Jakarta | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyiapkan opsi sanksi tegas bagi klub-klub Liga Indonesia yang dinilai gagal mengendalikan perilaku suporternya. Salah satu bentuk hukuman yang dipertimbangkan adalah pengurangan poin dalam kompetisi. Kebijakan ini diarahkan kepada klub yang tidak mampu mencegah tindakan anarkis, baik di dalam maupun di sekitar stadion saat pertandingan berlangsung.
Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa. Menurutnya, keamanan pertandingan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat atau panitia pelaksana, tetapi juga melekat pada klub dan kelompok suporter yang berada di bawah pembinaannya. Klub diharapkan mengambil langkah pencegahan, membangun komunikasi dengan pendukung, serta memastikan aturan pertandingan dipahami dan dipatuhi.
Ancaman pengurangan poin menunjukkan bahwa PSSI ingin meningkatkan tanggung jawab klub secara langsung. Selama ini, kericuhan suporter dapat berujung pada sanksi administratif atau denda, tetapi hukuman berupa pengurangan poin berpotensi memengaruhi posisi klub dalam klasemen. Dampaknya juga dapat menentukan peluang sebuah tim untuk meraih gelar, memperoleh tiket kompetisi, atau terhindar dari degradasi.
Meski demikian, tindakan tegas tersebut belum langsung diterapkan. Masih tersedia kesempatan bagi klub dan pihak terkait untuk menyusun kesepakatan mengenai tanggung jawab menjaga keamanan pertandingan. Kesepakatan itu diharapkan dapat memperjelas peran PSSI, klub, panitia pelaksana, aparat keamanan, serta suporter dalam mencegah pelanggaran.
Ruang dialog tersebut menjadi tahap penting sebelum penerapan sanksi dilakukan. Klub perlu menunjukkan komitmen melalui prosedur pengamanan yang terukur dan mekanisme penanganan insiden yang jelas. Di sisi lain, suporter juga dituntut mendukung tim secara tertib tanpa melakukan kekerasan, perusakan, atau tindakan yang mengganggu jalannya pertandingan. Apabila upaya pencegahan dan kesepakatan bersama tidak menghasilkan perubahan, PSSI berpeluang menggunakan pengurangan poin sebagai instrumen disiplin untuk menjaga ketertiban serta kredibilitas sepak bola nasional.
Pernyataan PSSI mengenai kemungkinan sanksi pengurangan poin bagi klub yang gagal mengendalikan suporternya muncul setelah terjadi dua insiden kekerasan yang menjadi perhatian serius. Kasus pertama menimpa rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib yang diserang oleh oknum suporter di rest area Batang Kilometer 360, Jawa Tengah. Rombongan tersebut semestinya dapat melakukan perjalanan dengan aman, tetapi situasi berubah menjadi tindakan agresif yang membahayakan pemain, ofisial, dan anggota tim.
Insiden kedua terjadi terhadap suporter Persija di kawasan Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Tengah. Penyerangan itu memperlihatkan bahwa kekerasan antarsuporter masih dapat berlangsung di luar stadion dan menyasar individu maupun kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Peristiwa semacam ini tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban luka, kerusakan kendaraan, serta dampak lebih luas terhadap citra sepak bola nasional.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai tindakan tersebut telah mengarah pada kriminalitas. Penilaian itu menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar pelanggaran etika atau rivalitas dalam mendukung klub. Ketika suporter melakukan penyerangan, membawa benda berbahaya, dan merusak fasilitas, tindakan tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana. Karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama klub, kelompok suporter, aparat keamanan, dan penegak hukum.
Erick juga menyoroti rekaman video penyerangan terhadap bus tim EPA Persib. Dalam video tersebut, terlihat adanya oknum suporter yang membawa benda tumpul dan menggunakannya untuk merusak bus. Gambaran itu memperkuat kekhawatiran bahwa serangan dilakukan secara terencana atau setidaknya dengan tingkat agresivitas yang tinggi. Klub dinilai perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membina suporternya, termasuk mencegah provokasi dan mengidentifikasi pelaku. Apabila pengendalian tidak berjalan, sanksi kompetisi seperti pengurangan poin dapat menjadi instrumen untuk mendorong tanggung jawab dan memperkuat standar keselamatan dalam sepak bola Indonesia.
Erick Thohir mendorong operator liga dan klub segera menyepakati mekanisme jaminan keamanan pertandingan secara lebih terukur. Kesepakatan tersebut diperlukan agar setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas sebelum, selama, dan setelah pertandingan berlangsung. Pengamanan tidak hanya berkaitan dengan kondisi di dalam stadion, tetapi juga mencakup perjalanan suporter, pengelolaan pintu masuk, pemisahan kelompok pendukung, serta penanganan insiden di sekitar lokasi pertandingan.
Menurut Erick, operator kompetisi dan klub perlu menyusun prosedur yang dapat diterapkan secara konsisten, termasuk standar koordinasi dengan kepolisian, petugas keamanan, panitia pelaksana, serta perwakilan suporter. Mekanisme itu juga harus memuat bentuk perlindungan bagi penonton yang datang untuk mendukung timnya secara tertib. Dengan demikian, keselamatan suporter tidak berhenti sebagai komitmen moral, melainkan menjadi kewajiban yang memiliki indikator, pengawasan, dan konsekuensi yang jelas.
Apabila kesepakatan mengenai jaminan keamanan tidak segera tercapai, PSSI menyatakan akan melakukan intervensi. Langkah tersebut dapat berupa penetapan aturan tambahan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan, hingga penerapan sanksi kepada pihak yang dinilai gagal memenuhi tanggung jawabnya. Intervensi diperlukan untuk memastikan persoalan keamanan tidak terus diselesaikan secara reaktif setelah terjadi kericuhan atau pelanggaran.
Salah satu kemungkinan yang dapat muncul ialah kembali dilarangnya suporter tandang menghadiri pertandingan. Kebijakan itu tentu akan membatasi atmosfer kompetisi dan mengurangi kesempatan pendukung untuk menyaksikan langsung tim kesayangannya, tetapi dapat dipertimbangkan apabila risiko keamanan tidak mampu dikendalikan. Padahal, komitmen menjaga keamanan pertandingan dan melindungi suporter sebenarnya telah disepakati oleh operator liga serta klub sejak awal. Karena itu, PSSI menilai seluruh pihak perlu segera membuktikan komitmen tersebut melalui penerapan aturan yang disiplin, koordinasi yang terbuka, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran.
Larangan suporter tandang telah berlangsung hampir empat tahun sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban dalam kompetisi sepak bola nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus memberi waktu bagi klub, kelompok suporter, serta penyelenggara pertandingan untuk memperbaiki tata kelola dan membangun budaya dukungan yang lebih tertib. Selama masa pembatasan itu, setiap unsur sepak bola memiliki kesempatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang sebelumnya kerap muncul ketika suporter melakukan perjalanan ke markas lawan.
Memasuki musim ini, izin bagi suporter tandang kembali diberikan dengan harapan suasana pertandingan dapat berlangsung lebih terbuka dan semarak. Kembalinya akses tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar. Klub diharapkan mampu mengendalikan suporternya, sedangkan kelompok pendukung perlu menaati ketentuan perjalanan, menjaga perilaku di stadion, serta menghormati keberadaan suporter tuan rumah. Namun, setelah kebijakan itu diberlakukan kembali, insiden anarkis kembali terjadi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesiapan seluruh pihak untuk mengelola kehadiran suporter tandang masih perlu diperkuat.
Situasi ini menjadi bahan evaluasi bagi PSSI dalam melihat efektivitas pembinaan, pengawasan, dan koordinasi yang selama ini berjalan. Pengendalian suporter tidak dapat dibebankan hanya kepada klub atau kelompok pendukung. Penyelenggara pertandingan, aparat keamanan, operator kompetisi, asosiasi, dan setiap individu yang terlibat memiliki peran dalam memastikan aturan diterapkan secara konsisten. Kelonggaran untuk hadir di kandang lawan harus diikuti kedisiplinan, komunikasi yang baik, serta kesediaan menghentikan tindakan yang berpotensi memicu kekerasan.
PSSI menegaskan tidak ingin menyalahkan satu pihak dalam persoalan tersebut. Organisasi itu meminta seluruh unsur sepak bola berkonsolidasi, memperkuat komitmen, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan pertandingan tanpa kekerasan. Sikap bersama diperlukan agar kehadiran suporter dapat menjadi bagian positif dari kompetisi, bukan sumber gangguan terhadap keamanan, sportivitas, dan keberlangsungan sepak bola nasional.
Baca juga: PSSI Siapkan Alternatif Lawan Timnas untuk FIFA Match Day November 2026 | Pemerintah Siapkan Prioritas IUP bagi Koperasi dan UMKM Daerah | Pemerintah Siapkan Penghapusan Izin Pembakaran Ladang hingga Dua Hektare untuk Cegah Karhutla
