KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyosialisasikan program Jabar Sakola sebagai terobosan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dewi Sartika, kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Disdik Jawa Barat memperkuat bantuan pendidikan bagi masyarakat. Melalui program Jabar Sakola, informasi mengenai perluasan akses pendidikan disampaikan kepada unsur-unsur yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Program tersebut diarahkan untuk membantu mencegah siswa berhenti sekolah.
Kegiatan di Aula Dewi Sartika dihadiri oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XIII turut hadir dalam agenda sosialisasi tersebut. Kehadiran seluruh unsur itu menunjukkan bahwa penyampaian program dilakukan secara bersama-sama di lingkungan pendidikan Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, program Jabar Sakola diperkenalkan sebagai langkah untuk memperkuat perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan siswa. Sosialisasi menjadi sarana bagi jajaran Disdik Jawa Barat dan perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan di berbagai wilayah untuk menerima penjelasan mengenai program yang ditujukan memperluas kesempatan bersekolah.
Dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan Disdik Jawa Barat serta perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XIII, sosialisasi Jabar Sakola dilaksanakan sebagai bagian dari langkah memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.
Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat, Mohammad Ibrahim, menjelaskan bahwa Jabar Sakola merupakan transformasi dari program beasiswa pendidikan yang telah dijalankan sebelumnya. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan. Melalui penyempurnaan program, bantuan diharapkan dapat menjangkau sasaran secara lebih terarah, sekaligus mendukung pencegahan siswa berhenti sekolah karena kendala ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, data calon penerima bantuan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemadanan data ini diperlukan untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi calon penerima dan memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria. Proses tersebut juga membantu pemerintah daerah mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran, termasuk kemungkinan bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan.
Penyesuaian dengan DTKS turut dilakukan untuk mencegah penerima mendapatkan bantuan ganda dari pemerintah pusat. Beberapa program yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan tersebut lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan membandingkan data penerima antarprogram, pelaksana dapat mengidentifikasi potensi tumpang tindih serta meningkatkan koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Mohammad Ibrahim berharap seluruh pelaksana memahami dan menjalankan kebijakan gubernur mengenai penguatan bantuan pendidikan tersebut. Kesamaan pemahaman diperlukan agar setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga penyaluran, berlangsung sesuai ketentuan. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berbasis data, bantuan Jabar Sakola diharapkan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan, sehingga dukungan pemerintah dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ai Nurhasan, menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan. Bantuan tidak cukup hanya disalurkan berdasarkan data administratif, tetapi perlu didukung proses pengecekan yang memastikan setiap penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Disdik Jawa Barat untuk menjaga agar dukungan pemerintah benar-benar menjangkau siswa dan keluarga yang membutuhkan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Ai menginstruksikan jajaran di 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) agar melakukan verifikasi faktual secara langsung di lapangan. Petugas diminta menelusuri kondisi penerima berdasarkan informasi yang tersedia, sekaligus mencocokkannya dengan keadaan sebenarnya di wilayah masing-masing. Verifikasi ini menjadi tahapan penting karena kondisi sosial dan ekonomi warga dapat berubah, sementara data yang tercatat belum tentu selalu menggambarkan situasi terkini.
Pengecekan secara langsung juga membuka ruang bagi jajaran KCD untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai calon penerima. Proses tersebut dapat mencakup peninjauan identitas, kondisi keluarga, status pendidikan, serta faktor lain yang berkaitan dengan kelayakan memperoleh bantuan. Dengan pendekatan ini, keputusan penyaluran diharapkan didasarkan pada data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada pencatatan awal.
Langkah verifikasi lapangan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penyaluran, baik berupa bantuan yang diterima pihak yang tidak memenuhi ketentuan maupun adanya warga Jawa Barat yang berhak tetapi belum teridentifikasi dengan tepat. Namun, proses tersebut merupakan upaya pemeriksaan dan pemutakhiran data, sehingga hasil akhirnya tetap bergantung pada temuan petugas di lapangan. Melalui koordinasi 13 KCD, Disdik Jawa Barat berupaya memastikan mekanisme bantuan berjalan lebih tertib, transparan, dan selaras dengan tujuan mencegah siswa putus sekolah.
Implementasi Jabar Sakola mencakup empat skema bantuan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB yang sedang menempuh pendidikan. Namun, bahan sumber yang tersedia menjelaskan dua skema secara khusus, yaitu PJS Personal dan PJS Operasional. Keduanya dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan keluarga rentan sekaligus membantu siswa tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pendidikan yang sering menjadi hambatan dapat dipenuhi secara lebih terarah.
PJS Personal merupakan bantuan pendanaan bagi siswa yang berasal dari keluarga rentan dalam desil 1, tetapi tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan sekolah. Pemanfaatannya dapat mencakup pembelian seragam, buku, serta ongkos transportasi harian. Dukungan terhadap kebutuhan tersebut penting karena biaya perlengkapan dan perjalanan, meskipun tampak sederhana, dapat menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan sangat terbatas. Melalui PJS Personal, siswa diharapkan dapat hadir secara rutin, memiliki perlengkapan yang diperlukan, dan terhindar dari risiko berhenti sekolah akibat kendala ekonomi.
Skema kedua adalah PJS Operasional, berupa keringanan pembayaran SPP per tahun bagi siswa kelas 11 dan 12 yang bersekolah di satuan pendidikan swasta. Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang berada dalam kategori keluarga rentan desil 1 dan 2. Pengurangan beban SPP dapat membantu keluarga memenuhi kewajiban biaya pendidikan, terutama pada jenjang akhir SMA atau SMK ketika kebutuhan sekolah tetap berjalan dan persiapan kelulusan semakin dekat.
Khusus untuk SLB swasta, ketentuan bantuan tersebut berbeda. Seluruh siswa SLB swasta memperoleh fasilitas bantuan tanpa mempertimbangkan kategori desil ekonomi keluarganya. Ketentuan ini memastikan peserta didik di satuan pendidikan tersebut mendapatkan dukungan secara menyeluruh. Adapun dua skema lain dalam Jabar Sakola tidak dirinci dalam bahan sumber yang tersedia.
