Jakarta | Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan selama dua tahun pemerintahannya. Penilaian itu ia sampaikan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin. Menurut Lalu, perhatian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Ia menyebut pemerintah berupaya membenahi berbagai persoalan pendidikan secara serius, bukan sekadar menyampaikan komitmen, tetapi juga melalui langkah-langkah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat sektor tersebut.
Lalu mengatakan, pembenahan pendidikan membutuhkan perhatian berkelanjutan karena sektor ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus menjaga keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya. Menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan dapat ditangani dengan lebih baik.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pemerintah didasarkan pada adanya kemauan untuk memperkuat perbaikan pendidikan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo. Lalu memandang keseriusan itu sebagai hal penting untuk memastikan agenda pendidikan tidak kehilangan perhatian di tengah pelaksanaan program pembangunan lainnya. Pemerintah, lanjutnya, diharapkan mempertahankan fokus tersebut serta memastikan setiap langkah pembenahan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan perhatian yang terus dijaga, perbaikan pendidikan dapat berlangsung lebih terarah dan menjadi dasar bagi peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Revitalisasi sekolah disebut Lalu Hadrian sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pembenahan pendidikan. Program ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya diarahkan pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kondisi satuan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar. Sekolah yang memadai dipandang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Menurut Lalu Hadrian, revitalisasi tersebut terutama menyasar sekolah yang selama belasan hingga puluhan tahun tidak mengalami perbaikan. Perhatian terhadap sekolah-sekolah itu mencerminkan upaya pemerintah untuk menjangkau satuan pendidikan yang dalam waktu panjang belum memperoleh pembenahan. Dengan demikian, revitalisasi menjadi bagian dari agenda untuk memperkuat kualitas pendidikan secara lebih merata, tanpa mengabaikan kondisi sekolah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Selain revitalisasi sekolah, Lalu Hadrian juga menyebut digitalisasi pendidikan sebagai langkah pemerintah dalam menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan teknologi. Perubahan teknologi memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk cara pengetahuan disampaikan dan kegiatan belajar dilaksanakan. Karena itu, pendidikan perlu mengikuti perkembangan tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu merespons perubahan yang berlangsung di masyarakat.
Digitalisasi pendidikan diposisikan sebagai bagian dari pembenahan yang melengkapi perhatian terhadap kondisi sekolah. Jika revitalisasi berkaitan dengan upaya memperbaiki satuan pendidikan yang telah lama tidak mengalami pembenahan, digitalisasi berkaitan dengan penyesuaian proses pendidikan terhadap perkembangan teknologi. Kedua program tersebut, sebagaimana disampaikan Lalu Hadrian, menggambarkan perhatian pemerintah pada pembenahan pendidikan melalui perbaikan lingkungan sekolah sekaligus penyesuaian proses pembelajaran dengan perubahan zaman.
Perhatian pemerintah terhadap pendidikan juga diarahkan pada penguatan peran guru sebagai unsur penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan, sehingga guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih profesional dan berkelanjutan. Pemerintah juga menaruh perhatian pada kejelasan status kepegawaian, terutama bagi pendidik yang selama ini menghadapi ketidakpastian dalam kariernya. Penataan status ini diharapkan memberikan kepastian kerja, memperkuat motivasi, serta mendukung pemerataan kualitas pengajaran di berbagai wilayah. Dengan demikian, pembenahan pendidikan tidak hanya berfokus pada sarana dan kurikulum, tetapi juga pada kondisi para tenaga pendidik.
Dalam perluasan akses, pemerintah merancang sekolah rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini diharapkan membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi. Kehadiran sekolah rakyat perlu disertai dukungan pembiayaan, fasilitas, tenaga pengajar, dan mekanisme penerimaan yang tepat agar manfaatnya benar-benar menjangkau sasaran. Di sisi lain, sekolah Garuda diarahkan untuk menampung siswa dengan potensi akademik tinggi. Sekolah tersebut direncanakan menjadi lingkungan pendidikan yang mendorong pengembangan kemampuan, karakter, serta kesiapan siswa untuk melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi terbaik di dunia.
Agenda pengembangan pendidikan juga mencakup rencana sekolah nasional terintegrasi yang diharapkan dapat menghubungkan proses pembelajaran, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan secara lebih terpadu. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Kehadiran institusi tersebut diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, penelitian, serta inovasi nasional. Berbagai rencana ini masih memerlukan penyiapan regulasi, pendanaan, infrastruktur, dan tata kelola yang matang. Karena itu, pelaksanaannya perlu dipantau secara terbuka agar setiap program berkembang sesuai tujuan dan memberi manfaat yang merata bagi peserta didik.
Lalu Hadrian menekankan bahwa keberhasilan pembenahan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyusunan program, tetapi juga pada kemampuan kementerian terkait menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden ke dalam langkah kerja yang jelas. Penerjemahan tersebut diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, memiliki sasaran yang terukur, serta menjangkau kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Menurutnya, setiap kementerian perlu memahami tujuan utama kebijakan dan memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Dalam konteks tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran penting untuk menerjemahkan kebijakan Presiden ke dalam penguatan pendidikan dasar dan menengah. Hal itu mencakup penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, pendidik, peserta didik, serta peningkatan mutu pembelajaran. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu menerjemahkan arah kebijakan tersebut dalam pengembangan pendidikan tinggi, riset, sains, dan teknologi. Koordinasi di kedua kementerian diperlukan agar kebijakan pendidikan berjalan berkesinambungan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Lalu juga menegaskan pentingnya kerja sama Menteri Keuangan dengan kementerian yang membidangi pendidikan. Kerja sama tersebut diperlukan supaya kebutuhan pendanaan bagi program pendidikan dapat dibahas dan disiapkan sesuai prioritas kebijakan pemerintah. Ia mengkhawatirkan program Presiden dapat terhambat oleh birokrasi keuangan apabila proses penganggaran, pencairan, dan pelaksanaan anggaran tidak diterjemahkan secara sejalan dengan tujuan program. Kekhawatiran itu bermakna bahwa prosedur keuangan perlu mendukung pelaksanaan kebijakan, bukan menjadi kendala administratif yang membuat program berjalan lambat atau tidak terlaksana sebagaimana direncanakan. Dengan koordinasi antarkementerian, arah kebijakan Presiden diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program yang terarah dan tepat waktu.
Baca juga: Pemerintah Soroti Kesenjangan Harga Pangan dan Dugaan Permainan di Rantai Distribusi | Ahmad Khozinudin Sampaikan Aspirasi ke DPR soal Status Pendidikan Gibran | Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk Tekan Karhutla
