tersebut dibuka kepada publik dan ditangani secara serius. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penelusuran, pihak-pihak yang diperiksa, serta langkah yang ditempuh untuk menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, penanganan persoalan tidak berhenti pada pernyataan atau pemantauan pasar, melainkan berlanjut pada pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Permintaan kepada Kapolri dan Menteri Dalam Negeri itu menunjukkan dorongan agar persoalan harga ayam dan telur ditangani melalui koordinasi lintas lembaga. Amran menempatkan pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian inflasi sebagai bagian yang saling berkaitan dalam merespons dugaan tersebut. Pemerintah, sebagaimana disampaikan sumber, diarahkan untuk menindaklanjuti informasi itu melalui mekanisme yang berlaku, menjaga stabilitas harga pangan, dan memastikan perkembangan penanganannya dapat diketahui publik tanpa mendahului proses pemeriksaan.
Baca juga: Sabung Ayam 1×24 Jam di Posangit Ngisor Wonomerto Masih Berjalan, Warga Akan Lapor ke Kapolri Dan Polda Jatim | Pemerintah Soroti Kesenjangan Harga Pangan dan Dugaan Permainan di Rantai Distribusi | Amran Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Rugikan Negara Rp89 Triliun
