Kota Bandung Muhammad Farhan | Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan adanya 19 rumah di kawasan Saritem yang diduga masih melayani aktivitas prostitusi. Temuan tersebut disampaikan setelah Farhan meninjau langsung kondisi kawasan itu dan melihat sejumlah rumah yang disebut masih menjalankan kegiatan terkait. Pemerintah Kota Bandung menempatkan hasil peninjauan tersebut sebagai informasi awal yang perlu ditindaklanjuti, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh rumah itu telah terbukti melakukan pelanggaran.
Peninjauan tersebut dilakukan dua hari setelah aparat kepolisian menggerebek kawasan Saritem dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Kunjungan Farhan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi di lokasi, termasuk kemungkinan masih berlangsungnya aktivitas yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Dari pemantauan itu, terdapat 19 rumah yang diduga belum sepenuhnya berhenti digunakan untuk kegiatan prostitusi.
Farhan menyampaikan temuan tersebut berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Karena itu, informasi mengenai 19 rumah tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah kota perlu berkoordinasi dengan kepolisian serta unsur terkait untuk memastikan status masing-masing lokasi dan menentukan langkah berikutnya. Pemeriksaan lanjutan juga penting agar tindakan yang diambil didasarkan pada bukti dan prosedur hukum, sekaligus mencegah munculnya kesimpulan sepihak terhadap penghuni atau pengelola rumah.
Kawasan Saritem selama ini dikenal sebagai lokasi yang pernah dikaitkan dengan praktik prostitusi. Temuan terbaru itu menunjukkan bahwa persoalan di kawasan tersebut belum sepenuhnya selesai, meskipun penertiban dan penggerebekan telah dilakukan. Pemkot Bandung dapat menggunakan hasil peninjauan sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan, pendataan, dan pembinaan, dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban umum serta perlindungan warga. Status dugaan terhadap 19 rumah itu akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan tindakan aparat berwenang.
Peninjauan yang dilakukan Wali Kota Bandung di kawasan Saritem menemukan 19 rumah yang diduga masih melayani praktik prostitusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jumlah lokasi yang teridentifikasi di lapangan lebih banyak dibandingkan laporan awal yang diterima Pemerintah Kota Bandung dari pihak kepolisian. Perbandingan itu menjadi perhatian karena data awal belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ditemukan saat peninjauan berlangsung.
Pemerintah Kota Bandung akan mencermati setiap lokasi yang diduga masih menjalankan aktivitas tersebut. Penelusuran diperlukan untuk memastikan informasi mengenai rumah-rumah yang digunakan serta mengumpulkan keterangan yang dapat mendukung langkah penanganan berikutnya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan dan verifikasi, bukan semata-mata mengandalkan laporan awal.
Selain memeriksa dugaan praktik prostitusi, Pemkot Bandung masih akan menelusuri kemungkinan adanya aktivitas lain yang diduga berlangsung di kawasan Saritem. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kawasan tersebut. Hasil penelusuran nantinya dapat menjadi dasar bagi koordinasi pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur terkait dalam menentukan tindakan yang sesuai.
Perbedaan laporan awal dan hasil peninjauan menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala. Pemeriksaan lanjutan diharapkan mampu mengidentifikasi seluruh lokasi serta bentuk kegiatan yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian, penanganan kawasan Saritem dapat dilakukan secara terukur, sesuai ketentuan, dan tetap memperhatikan aspek ketertiban serta perlindungan masyarakat.
Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tindak lanjut setelah ditemukannya rumah-rumah yang diduga masih melayani prostitusi dalam rangkaian penggerebekan narkoba. Temuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk melakukan langkah lanjutan secara terarah. Tindak lanjut itu tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, tetapi juga mencakup persoalan sosial, kondisi kesehatan, serta penggunaan bangunan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pemerintah kota akan melakukan tindak lanjut terhadap operasi tersebut melalui tiga langkah. Langkah pertama adalah penindakan terhadap masalah sosial yang ditemukan. Penanganan ini diarahkan untuk merespons aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban sosial, termasuk dugaan praktik prostitusi yang masih berlangsung di sejumlah rumah. Pemerintah kota akan menindaklanjuti temuan itu sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam operasi.
Langkah kedua berupa pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari tindak lanjut untuk mengetahui kondisi kesehatan pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut. Adapun langkah ketiga adalah penertiban fungsi bangunan. Pemerintah kota akan memeriksa kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan fungsi yang seharusnya, kemudian mengambil langkah penertiban apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, rencana pemerintah kota mencakup tiga bentuk operasi, yakni penindakan masalah sosial, pemeriksaan kesehatan, dan penertiban fungsi bangunan. Pernyataan mengenai rencana tersebut disampaikan Muhammad Farhan pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah penertiban di kawasan Saritem untuk menghentikan praktik prostitusi yang diduga masih berlangsung. Temuan terhadap 19 rumah menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sejumlah tempat yang disinyalir digunakan dalam aktivitas tersebut. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kawasan tersebut tidak kembali menjadi lokasi yang melayani kegiatan prostitusi secara terselubung maupun terbuka.
Penertiban tidak hanya berfokus pada praktik prostitusi. Pemerintah Kota Bandung juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya peredaran narkoba serta berbagai bentuk aktivitas ilegal lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, pemeriksaan terhadap tempat-tempat di Saritem dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, sehingga setiap pelanggaran dapat diidentifikasi berdasarkan bukti dan temuan di lapangan.
Tempat yang terbukti menjalankan kegiatan ilegal akan menjadi sasaran tindakan tegas, termasuk rencana penutupan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah berulangnya aktivitas yang melanggar hukum sekaligus memberikan kepastian kepada warga mengenai upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan permukiman. Penutupan juga menjadi bagian dari penataan kawasan agar tidak dimanfaatkan kembali untuk kegiatan serupa setelah proses penertiban selesai.
Namun, informasi yang tersedia masih membedakan tempat yang telah terbukti melakukan kegiatan ilegal dan lokasi yang baru berada dalam tahap dugaan. Rencana penutupan berlaku bagi tempat yang dapat dibuktikan menjalankan aktivitas ilegal berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah kota. Sementara itu, dugaan adanya kegiatan lain masih akan ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan setiap tindakan didasarkan pada temuan yang jelas, termasuk melalui pendataan, pemeriksaan lapangan, dan koordinasi dengan aparat terkait. Dengan demikian, penertiban dapat dilakukan secara terukur, tidak berhenti pada penindakan terhadap prostitusi, serta mencakup seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di kawasan Saritem.
Baca juga: Dua Titik Pelayanan SIM Keliling Bandung pada 13 Oktober 2026
