JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan dalam tiga perkara tata kelola organisasi setelah Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) mengajukan laporan resmi. Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena muncul tidak lama setelah Infantino menyelesaikan kunjungannya ke Indonesia. Laporan NFF menambah sorotan terhadap kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan di tubuh FIFA, meskipun rincian setiap perkara serta proses penanganannya tetap menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Sebelum laporan itu mencuat, Infantino berada di Jakarta untuk menjalani sejumlah agenda. Ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 5 Oktober 2026, bertepatan dengan pelaksanaan final FIFA ASEAN Cup 2026. Pertemuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari kunjungan pimpinan badan sepak bola dunia itu ke Indonesia dan mendapat perhatian luas dalam pemberitaan nasional.
Urutan waktunya membuat laporan dari NFF diberitakan setelah agenda Infantino di Jakarta berakhir. Namun, kemunculan perkara tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan langsung laporan tata kelola FIFA dan kunjungan Infantino ke Indonesia. Kedua peristiwa itu perlu ditempatkan sebagai kejadian yang berlangsung dalam waktu berdekatan, tetapi memiliki konteks berbeda.
NFF, sebagai federasi anggota FIFA, menyampaikan laporan melalui jalur resmi yang tersedia dalam struktur organisasi sepak bola internasional. Pengajuan tersebut dapat membuka proses pemeriksaan sesuai aturan dan kewenangan lembaga terkait. Pada tahap ini, laporan belum dapat diperlakukan sebagai putusan atau temuan pelanggaran yang telah terbukti. Penilaian akhir akan bergantung pada dokumen, tanggapan pihak yang dilaporkan, serta hasil proses verifikasi.
Bagi publik Indonesia, perhatian utama terletak pada fakta bahwa persoalan itu muncul setelah kunjungan Infantino dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Keterkaitan waktu tersebut menjelaskan alasan berita ini mendapat sorotan, bukan menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kaitan substantif. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh respons FIFA dan NFF serta langkah lembaga yang berwenang menangani tiga perkara tersebut.
Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) mengajukan dua laporan resmi kepada dua badan penting FIFA, yakni Komite Etik FIFA serta Governance, Audit and Compliance Committee (GACC). Pengajuan ini menjadi langkah formal untuk meminta penelaahan terhadap tiga perkara yang melibatkan FIFA dan menyoroti bagaimana keputusan diambil serta bagaimana mekanisme pengawasan internal dijalankan.
Melalui laporan kepada Komite Etik, NFF meminta pemeriksaan atas kemungkinan persoalan etika yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Sementara itu, laporan kepada GACC diarahkan pada aspek tata kelola, kepatuhan, audit, dan pengendalian internal. Kedua badan itu diminta memeriksa proses pengambilan keputusan secara menyeluruh, termasuk apakah prosedur yang berlaku telah diterapkan secara konsisten dan apakah pengawasan berlangsung secara memadai.
Presiden NFF Lise Klaveness menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk langsung menyatakan Presiden FIFA Gianni Infantino bersalah. Menurutnya, laporan itu merupakan permintaan agar fakta-fakta diperiksa secara independen, bukan putusan terhadap pihak tertentu. Sikap ini penting karena NFF menyerahkan penilaian akhir kepada badan yang memiliki mandat untuk meneliti perkara berdasarkan aturan dan kewenangan masing-masing.
Dengan mengajukan laporan melalui dua jalur kelembagaan, NFF juga mendorong adanya pemisahan yang jelas penyelidikan etika dan evaluasi tata kelola. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan memberikan gambaran yang objektif mengenai kepatuhan terhadap aturan FIFA, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam organisasi sepak bola dunia.
Perkara pertama yang menjadi perhatian Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) adalah pemberian FIFA Peace Prize kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. NFF meminta penjelasan mengenai dasar keputusan tersebut, termasuk tahapan seleksi, pihak yang terlibat, serta apakah penghargaan itu telah dibahas atau disetujui oleh FIFA Council. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan prinsip netralitas politik FIFA. Menurut NFF, pemberian penghargaan kepada tokoh politik aktif perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa organisasi sepak bola dunia sedang memberikan dukungan politik atau menggunakan penghargaan untuk kepentingan tertentu.
Perkara kedua menyangkut penanganan kasus disipliner penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, dalam Piala Dunia 2026. NFF meminta kejelasan mengenai kronologi, dasar regulasi, serta lembaga yang mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Federasi itu juga menyoroti laporan mengenai kemungkinan adanya pengaruh politik dalam proses penanganan kasus. Karena proses disipliner seharusnya berjalan berdasarkan aturan dan bukti, NFF menginginkan penjelasan tentang jaminan independensi, konsistensi penerapan sanksi, serta alasan di balik setiap keputusan yang diambil.
Perkara ketiga berkaitan dengan FIFA Forward Enterprise (FFE), proyek yang berhubungan dengan restrukturisasi hak komersial FIFA dan pendanaan pengembangan sepak bola. NFF mempertanyakan bagaimana proyek tersebut dapat berkembang tanpa keterlibatan FIFA Council yang terlihat secara terbuka. Federasi Norwegia juga meminta informasi mengenai komunikasi pimpinan FIFA dengan calon investor, termasuk bentuk pembahasan, kewenangan yang digunakan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Bagi NFF, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan hak komersial dan dana pengembangan tetap selaras dengan tata kelola organisasi, kepentingan anggota, serta tujuan pengembangan sepak bola global.
Nigeria Football Federation (NFF) meminta pemeriksaan terhadap dugaan persoalan yang berkaitan dengan Gianni Infantino dan pihak-pihak lain melalui dua jalur di lingkungan FIFA. Permintaan tersebut ditujukan kepada Komite Etik FIFA serta GACC, dengan ruang lingkup pemeriksaan yang berbeda tetapi saling melengkapi. NFF menempatkan langkah ini sebagai upaya untuk mendorong penilaian resmi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi sepak bola dunia.
Kepada Komite Etik FIFA, NFF meminta penilaian apakah tindakan Infantino atau pihak lain yang terlibat berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Kode Etik FIFA. Pemeriksaan itu diharapkan mempertimbangkan fakta dan proses yang relevan secara menyeluruh, sesuai kewenangan lembaga etik. Permintaan tersebut tidak berarti NFF telah menetapkan adanya pelanggaran. Penentuan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi ranah badan yang berwenang setelah menelaah informasi dan bukti yang tersedia.
Sementara itu, GACC diminta menelaah aspek tata kelola yang lebih luas di tubuh FIFA. Fokusnya mencakup sistem pengawasan, mekanisme kontrol internal, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut. NFF ingin memastikan apakah prosedur dan perangkat pengendalian organisasi telah berjalan secara memadai, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelaahan ini juga dapat membantu memperjelas bagaimana keputusan dibuat, diawasi, dan didokumentasikan dalam struktur FIFA.
Dengan mengajukan permintaan kepada kedua badan itu, NFF mempertahankan posisinya sebagai pihak yang meminta pemeriksaan independen dan akuntabilitas, bukan sebagai pihak yang telah menyatakan Infantino atau pihak lain bersalah. NFF juga tidak menyampaikan hasil penyelidikan, sanksi, maupun kesimpulan akhir. Seluruh penilaian mengenai dugaan pelanggaran etik dan kualitas tata kelola masih bergantung pada proses pemeriksaan resmi yang dilakukan oleh Komite Etik FIFA dan GACC sesuai kewenangan masing-masing.
